Menjadi negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar keuangan syariah yang cukup besar. Namun ironisnya, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLIK) tahun 2022 menyebutkan, tingkat literasi keuangan secara keseluruhan adalah 49%, keuangan syariah 9,14%. Jadi masih ada gap sekitar 40%. Kondisi yang sama dengan tingkat inklusi keuangan syariah baru mencapai 12,12%, tertinggal jauh dari tingkat inklusi keuangan secara umum yang mencapai 85%.

Lantaran tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah, tak heran bila kue pasar perbankan syariah yang belum tergarap di Tanah Air masih sangat besar. Disebutkan, saat ini penetrasi perbankan syariah di Indonesia di bawah 8%. Angka ini berbeda jauh dengan negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai lebih dari 30%, Brunei Darussalam yang menyentuh 50%, bahkan Uni Emirat Arab yang di atas 60%.

Kata Kepala Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK, Muhammad Ismail Riyadi, ada sejumlah penyebab yang menyebabkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih kecil. Pertama ialah pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah masih rendah kendati awareness terhadapnya tinggi. Ismail pun menduga salah satunya adalah penggunaan istilah yang menggunakan bahasa Arab.

Penyebab kedua, ujar dia, terkait diferensiasi proses yang terjadi di dalam masyarakat ketika dihadapkan pada produk-produk keuangan syariah dan konvensional yang sejenis. Perbedaan tersebut muncul, katanya, karena individu memiliki reaksi berbeda terhadap produk keuangan syariah dan konvensional. Ada yang menerima produk keuangan syariah dengan sifat yang lebih rasional (berdasarkan keyakinan agama), ada pula yang lebih setia (loyal) pada produk konvensional atau ada yang masih membandingkan produk syariah dengan produk konvensional.

Ya, dibalik masih rendahnya penetrasi keuangan syariah menjadi tantangan dan peluang percepat pertumbuhan keuangan syariah. Apalagi perbankan syariah dinilai memiliki resiliensi yang tinggi terhadap dinamika global dan mengalami pertumbuhan di atas rata-rata perbankan nasional serta salah satu katalis positif pertumbuhan ekonomi. Masih terbuka lebarnya peluang pengembangan perbankan syariah di Indonesia, mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) untuk mengembangkan bisnis keuangan syariahnya dari Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Tak tanggung tanggung, bisnis di keuangan syariah ini tidak hanya sekedar pelengkap tetap menjadi pemain terbesar kedua di Indonesia.

Terbesar Kedua

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, unit usaha syariah (UUS) perseroan setelah aksi spin off akan menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dengan aset terbesar kedua di Indonesia setelah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Bank hasil merger dari Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah ini telah mencatatkan aset sebesar Rp319,84 triliun pada kuartal III/2023, naik 14,2% secara tahunan (year on year/yoy).

Aset BSI berbeda jauh dibandingkan dengan bank syariah lainnya. PT Bank Muamalat Tbk. di posisi kedua misalnya mencatatkan aset Rp66,2 triliun per 30 September 2023. Kemudian unit usaha syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) atau CIMB Niaga Syariah yang berada di posisi ketiga mencatatkan aset sebesar Rp61,46 triliun pada kuartal III/2023.

Nixon menyampaikan, pihaknya akan mengeluarkan UUS dari induk BTN dan digabungkan dengan bank syariah yang akan diakuisisi, dengan target selesai pada semester II-2024,“UUS harapan kami di semester II 2024 akan kami keluarkan dari BTN dan digabungkan ke bank yang telah kami akuisisi. Kita harapkan ini menjadi bank terbesar nomor dua segmen syariah di Indonesia,” ujarnya.

Saat ini BTN sedang dalam tahap pengajuan letter of interest (LOI) kepada dua bank syariah di Tanah Air untuk diakuisisi, yang belum bisa disebutkan nama maupun nilai asetnya. Nantinya, UUS BTN yang sudah ada akan digabungkan dengan bank syariah yang diakuisisi tersebut, dengan ditargetkan proses akan selesai pada April atau Juni 2024.“Nanti ada dua tahapan. Satu, akuisisi dulu satu cangkang atau satu bank syariah, baik kosongan ataupun mungkin yang sudah ada, nanti tergantung due diligence. Kemudian, setelah itu kita menggabungkan BTN syariah ke bank itu,”kata Nixon.

Usai melakukan akuisisi dengan satu bank syariah, nantinya model bisnis dari BTN Syariah hampir sama dengan segmen konvensional.  Di mana, porsi 60 hingga 70% akan difokuskan pada perumahan sesuai dengan ekosistem yang dibangun BTN. Sementara, 30 hingga 40% sisanya akan didorong ke segmen turunan lainnya, yakni SME dan UMKM.

Disampaikannya, aksi korporasi ini dilandaskan atas Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan, yang mengamanatkan perbankan untuk melakukan spin off selambat- lambatnya dua tahun setelah aset perseroan mencapai senilai Rp50 triliun. Per November 2023, aset BTN Syariah telah mencapai Rp49 triliun dan diyakini bakal melampaui posisi Rp50 triliun per akhir 2023. Hal ini sejalan dengan adanya stimulus Pemerintah di sektor perumahan dan minat masyarakat yang tinggi ke pembiayaan syariah.

