NERACA

Jakarta - Guru Besar Hukum Islam Kontemporer Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. Muammar Bakry menyebut sinergi ulama dan umara (pemerintah) adalah jembatan Indonesia menuju masyarakat madani.

"Cepat berubahnya dinamika sosial akibat dari era disrupsi informasi menuntut kekompakan dari umara dan ulama demi mewujudkan stabilitas di tengah masyarakat. Melalui sinergi keduanya, Indonesia dapat memupuk nilai toleransi dan kemanusiaan di atas berbagai perbedaan kelompok dan golongan," kata Prof. Muammar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (21/11).

Menurut dia, jika kedua elemen ini tidak menjalankan perannya sesuai dengan nilai-nilai kebaikan tersebut maka masyarakat sangat mudah untuk terombang-ambing dengan berbagai isu, sehingga keduanya harus saling mendukung karena masing-masing mempunyai power yang berbeda, yakni kekuatan ada pada umara dan keagamaan ada pada ulama.

Prof Muammar mengatakan ulama dan umara adalah dua elemen penting yang memiliki peran sangat signifikan terhadap perkembangan peradaban manusia, sehingga mereka perlu bersinergi untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan, kedamaian, kesejahteraan dan ketenteraman pada masyarakat.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat diharapkan juga bisa melihat dengan jeli tentang siapa yang dianggap sebagai ulama, sebab merupakan suatu kewajaran jika yang dianggap dan ditokohkan sebagai ulama adalah mereka yang telah memenuhi kriteria tertentu.

"Jangan sampai ada oknum belum pantas dikatakan sebagai ulama, namun ia membuat pengakuan sepihak bahwa dirinya adalah seorang ulama," ujar Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ini.
.
Untuk itu, ungkap Prof Muammar, perlu dipahami bahwa pemenuhan kriteria untuk bisa dikatakan sebagai seorang ulama itu sangat berat. Sebagai ulama, seseorang harus memiliki penguasaan keagamaan yang sempurna dengan kajian pendalaman literasi yang cukup.

“Hal yang terkadang merusak persepsi publik terhadap citra ulama itu ketika ada oknum yang mengaku dirinya sebagai ulama atau mungkin diakui secara tidak objektif oleh masyarakat tertentu," ujarnya.

Misalnya, kata dia, karena mungkin seseorang pandai mengutip beberapa ayat, kemudian dirinya dijadikan sebagai pedoman keagamaan yang justru bisa merugikan umat karena tidak memiliki penguasaan keagamaan yang komprehensif.

Maka dari itu, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan ini pun mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam memberikan predikat ulama terhadap figur tertentu. Selain penguasaan literasi yang baik, seorang ulama juga harus memiliki akhlak dan karakter yang santun, tenang, dan tidak mudah menghasut.

“Jadi kalau ada ulama yang lebih banyak melakukan provokasi itu sebenarnya secara akhlak belum dikatakan ulama karena ulama itu menenangkan suasana menjadi damai, bukan malah melakukan provokasi. Jadi ulama itu dari segi keilmuan kemudian kriteria yang kedua adalah dari segi karakter, yang membawa kepada kedamaian dan ketenangan umat,” tuturnya.

Selain itu, kata Muammar, ulama dan umara harus pula memiliki kemampuan sebagai pendengar yang baik bagi rakyat yang mereka pimpin. Indonesia yang masyarakatnya sangat beragam latar belakangnya memiliki aspirasi yang berbeda-beda dan harus diwadahi sesuai dengan bingkai konstitusi.

"Bahkan seorang yang tercatat pernah melakukan tindakan intoleransi dan radikalisme juga masih bisa berkontribusi bagi tanah airnya selama dilakukan dengan cara yang baik," ujarnya. Ant