Pengamat: Konten Kontra Ideologi Transnasional Harus Lebih Banyak

NERACA

Jakarta - Pengamat sosial-keagamaan yang juga pendiri Peace Generation Indonesia Irfan Amalee mengatakan bahwa frekuensi konten yang berisikan narasi kontra ideologi transnasional harus lebih banyak, guna menekan penyebaran informasi oleh kelompok intoleran dan radikal.

“Jumlah konten kontra narasi itu harus jauh lebih banyak. Ibarat air dalam suatu wadah, jika ia dimasukkan setitik zat pewarna, maka untuk membersihkannya perlu air jernih yang lebih banyak, sehingga air dalam wadah tersebut bisa lebih jernih,” kata Irfan dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Antara, kemarin.

Dia menjelaskan algoritma yang bekerja di internet akan memprioritaskan sesuatu yang banyak dan sering diterbitkan. Untuk melakukan hal itu, Irfan menyebut partisipasi anak muda harus ditingkatkan.

Irfan pun mengatakan kelompok intoleran dan radikal umumnya mengangkat narasi dengan memanfaatkan optimasi mesin pencari (SEO), sehingga laman web yang mereka kelola bisa bertengger di urutan atas mesin pencari.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Irfan menilai laman web yang cenderung konservatif dan radikal itu relatif kalah oleh laman web yang dikelola kelompok moderat. Hal itu terjadi karena kelompok moderat mulai aktif dan hadir di dunia maya.

"Kelompok radikal ini sebenarnya kan jumlahnya sedikit, cuma mereka sangat aktif. Mereka ini istilahnya noisy minority, kelompok yang sedikit tapi sangat aktif dan membuat bising," imbuh Irfan.

Dia juga menganalisa bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin matang dalam mengenali hoaks. Meski begitu, dia mengingatkan bahwa hoaks ataupun disinformasi merupakan suatu industri yang digerakkan dengan motif ekonomi.

"Mereka tentunya tidak ingin situasi Indonesia tenang-tenang saja karena dalam ketenangan, mereka tidak bisa mendulang keuntungan. Pasti akan ada yang mencari, mendambakan dan menunggu situasi yang tidak kondusif. Nanti tinggal dilihat saja antara kepentingan penyebaran hoaks dengan kematangan publik," katanya.

Oleh karena itu, kematangan publik dalam mengelola dan mengolah informasi sangat diperlukan. Hal ini selaras dengan konsep “tawasuth” atau sikap tengah.

Ia menjelaskan ketika ada informasi yang datang, posisikan diri untuk berada di tengah dan tidak memihak, sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang atas informasi tersebut. Konsep “tawasuth” ini, kata Irfan, menjadi penting terlebih menghadapi tahun politik yang rentan polarisasi dan segregasi.

“Dengan memiliki sifat ‘tawasuth’, kita bisa tetap berada di tengah bagaimanapun kerasnya polarisasi politik yang terjadi. Walaupun kita punya pilihan, tetapi kita tidak hanyut dengan pilihan kita,” kata Irfan.

Lebih lanjut Irfan menyebut generasi muda Indonesia seringkali dihadapkan pada perdebatan tidak produktif di dunia maya, seperti soal benar atau salah, halal atau haram, hingga Pancasila atau khilafah.

Menurutnya, kelompok intoleran dan radikal seolah tidak pernah menyerah untuk terus menggambarkan Pancasila sebagai suatu kemunduran, sementara khilafah adalah solusinya.

“Sebenarnya, narasi tentang khilafah itu adalah sebuah narasi internasional, ya. Yang mereka (kelompok radikal dan intoleran) ‘address’ (sampaikan) sebetulnya hampir semua sistem di dunia, hanya saja kalau di Indonesia, Pancasila lah yang digoyangnya,” kata dia. Ant

 

BERITA TERKAIT

Airlangga: Polri Berperan Penting dalam Pembangunan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi…

KPPU Tetapkan Tiga Tokoh Publik Jadi Dewan Penasihat

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan tiga tokoh publik yakni Fuad Bawazier, Burhanudin Abdullah, dan Sahala Benny…

Unpatti-KPK Kerja Sama Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

NERACA Ambon - Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Maluku bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan kerja sama pendidikan anti korupsi…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Airlangga: Polri Berperan Penting dalam Pembangunan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi…

KPPU Tetapkan Tiga Tokoh Publik Jadi Dewan Penasihat

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan tiga tokoh publik yakni Fuad Bawazier, Burhanudin Abdullah, dan Sahala Benny…

Unpatti-KPK Kerja Sama Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

NERACA Ambon - Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Maluku bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan kerja sama pendidikan anti korupsi…