Keberhasilan Pemerintah Menjaga Stabilitas Harga Beras

 

Oleh: Nana Gunawan, Pengamat Ekonomi

Presiden RI, Joko Widodo menginstruksikan kepada Perum Bulog untuk rutin menggelar operasi pasar baik di tingkat ritel maupun pedagang besar (grosir) dengan tujuan agar harga beras di tingkat konsumen terus mengalami penurunan.

Operasi pasar itu sendiri merupakan salah satu upaya Pemerintah melalui Pemda maupun Dinas terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Hal ini bertujuan agar menjaga stabilitas harga kebutuhan pangan di konsumen dan mengendalikan laju inflasi. Kegiatan ini juga merupakan realisasi dari Tiga Pilar Ketahanan Pangan Pemerintah yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga.

Kepala Biotech Center Institute Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas memprediksikan kenaikan harga beras akan terus berlangsung hingga Maret 2024 jika operasi pasar dan paket bansos tidak dilakukan kepada 23,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan Keputusan Kepala Bapanas tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di tingkat konsumen tahun 2023. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi terlaksananya stabilitas harga pangan yang tepat sasaran dan sesuai dengan tata kelola Pemerintahan yang baik.

SPHP Beras akan dilaksanakan sepanjang tahun 2023 dengan intensitas pelaksanaan per-bulan mengacu pada perkembangan rata-rata harga beras secara nasional yang dihimpun dari laporan perangkat daerah. Untuk mengoptimalisasi pelaksanaannya, Bulog akan melakukan SPHP dengan melakukan operasi pasar secara langsung melalui distributor dan mitra yang ada di pasar tradisional ataupun modern, serta tempat-tempat yang mudah dijangkau lainnya.

Pihaknya menegaskan poin terpenting saat ini yaitu tetap memperhatikan harga penjualan sampai ke tingkat konsumen sesuai dengan harga eceran yang telah ditetapkan. Selain itu, beras yang dijual juga harus berkualitas dengan mencantumkan informasi harga, kelas mutu, dan berat bersih.

Arief Prasetyo Adi menambahkan pelaksanaan SPHP Beras di tingkat konsumen bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras agar daya beli masyarakat terjaga serta terkendalinya inflasi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentunya sejalan dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo yang meminta agar stok dan harga beras dijaga dan diperhitungkan sesuai kondisi di lapangan.

Salah satu daerah yang sudah mengendalikan inflasi melalui kegiatan operasi pasar yaitu Pasar Tanjung, Kreyongan dan Mangli, Kabupaten Jember. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa akan berlanjut ke pasar lainnya sesuai perkembangan kondisi di pasaran. Pemerintah Kabupaten Jember konsisten mengadakan operasi pasar hingga akhir tahun 2023 dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga murah dan menjaga stabilitas harga.

Antusiasme masyarakat Kabupaten Jember sangat tinggi dalam menyambut operasi pasar pengendalian inflasi yang merupakan program dari Pemerintah. Ratusan warga memadati pasar-pasar dalam rangka mengapresiasi kinerja Pemerintah guna menekan laju inflasi. Masyarakat sangat senang dengan adanya operasi pasar ini karena sangat meringankan beban pengeluaran terutama di tengan kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil. Banyak warga juga yang menginginkan kegiatan operasi pasar ini dapat dilakukan setiap minggu dan berharap agar jumlah bahan pangan semakin diperbanyak stoknya.

Tidak hanya di Jember, Kab. Demak juga menjadi salah satu daerah di mana operasi pasar dilaksanakan. Bahkan, ratusan masyarakat antusias mengantre di pasar Karanganyar, Kab. Demak untuk memberi beras murah dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Masyarakat sangat menikmati layanan operasi pasar beras Bulog bersama Pemkab Demak dalam rangka stabilisasi harga beras.

Operasi pasar tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Demak, Eistianah. Pihaknya mengatakan bahwa operasi pasar yang dilakukan Pemkab Demak bertujuan untuk membantu masyarakat karena beberapa bulan terakhir harga beras cenderung mengalami kenaikan. Pemerintahan Kab. Demak juga memastikan bahwa stok beras di wilayahnya akan selalu tersedia hingga beberapa bulan ke depan.

Bulog yang bekerja sama dengan Pemkab. Demak pun sudah menyiapkan stok cadangan apabila stok utama kebutuhan masyarakat mulai menipis. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk tidak mengkhawatirkan persoalan stok dan harga beras.

Sebagai Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan meminta kepada Pemerintah-Pemerintah Daerah untuk terus melakukan operasi pasar secara rutin guna menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Pihaknya juga meminta agar seluruh permintaan peras yang diperlukan diharapkan tetap dilayani agar harga beras tetap stabil. Sebab, saat ini Pemerintah sedang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dari krisis pangan.

Pemerintah Pusat pun secara konsisten akan ikut terlibat dalam kegiatan operasi pasar dan pasar murah bersama dengan instansi-instansi terkait sekaligus mempercepat penyaluran bantuan beras 10 kg untuk menjaga stabilitas harga beras.

Kendati demikian, turunnya harga komoditas bahan pangan di beberapa pasar di seluruh Indonesia diharapkan tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Operasi pasar yang digelar oleh Pemerintah melalui Bulog dan Pemda-Pemda diharapkan menjadi solusi dari polemik beras yang berkepanjangan sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih serius di kemudian hari, seperti pelayanan publik terganggu, inflasi, meningkatknya angka kemiskinan, serta terganggunya stabilitas keamanan dan sosial.

Dengan melalui berbagai mekanisme, diharapkan Pemerintah juga bisa meyakinkan masyarakat bahwa tidak perlu mengkhawatirkan stok dan harga beras di Indonesia, sebab Pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga beras agar tetap terjangkau hingga beberapa bulan mendatang atau sampai dengan tahun 2024.

BERITA TERKAIT

APA Sepi Peminat, Meski Banyak Manfaat bagi WP

Oleh: Moh Makhfal Nasirudin, Penyuluh Pajak di KPP PMA Lima   Salah satu alternatif untuk mencegah sengketa pajak atas transaksi…

Peran Aktif Masyarakat Lawan Kabar Bohong di Pemilu 2024

    Oleh :Arzan Malik Narendra, Pemerhati Media Siber Pemilu Serentak 2024 menandai momentum krusial bagi kedaulatan rakyat Indonesia. Komisi…

UU Ciptaker Wujud Bentuk Kepedulian Terhadap UMKM

  Oleh : Kyara Savitri, Pengamat UMKM   Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan…

BERITA LAINNYA DI Opini

APA Sepi Peminat, Meski Banyak Manfaat bagi WP

Oleh: Moh Makhfal Nasirudin, Penyuluh Pajak di KPP PMA Lima   Salah satu alternatif untuk mencegah sengketa pajak atas transaksi…

Peran Aktif Masyarakat Lawan Kabar Bohong di Pemilu 2024

    Oleh :Arzan Malik Narendra, Pemerhati Media Siber Pemilu Serentak 2024 menandai momentum krusial bagi kedaulatan rakyat Indonesia. Komisi…

UU Ciptaker Wujud Bentuk Kepedulian Terhadap UMKM

  Oleh : Kyara Savitri, Pengamat UMKM   Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan…