OJK Luncurkan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa

OJK Luncurkan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa
NERACA
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di daerah terus mendorong perluasan inklusi keuangan masyarakat, terutama di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa. OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan menginisiasi Program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah.
Program ini merupakan bagian implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk mencapai target keuangan inklusif pada 2024 sebesar 90 persen.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman meresmikan program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah di Lapangan Desa Plobangan, Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. 
“Banyak tantangan mengenai literasi dan edukasi keuangan untuk masyarakat di daerah, oleh karena itu kita butuh PIKD untuk membangun serta meningkatkan tingkat literasi dan pemahaman yang lebih kuat terkait dengan bermacam adanya investasi ilegal serta berbagai kejahatan terkait penggunaan teknologi informasi yang salah urus dan membuat masyarakat menderita,” kata Agusman dalam keterangan resminya, akhir pekan kemarin. 
Agusman melanjutkan, PIKD merupakan sarana inovasi dan kolaborasi OJK bersama pemangku kepentingan yang bertujuan sebagai Pusat Informasi Keuangan yang menjangkau lini terkecil hingga unit desa secara masif, sehingga pengetahuan keuangan (literasi) dan perolehan akses keuangan (inklusi) dapat meningkat dan memperkuat sektor jasa keuangan serta menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang ilegal dan merugikan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan peresmian PIKD, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Rizki Handayani Mustafa, Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Sumarjono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Rahmat Dwi Saputra, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nugroho S, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, serta Pimpinan Industri Jasa Keuangan (IJK) di Jawa Tengah.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menyampaikan apresiasi atas kegiatan launching PIKD yang dilakukan oleh OJK dengan menjadikan desa wisata sebagai pilot project EKI dan berharap kerja sama dapat terus dilaksanakan.
“Kita apresiasi kegiatan yang dilakukan OJK, kita terima kasih yang dipilih Jawa Tengah adalah desa wisata. Sebagaimana kita ketahui desa wisata adalah program prioritas di Parekraf. Kita sangat berterimakasih pelaku UMKM mendapat perhatian. Masalah pengetahuan mengelola keuangan jadi isu bagi pelaku UMKM di daerah. Kami akan terus berkeja sama dengan OJK untuk terus memberikan literasi keuangan,” kata Rizki

 

NERACA

 

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di daerah terus mendorong perluasan inklusi keuangan masyarakat, terutama di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa. OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan menginisiasi Program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah.

Program ini merupakan bagian implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk mencapai target keuangan inklusif pada 2024 sebesar 90 persen.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman meresmikan program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah di Lapangan Desa Plobangan, Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. 

“Banyak tantangan mengenai literasi dan edukasi keuangan untuk masyarakat di daerah, oleh karena itu kita butuh PIKD untuk membangun serta meningkatkan tingkat literasi dan pemahaman yang lebih kuat terkait dengan bermacam adanya investasi ilegal serta berbagai kejahatan terkait penggunaan teknologi informasi yang salah urus dan membuat masyarakat menderita,” kata Agusman dalam keterangan resminya, akhir pekan kemarin. 

Agusman melanjutkan, PIKD merupakan sarana inovasi dan kolaborasi OJK bersama pemangku kepentingan yang bertujuan sebagai Pusat Informasi Keuangan yang menjangkau lini terkecil hingga unit desa secara masif, sehingga pengetahuan keuangan (literasi) dan perolehan akses keuangan (inklusi) dapat meningkat dan memperkuat sektor jasa keuangan serta menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang ilegal dan merugikan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan peresmian PIKD, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Rizki Handayani Mustafa, Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Sumarjono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Rahmat Dwi Saputra, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nugroho S, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, serta Pimpinan Industri Jasa Keuangan (IJK) di Jawa Tengah.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menyampaikan apresiasi atas kegiatan launching PIKD yang dilakukan oleh OJK dengan menjadikan desa wisata sebagai pilot project EKI dan berharap kerja sama dapat terus dilaksanakan.

“Kita apresiasi kegiatan yang dilakukan OJK, kita terima kasih yang dipilih Jawa Tengah adalah desa wisata. Sebagaimana kita ketahui desa wisata adalah program prioritas di Parekraf. Kita sangat berterimakasih pelaku UMKM mendapat perhatian. Masalah pengetahuan mengelola keuangan jadi isu bagi pelaku UMKM di daerah. Kami akan terus berkeja sama dengan OJK untuk terus memberikan literasi keuangan,” kata Rizki

 

 

BERITA TERKAIT

Raih ISO 27001, Didimax Pastikan Transaksi Aman

  NERACA Jakarta - PT Didi Max Berjangka (Didimax) berhasil meraih Sertifikasi ISO/IEC 27001 yang merupakan standar internasional untuk penerapan…

OJK Cabut Izin Usaha 66 Penyelenggara Fintech P2P Lending

    NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut 66 izin usaha penyelenggara fintech Peer to Peer lending (P2P…

Porsi Kredit BRI Didomonasi ke UMKM

  NERACA Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatat porsi penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan…

BERITA LAINNYA DI Jasa Keuangan

Raih ISO 27001, Didimax Pastikan Transaksi Aman

  NERACA Jakarta - PT Didi Max Berjangka (Didimax) berhasil meraih Sertifikasi ISO/IEC 27001 yang merupakan standar internasional untuk penerapan…

OJK Cabut Izin Usaha 66 Penyelenggara Fintech P2P Lending

    NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut 66 izin usaha penyelenggara fintech Peer to Peer lending (P2P…

Porsi Kredit BRI Didomonasi ke UMKM

  NERACA Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatat porsi penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan…