Program FLPP Mampu Berkontribusi Tercapainya Tujuan SDGs

Program FLPP Mampu Berkontribusi Tercapainya Tujuan SDGs
NERACA
Jakarta - Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo mengatakan Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berkontribusi terhadap pencapaian sejumlah tujuan Sustainable Deveopment Goals (SDGs).
Beberapa target SDGs tersebut mencakup tujuan 1 terkait tanpa kemiskinan, tujuan 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, tujuan 6 mengenai air bersih dan sanitasi layak, serta tujuan 11 tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan, “Pertama adalah bagaimana yang paling dasar di perumahan yang tidak layak huni, kita membantu memperbaiki ruang menjadi layak huni," kata  Ananta kepada media saat Program FLPP Kota Bengkulu dan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota (RLTH) Lubuklinggau yang diadakan di Perumahan Surabaya Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagaimana dikutip Antara, akhir pekan kemarin. 
Artinya, katanya, (kita menyediakan sanitasi air), Itu kan salah satu yang pokok. Tanpa sanitasi yang sehat, air yang sehat, tidak mungkin lingkungannya itu akan menjadi sehat. Kedua adalah mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem yang dinilai akan mengurangi prevalensi stunting di Indonesia menimbang ketika masyarakat semakin sejahtera, maka cenderung tidak lagi kekurangan gizi karena mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka. Begitu pula dengan tingkat pendidikan mereka yang akan semakin baik seiring perbaikan kesejahteraan.
Menurut Ananta, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting dipengaruhi dari rumah yang layak huni. “Kalau rumahnya nyaman, sehat, pasti keluarganya juga tumbuh sehat, generasinya juga sehat, bangsanya juga sehat. Ini kita lakukan untuk yang benar-benar di desil (kelompok per-sepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga) yang rendah,” ungkapnya.
Dia menganggap program FLPP telah memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat. Mulai dari KPR yang dapat dicicil setiap bulan dengan pendapatan sekitar Rp4 juta per bulan, memiliki kamar mandi dan kamar tidur yang layak, menurunkan prevalensi stunting, hingga membangun kepercayaan diri penduduk.
Selain program FLPP, SMF turut berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta pemerintah daerah (pemda) setempat untuk merenovasi 31 rumah tidak layak huni di daerah kumuh Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
Program kolaborasi tersebut merupakan bagian dari program Peningkatan Kualitas Pemukiman (PKP) Kumuh Skala Kawasan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Per akhir Juli 2023, terdapat penambahan 10 unit rumah di daerah kumuh Lubuklinggau yang direnovasi dari hasil perguliran yang dikoordinir Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) setempat. Hingga saat ini, program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh berada di 16 kota. Salah satu yang paling terdekat dari Bengkulu adalah di kota Lubuklinggau yang menjadi salah satu percontohan bagi daerah lainnya. 
“Dengan terbatasnya dana CSR/Corporate Social Responsibility, masyarakat di Lubuklinggau mengumpulkan dana secara mandiri untuk bantu membangun rumah tetangganya yang belum mendapatkan fasilitas bantuan, sehingga yang semula dengan dana CSR-SMF terbangun 31 rumah, bertambah dengan gotong royong masyarakat yang dikoordinir oleh BKM setempat membangun tambahan 10 rumah lagi. Itu justru menunjukkan semangat gotong royong dan meskipun mereka berada di kategori desil pendapatan antara 1 hingga 3,” kata Ananta.

 

NERACA

 

Jakarta - Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo mengatakan Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berkontribusi terhadap pencapaian sejumlah tujuan Sustainable Deveopment Goals (SDGs).

Beberapa target SDGs tersebut mencakup tujuan 1 terkait tanpa kemiskinan, tujuan 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, tujuan 6 mengenai air bersih dan sanitasi layak, serta tujuan 11 tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan, “Pertama adalah bagaimana yang paling dasar di perumahan yang tidak layak huni, kita membantu memperbaiki ruang menjadi layak huni," kata  Ananta kepada media saat Program FLPP Kota Bengkulu dan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota (RLTH) Lubuklinggau yang diadakan di Perumahan Surabaya Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagaimana dikutip Antara, akhir pekan kemarin. 

