NERACA 

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, keberadaan bursa karbon merupakan momentum bagi Indonesia untuk mendukung upaya pemerintah mengejar target menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai ratifikasi Perjanjian Paris (Paris Agreement).“Bursa Karbon Indonesia akan menjadi salah satu bursa karbon besar dan terpenting di dunia, karena volume maupun keragaman unit karbon yang diperdagangkan dan kontribusinya kepada pengurangan emisi karbon nasional maupun dunia. Hari ini kita memulai sejarah dan awal era baru itu,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Indonesia memiliki target menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa syarat dan tanpa bantuan internasional atau sebesar 43,2 dengan dukungan internasional dari tingkat emisi normalnya atau business as usual pada 2030.

Mahendra mengatakan, tujuan penting dari perdagangan karbon di Indonesia adalah memberikan nilai ekonomi atas unit karbon yang dihasilkan, atau pun atas setiap upaya pengurangan emisi karbon, sebagai upaya mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC) dari pemerintah, dan optimalisasi potensi Indonesia sebagai negara produsen unit karbon.

Sesuai UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), OJK memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi perdagangan karbon melalui bursa karbon di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero), terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, yang berpotensi ikut perdagangan karbon pada tahun ini, yang mana jumlah tersebut setara dengan 86% dari total PLTU batu bara yang beroperasi di Indonesia.

Selain dari subsektor pembangkit tenaga listrik, Mahendra mengatakan ke depan perdagangan karbon di Indonesia akan diramaikan oleh sektor lain, seperti sektor kehutanan, pertanian, limbah, migas, industri umum dan yang akan menyusul dari sektor kelautan. Di awal perdagangan karbon, ia menyebut secara bertahap akan dilaksanakan perdagangan dengan memastikan unit karbon yang berkualitas, dimulai dari emisi (Emission Trading System/ ETS) ketenagalistrikan dan sektor kehutanan.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa bursa karbon Indonesia yang resmi diluncurkan merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk melawan krisis iklim. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa hasil dari perdagangan tersebut akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya pengurangan emisi karbon, karena Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam nature-based solution dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.“Di catatan saya ada kurang lebih 13 ton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap, dan jika dikalkulasi potensi bursa karbon kita bisa mencapai Rp3.000 triliun, bahkan lebih,” kata Presiden Jokowi.

Angka yang sangat besar itu, menurutnya lagi, akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia yang menuju ke ekonomi hijau.“Bursa karbon bisa menjadi sebuah langkah besar Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi,” ujar Jokowi, mengacu pada Nationally Determined Contribution(NDC) atau komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri atau 43,20 dengan bantuan internasional. Untuk itu, Jokowi meminta perdagangan karbon mengacu pada standar karbon internasional dan memanfaatkan teknologi, sehingga proses transaksi bisa efektif.