Sejak 2018 hingga 2022, BTN Syariah mencatatkan tingkat pertumbuhan aset per tahun selama lima tahun terakhir (compound annual growth rate/CAGR) sebesar 9,8%. Di samping pembiayaan yang terus melesat, kualitas pembiayaan BTN Syariah tetap terjaga. Dengan kualitas pertumbuhan pembiayaan yang terjaga tersebut, Nixon meyakini BTN Syariah akan mampu menjadi salah satu bank syariah besar yang dapat melayani berbagai kebutuhan nasabah untuk memiliki rumah dengan skema pembiayaan syariah. “BTN Syariah memiliki infrastruktur pembiayaan syariah yang kuat serta jaringan mitra developer yang luas, sehingga kami yakin dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk memiliki hunian dengan pembiayaan berskema syariah,”kata Nixon.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University Irfan Syauqi Beik menyambut baik aturan terbaru mengenai ketentuan spin off UUS yang akan memperkuat industri perbankan syariah.“Jadi ke depan, industri perbankan syariah ini akan semakin menggeliat dan lebih kompetitif, karena dalam banyak hal, kinerja dan dampak BUS terhadap perekonomian jauh lebih baik,” katanya/

Menurut Irfan, aturan spin off tersebut tidak akan menjadi masalah bagi bank-bank syariah yang sudah ada. Bagi UUS yang sudah besar, diperlukan komitmen dari pemegang saham untuk meningkatkan skala bisnis melalui spin off atau merger. Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, peta persaingan bank syariah di Indonesia saat ini tidak sehat karena terdapat satu bank yang memiliki pangsa aset besar, sementara yang lainnya memiliki aset yang tergolong kecil.

Oleh karena itu, OJK mendorong adanya bank syariah yang besar lainnya hadir di Indonesia bersaing dengan BSI. Salah satu upaya OJK untuk mendorong lahirnya bank syariah besar adalah dengan konsolidasi. Adapun, dalam hal konsolidasi, OJK telah mengeluarkan aturan pemisahan atau spin off UUS menjadi bank umum syariah (BUS).

Inovasi Produk

Tingginya minat masyarakat terhadap kredit pemilikan rumah (KPR) syariah dikarenakan bersifat fixed rate sampai akhir periode pembiayaan. Adanya margin tetap membuat perencanaan keuangan rumah tangga jadi lebih baik. Selain itu, KPR syariah menawarkan berbagai pilihan akad yang lebih banyak dibandingkan dengan konvensional. Dimana nasabah dapat memiliki akad sesuai dengan kebutuhannya.

Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Hirwandi Gafar menuturkan, KPR syariah menjadi bisnis yang menjanjikan seiring dengan backlog perumahan yang masih tinggi. Guna memenangi persaingan bisnis, perseroan menghadirkan inovasi produk KPR syariah yang dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan semua segmen masyarakat mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kelas menengah, hingga menengah ke atas. “Minat masyarakat untuk memiliki rumah dengan skema pembiayaan syariah semakin tinggi, sehingga market share kami pun terus meningkat,”kata Hirwandi.

Memudahkan generasi Z hingga milenial memiliki hunian dengan skema KPR syariah, menjadi potensi pasar yang digarap BTN Syariah. Bahkan dengan skema tersebut juga menawarkan uang muka ringan hingga promo bundling untuk pembiayaan isi furniture rumah hingga biaya pernikahan.

Hirwandi Gafar mengatakan, KPR BTN syariah sangat cocok bagi Gen Z maupun milenial karena memiliki jangka waktu sampai 30 tahun. KPR tersebut, lanjutnya, dapat diakses oleh calon nasabah dengan semua jenis pekerjaan, mulai dari pekerjaan tetap, profesional, hingga wirausaha.“Para Gen Z juga dapat memilih beragam hunian karena kami memiliki puluhan ribu mitra pengembang dengan berbagai jenis proyek perumahan. Kami juga menawarkan diskon biaya administrasi dan biaya proses yang menarik,” ujarnya.

KPR BTN Syariah memiliki beberapa skema yakni skema berjenjang dengan margin mulai 2,99%. KPR berskema syariah ini juga menawarkan pilihan skema fix margin sampai lunas.  Ada beberapa pilihan skema akad KPR BTN syariah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Di antaranya KPR BTN Platinum iB dengan akad murabahah untuk pembelian unit properti ready stock.  Kemudian, ada juga KPR BTN Indent iB dengan akad Istisna untuk pembelian unit properti Inden.

Lalu, pembiayaan properti BTN iB dengan akad musyarakah mutanaqisah atau ijarah muntahiya bittamlik untuk pembelian unit properti maupun refinancing asset nasabah. Selain berbagai pilihan tersebut, Bank BTN juga memberikan paket promo bundling KPR yang bebas biaya administasi dan biaya proses.

Beberapa paket bundling yakni KPR Bundling Multimanfaat, di mana nasabah juga dapat mengakses pembiayaan untuk pembelian perlengkapan rumah seperti furniture, pagar, kanopi, dan sebagainya. Bank BTN juga memiliki promo KPR Bundling Multijasa, di mana nasabah dapat menikmati pembiayaan pembelian rumah sekaligus untuk Umroh, pendidikan, hingga pernikahan.  Sementara itu, sepanjang 2023, BTN Syariah telah menyalurkan pembiayaan senilai lebih dari Rp37 triliun atau naik sekitar 17% year-on-year. Per 2023, BTN Syariah pun masih tercatat sebagai penyalur KPR Subsidi terbesar kedua setelah Bank BTN.