Jakarta – Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan bertemu dengan delegasi Dewan Bisnis Uni Eropa ASEAN (EU-ASEAN Business Council/EU-ABC) dan Euro Cham di Jakarta. Delegasi dipimpin oleh Ketua EU-ASEAN  Business CouncilJens  Ruebbertdan KetuaEuroCham Indonesia Francois De Maricourt, serta dihadiri oleh perwakilan pelaku bisnis dari Uni Eropa.

NERACA

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong kolaborasi semua pihak untuk memajukan kerja sama perdagangankedua negara. “Saya mendorong kolaborasi antarpemerintah dan pelaku bisnis dari Indonesiadan Uni Eropauntuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi, serta mengoptimalkan potensi ekonomi bilateral yang sangat besar,” ungkap Zulkifli.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli berdialog dengan pelaku bisnis Uni Eropa (UE) mengenai kebijakan pedagangan, seperti ekspor dan impor, niaga elektronik (e-commerce), serta perdagangan internasional. 

Zulkifili pun menjelaskan, kebijakan perdagangan luar negeriterus diperbaiki untuk menciptakan iklim  usaha yang kondusif. Untuk mendukung hal tersebut, Kemendag  tengah mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang transparan, cepat, serta mempermudah pelaku bisnis.

Sementara itu, terkait e-commerce, Kemendag berencana merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan  Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk mendukung UMKM, serta memastikan persaingan dan sistem lokapasar yang sehat.

Pada pertemuan ini, kedua pihak juga membahas perkembangan kerja sama perdagangan Indonesia dan   Uni Eropa, khususnya perkembangan Perundingan Indonesia–EU CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) yang tengah berjalan saat ini.

“Perundingan Indonesia-EU CEPA merupakan agenda prioritas Indonesia dan ditargetkan segera selesai. Saya meminta dukungan EU-ASEAN Business Council, Euro cham Indonesia, dan kelompok bisnis di Eropa untuk memastikan penyelesaian negosiasi ini,” jelas Zulkifli.

Uni Eropa merupakan tujuan ekspor terbesar ke-3 dan sumber impor terbesar ke-4 bagi Indonesia. Pada 2022, total perdagangan Indonesia—Uni Eropa tercatat sebesar USD 33,2 miliar. Pada periode tersebut,  ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat sebesar USD 21,5 miliar sedangkan impor Indonesia dari kawasan tersebut sebesar USD 11,7 miliar.

Komoditas ekspor andalan Indonesia ke Uni Eropa pada 2022 adalah minyak kelapa sawit dan fraksinya, asam lemak mono karboksilat industri, batu bara, tembaga, dan Alas kaki dengan sol luar dari karet. Sementara impor utama Indonesia dari Uni Eropa pada 2022 adalah pipa dari besi dan baja, obat-obatan, vaksin, mesin pembuat bubur kertas, serta kertas atau karton daur ulang.

Lebih lanjut terkait dengan perdagangan dengan Uni Eropa, pemerintah Indonesia menaruh perhatian pada aturan yang sudah diundangkan di Eropa yakni i Undang-Undang Antideforestrasi Eropa atau European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR)..

Pemerintah berharap pedoman pelaksanaan regulasi tersebut dapat mengadopsi apa yang sudah menjadi praktik terbaik selama ini seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk kayu atau pada kelapa sawit seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

“Kita ingin agar implementation guide line-nya itu mengadopsi apa yang sudah menjadi best practice, termasuk untuk kayu-SVLK, kemudian sawit-RSPO/ISPO, ataupun kemarin joint mission dengan Malaysia menjadi MSPO,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan, kebijakan Uni Eropa tersebut akan berdampak pada tujuh komoditas Indonesia, antara lain, sapi, kakao, sawit, soya, kayu, hingga karet. Dalam kebijakannya, Uni Eropa meminta agar barang-barang atau komoditas yang masuk ke Eropa bebas dari deforestasi tergantung kepada undang-undang di negara masing-masing dan dilengkapi uji kelayakan.

Selain itu, negara-negara juga akan diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan risikonya, yaitu risiko tinggi, risiko standar, dan risiko rendah. Airlangga mengatakan, kebijakan tersebut diperkirakan akan berdampak kepada 15-17 juta pekebun dan produk Indonesia hingga senilai 7 juta dolar AS.

“Ini sangat mengganggu kepada small holder, 15-17 juta pekebun kita akan terdampak dengan ini dan juga masalah geolocation yang kita berkeberatan karena tidak perlu geolocation untuk setiap produk itu dicek karena kita punya berbasis standar RSPO ataupun SVLK,” imbuh Airlangga.

Ditempat terpisah, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menyebut bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang diskriminatif karena menyasar produk-produk Indonesia harus terjamin bebas dari praktik deforestasi. Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan berupaya mengajak negara-negara lain yang turut terdampak kebijakan tersebut untuk melakukan perlawanan.

“Itu sangat diskriminatif. Oleh karena itu kita akan melakukan perlawanan nanti berunding melakukan perlawanan tentu mengajak negara-negara yang punya kesamaan seperti Malaysia,” kata Zulkifli.