Oleh: Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi Neraca

Topik inflasi hijau atau ramah lingkungan (Green Inflation) merupakan topik yang menarik, karena gegara kenaikan harga energi dapat menyebabkan gejolak sosial dan masalah ekonomi. Ini sebuah kondisi inflasi yang terkait dengan kebijakan publik dan swasta yang diterapkan sebagai bagian dari proses transisi energi. Topik ini menarik perhatian publik setelah munculnya pertanyaan salah satu Paslon dalam acara debat Cawapres (21/1/24) via tayangan media elektronik.

Greenflation adalah istilah yang menggambarkan kenaikan harga barang-barang ramah lingkungan akibat tingginya permintaan terhadap bahan bakunya, namun pasokannya tidak mencukupi. Sehingga terjadi inflasi imbas dari proses transisi energi tersebut.

Green Inflation mengadaptasi metode produksi dengan teknologi rendah karbon, yang mengeluarkan lebih sedikit gas rumah kaca, di satu sisi memerlukan investasi besar dan mahal yang akan meningkatkan biaya marjinal setiap unit yang diproduksi dalam jangka pendek. Sementara penggunaan energi dari bahan yang lebih langka itu lebih mahal. Hal ini akan menciptakan tekanan ke atas pada harga.

Kenaikan harga terjadi lantaran perusahaan mengeluarkan anggaran lebih besar untuk melakukan transisi energi, mengingat biaya penggunaan energi hijau dianggap masih lebih mahal dibandingkan fosil.

Tidak hanya itu. Transisi energi juga dapat menimbulkan dampak makroekonomi tidak langsung terhadap inflasi. Dalam jangka pendek, dampak-dampak ini sebagian besar akan mendorong kenaikan harga produk lainnya sehingga terjadi inflasi.

Namun dalam jangka menengah dan panjang, transisi energi akan menekan harga energi sehingga bisa terjadi disinflasi, yang berasal dari dampak positif transisi terhadap peningkatan pasokan dan produktivitas dapat menjadi lebih penting.

Greenflation yang terjadi di Prancis pada 2023. Saat itu telah memicu demo yang dikenal dengan aksi gerakan “rompi kuning”. Demo yang berlangsung hingga tiga pekan tersebut dipicu oleh sistem pajak yang dinilai memberatkan dan tidak sepadan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Ini gegara kebijakan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membiayai pengembangan energi bersih dengan menaikkan harga BBM. Akibatnya terjadi demo yang berubah menjadi aksi kerusuhan setelah masa melakukan aksi bakar kendaraan hingga penjarahan.

Berbeda dengan di Indonesia. Greenflation juga terjadi, namun bukan disebabkan kenaikan barang-barang yang terkait dengan proses transisi hijau. Inflasi hijau di dalam negeri lebih terkait dengan masalah komoditas hijau, yakni pangan.

Menurut data BPS, inflasi selama 2023 tercatat 2,61%, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 yang tercatat 5,51% (yoy). Adapun pemicu inflasi terbesar Indonesia adalah beras, cabai merah dan rokok kretek dengan kontribusi terhadap inflasi 0,53%, 0,24% dan 0,17%. Kemudian, komoditas yang juga memberi andil besar emas dan perhiasan sebesar 0,11% dan cabai rawit 0,10%.

Artinya, karakteristik inflasi Indonesia masih dipicu oleh masalah pangan. Terbukti, sektor pertanian sepanjang 2023 menghadapi tantangan berat dari El-Nino yang panjang sehingga inflasi bahan pangan bergejolak hingga mencapai 6,73% (yoy) sepanjang 2023.

Perlu diketahui, ada 885 jenis barang dan jasa yang membentuk inflasi dan terus diamati setiap periode oleh BPS, namun sampai saat ini tidak ada satu pun di antaranya yang mengalami inflasi oleh pengaruh kebijakan produksi hijau (green production).