Artinya, katanya, (kita menyediakan sanitasi air), Itu kan salah satu yang pokok. Tanpa sanitasi yang sehat, air yang sehat, tidak mungkin lingkungannya itu akan menjadi sehat. Kedua adalah mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem yang dinilai akan mengurangi prevalensi stunting di Indonesia menimbang ketika masyarakat semakin sejahtera, maka cenderung tidak lagi kekurangan gizi karena mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka. Begitu pula dengan tingkat pendidikan mereka yang akan semakin baik seiring perbaikan kesejahteraan.

Menurut Ananta, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting dipengaruhi dari rumah yang layak huni. “Kalau rumahnya nyaman, sehat, pasti keluarganya juga tumbuh sehat, generasinya juga sehat, bangsanya juga sehat. Ini kita lakukan untuk yang benar-benar di desil (kelompok per-sepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga) yang rendah,” ungkapnya.

Dia menganggap program FLPP telah memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat. Mulai dari KPR yang dapat dicicil setiap bulan dengan pendapatan sekitar Rp4 juta per bulan, memiliki kamar mandi dan kamar tidur yang layak, menurunkan prevalensi stunting, hingga membangun kepercayaan diri penduduk.

Selain program FLPP, SMF turut berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta pemerintah daerah (pemda) setempat untuk merenovasi 31 rumah tidak layak huni di daerah kumuh Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

Program kolaborasi tersebut merupakan bagian dari program Peningkatan Kualitas Pemukiman (PKP) Kumuh Skala Kawasan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Per akhir Juli 2023, terdapat penambahan 10 unit rumah di daerah kumuh Lubuklinggau yang direnovasi dari hasil perguliran yang dikoordinir Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) setempat. Hingga saat ini, program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh berada di 16 kota. Salah satu yang paling terdekat dari Bengkulu adalah di kota Lubuklinggau yang menjadi salah satu percontohan bagi daerah lainnya. 

“Dengan terbatasnya dana CSR/Corporate Social Responsibility, masyarakat di Lubuklinggau mengumpulkan dana secara mandiri untuk bantu membangun rumah tetangganya yang belum mendapatkan fasilitas bantuan, sehingga yang semula dengan dana CSR-SMF terbangun 31 rumah, bertambah dengan gotong royong masyarakat yang dikoordinir oleh BKM setempat membangun tambahan 10 rumah lagi. Itu justru menunjukkan semangat gotong royong dan meskipun mereka berada di kategori desil pendapatan antara 1 hingga 3,” kata Ananta.

BERITA TERKAIT

BTPN Komitmen Berdayakan Nasabah Pensiunan

BTPN Komitmen Berdayakan Nasabah Pensiunan NERACA Jakarta - Sebanyak 43% nasabah pensiunan menyatakan ingin tetap aktif dan berdaya untuk memberikan…

BSI Sebut Imbal Hasil Sukuk Mudharabah Capai 6,8% Per Tahun

  BSI Sebut Imbal Hasil Sukuk Mudharabah Capai 6,8% Per Tahun  NERACA Jakarta - T Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)…

OJK Masih Susun PP Program Asuransi Wajib TPL

  OJK Masih Susun PP Program Asuransi Wajib TPL  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih terus berkoordinasi dengan…

BERITA LAINNYA DI Jasa Keuangan

BTPN Komitmen Berdayakan Nasabah Pensiunan

BTPN Komitmen Berdayakan Nasabah Pensiunan NERACA Jakarta - Sebanyak 43% nasabah pensiunan menyatakan ingin tetap aktif dan berdaya untuk memberikan…

BSI Sebut Imbal Hasil Sukuk Mudharabah Capai 6,8% Per Tahun

  BSI Sebut Imbal Hasil Sukuk Mudharabah Capai 6,8% Per Tahun  NERACA Jakarta - T Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)…

OJK Masih Susun PP Program Asuransi Wajib TPL

  OJK Masih Susun PP Program Asuransi Wajib TPL  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih terus berkoordinasi dengan…