Jelang Lebaran 2024, Waspadai Lonjakan Permintaan

NERACA

Jakarta — Secara umum menjelang Lebaran 2024, harga barang kebutuhan pokok (bapok) cenderung turun dan stabil. Kerja keras, dedikasi serta kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas harga dan pengamanan pasokan bapok.  Kendati demikian,  semua pihak diminta tetap mewaspadai terjadinya lonjakan permintaan pada saat Lebaran dan pasca-Lebaran.

Menteri Perdagangan Zulkifli  Hasan  kembali  mengungkapkan, memasuki hari ke-21 Ramadhan,  AlLHAMDULILLAH harga bapok cenderung mulai turun. 

“Saya hampir tiap pagi ke pasar dan kecenderungan harga bapok sudah mulai turun. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada Mentan (Menteri Pertanian),  Kepala  Bapanas (Badan Pangan Nasional),  Satgas Pangan, Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), serta para kepala daerah. Karena ini kerja bersama, maka kata kunci kolaborasi,"ucap Zulkifli.

Zulkifli berpesan agar para pemangku kepentingan mewaspadai lonjakan permintaan menjelang  Lebaran dan pasca-Lebaran.

"Saya sudah beberapa kali menghadapi Lebaran dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) lainnya,  ALHAMDULILLAH lancar. Namun, sebagai negara besar, ada beberapa yang  masih cukup tinggi. Karena itu, kita tetap waspada karena minggu-minggu ini permintaan akan melonjak karena Lebaran. Setelah Lebaran juga perlu diwaspadai karena banyak yang mudik dan liburan," jelas Zulkifli.

Selain itu, Zulkifli pun berpesan kepada kepala daerah untuk memperhatikan distribusi bapok agar stabilitas harga terjaga.

"Tidak hanya tinggi, harga murah juga diperhatikan karena jika terlalu murah petani rugi. Karena itu,  para kepala daerah perlu memperhatikan distribusi agar harga yang murah tidak terlalu murah dan yang  tinggi tidak terlalu tinggi. Terima kasih kepada semua pihak. Mudah-mudahan Lebaran tahun ini bisa berjalan lancar dan semua pihak bahagia," ungkap Zulkifli.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa ketersediaan stok pangan strategis seperti beras, terutama dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjadi fokus utamanya bersama Perum Bulog. Kunci ketersediaan stok beras nasional terletak pada produksi dalam negeri yang diprediksi akan meningkat pasca El Nino mulai mereda.

“Bapak Presiden Joko Widodo meminta saya dan Pak Dirut Bulog untuk memastikan ketersediaan stok, utamanya jelang sampai dengan lebaran. Dan disini ada Pak Dirut Bulog yang tentunya bersama-sama dengan kita semua akan memastikan bahwa stok beras itu akan cukup sampai lebaran,” kata Arief.

Arief mengungkapkan menurut Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan produksi beras di Maret nanti dapat menyentuh angka 3,5 juta ton. Angka tersebut telah melebihi kebutuhan konsumsi nasional beras sebulan yang sejumlah 2,5 juta ton.

"Dan kemudian nanti di bulan Maret itu sudah mulai panen 3,5 juta ton di atas kebutuhan nasional sebesar  2,5 juta ton per bulan, sehingga pada saat itu kita akan stop impor. Kita akan stop impor dan serap beras padi lokal untuk tetap mempertahankan harga di tingkat petani itu baik," jelas Arief.

Arief pun menampik anggapan sebagian pihak bahwa masuknya beras yang berasal dari pengadaan luar telah memukul harga gabah di tingkat petani. Menurutnya, justru Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) di Desember 2023 dinilai BPS mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jadi kalau ada yang menyampaikan harga di tingkat petani jatuh di bawah, tidak benar. Hari ini confirmed, harga di tingkat petani, NTPP itu harga terbaik itu, di tahun ini. Harga di petani tinggi, gabah di atas Rp 7.000, ada yang Rp 8.000," tegas Arief.

"Kemudian di hilir karena harga gabah itu Rp 7.000, secara mudah kalau harga Rp 7.000-8000 maka secara mudah harga berasnya itu dua kali lipat. Kalau Rp 8.000 berarti Rp 16.000, kalau Rp 7.000 berarti Rp 14.000, sehingga Bapak Presiden memerintahkan saya dan Dirut Bulog untuk melakukan bantuan pangan, tentunya untuk 22 juta KPM," sambung Arief.

Arief menambahkan, “jadi bantuan pangan beras dilaksanakan bukan karena Januari Februari Maret ini jelang Pemilu, tidak begitu. Ini dari tahun lalu pun juga sudah ada dan ini akan terus dikerjakan, sampai nanti akan terus dikerjakan karena saudara-saudara kita yang 22 juta KPM, ini memang sangat memerlukan.”

Arief berharap dampak perekonomian terkait penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog sangat baik ada di dalam negeri saja. Langkah importasi terpaksa dilakukan agar pemerintah tetap punya CBP yang secured.

"Kalau kita sekarang mengimpor (beras) 2 juta ton, itu butuhnya bisa sekitar Rp 20 triliun. Kita sekarang inginnya setelah ini, kegiatan ekonominya ada di Indonesia. Kalau ini adanya di desa-desa, di tempat kita punya sentra produksi, itu akan sangat baik buat kita," urai Arief.

 

 

BERITA TERKAIT

Investasi Sapi Betina Solusi Ketergantungan Impor Daging

NERACA Jakarta –  Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengungkapkan bahwa pemerintah terus mendorong investasi untuk meningkatkan populasi sapi hidup di Indonesia…

KKP Buka Peluang Investasi di Sentra Garam Rote Ndao

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang investasi untuk pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di…

Januari - Mei 2025, Total Transaksi Business Matching UMKM Tembus USD 68,65 Juta

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah  (UMKM) ke kancah perdagangan global. Penjajakan bisnis…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Investasi Sapi Betina Solusi Ketergantungan Impor Daging

NERACA Jakarta –  Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengungkapkan bahwa pemerintah terus mendorong investasi untuk meningkatkan populasi sapi hidup di Indonesia…

KKP Buka Peluang Investasi di Sentra Garam Rote Ndao

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang investasi untuk pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di…

Januari - Mei 2025, Total Transaksi Business Matching UMKM Tembus USD 68,65 Juta

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah  (UMKM) ke kancah perdagangan global. Penjajakan bisnis…