Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi yang tinggi bisa menyebabkan krisis politik. Hal ini sudah terjadi di banyak negara, seperti Inggris. Pasalnya, saat inflasi suatu negara tinggi, maka harus direspon dengan kebijakan fiskal dan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan. Hal ini tentu membuat masyarakat makin susah karena bunga pinjaman makin tinggi.

NERACA

Ketika bunga pinjaman makin tinggi, tentu akan mengurangi permintaan barang dan jasa sehingga harga ikut turun. Namun, pada praktiknya, kebijakan moneter tidak selalu langsung bisa menekan inflasi secara signifikan sehingga berujung pada krisis politik, karena kebijakan yang diambil tak menyelesaikan masalah.

"Inggris pun sama, sekarang mereka menaikkan policy rate di 5 persen, ini karena inflasi melonjak sangat tinggi dan kalau inflasi tinggi pasti masyarakatnya tidak happy, berarti menjadi krisis politik," ujarnya di Kemendagri, kemarin (31/7).

Sebelumnya, pada Mei 2023, Bank of England memang memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,5%. Ini adalah level tertinggi sejak Oktober 2008. Hal itu harus dilakukan demi mengendalikan inflasi Inggris yang melonjak tembus 10,1% (yoy) pada Maret 2023.

Namun, Inggris bukan satu-satunya negara yang harus menaikkan suku bunga demi melawan inflasi. Tapi ada juga Amerika yang awalnya suku bunganya sudah mendekati negatif sekarang di 5 persenan, India dari 3% menjadi 6,5%, Brazil dari 3% menjadi 13,7%, begitu juga Mexico dari sebelumnya sekitar 3% menjadi 11,2%.

"Di berbagai negara Eropa lainnya menghadapi situasi yang tidak baik, masyarakatnya tidak happy, ada pengangguran dan ada imigrasi yang berasal dari negara-negara yang kemudian pindah dan menimbulkan juga sebuah krisis politik," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan suku bunga yang terjadi di banyak negara maju tidak hanya mempengaruhi wilayah sekitarnya saja, tapi seluruh dunia. Sebab, dengan kenaikan suku bunga yang drastis otomatis kondisi ekonominya akan melemah.

Karenanya, menurut dia, inflasi betul-betul harus dijaga dan dikendalikan agar tetap stabil. Ini kata Sri Mulyani, adalah salah satu 'PR' bagi Indonesia, meski saat ini inflasinya sudah cukup baik tapi tetap harus waspada.

"Tadi faktornya (penyebab inflasi) tidak hanya disrupsi supply karena adanya produksi yang terganggu, karena tidak adanya pasokan tapi juga sekarang ada masalah iklim, el nino. Jadi mohon kita semuanya sangat berhati-hati," ujarnya.

Terhadap Pemda yang mampu mengendalikan inflasi, Kemenkeu memberikan insentif atau bonus sebesar Rp330 miliar bagi pemerintah daerah yang berhasil mengendalikan inflasi pada kuartal I-2023 ini.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, ada 33 pemda yang berhasil mendapatkan bonus tersebut yakni tiga pemerintah provinsi, 6 kota, dan 24 kabupaten. "Telah ditetapkan ada 33 daerah penerima alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2023 untuk kinerja kategori pengendalian inflasi daerah periode satu atau kuartal satu," ujarnya, Senin (31/7).

Besaran insentif yang diterima tiap daerah pun berbeda. Daerah dengan inflasi paling baik mendapatkan bonus tertinggi sebesar Rp12,29 miliar dan bonus terendah sebesar Rp8,98 miliar.

Meski demikian, Luky tidak merinci wilayah mana yang menerima insentif fiskal terbesar dan terendah dari pemerintah pusat. Hanya saja, ia berharap pemda makin meningkatkan partisipasinya dalam mengendalikan inflasi di Tanah Air.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemberian insentif bagi pemda yang berhasil melawan inflasi adalah ide dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pada bagian lain, Menkeu mengkhawatirkan risiko berkurangnya pasokan komoditas pangan seperti gandum akibat kebijakan Rusia hingga ancaman fenomena El Nino. Menurut dia, Rusia sampai saat ini belum mau memperlonggar kesepakatan biji-bijian laut hitam atau black sea grain initiatives yang tentunya akan mempengaruhi distribusi atau lalu lintas pengiriman gandum.

"Ini berarti pada paruh kedua tahun ini kita akan sangat dipengaruhi ketidakpastian dari komoditas, hampir mirip seperti 2022, ditambah dengan nanti El Nino. Ini jadi sesuatu yang harus kita waspadai pada paruh kedua 2023 ini," ujarnya di Kemendagri, Senin (31/7).

Menurut dia, kondisi ini perlu diperhatikan dengan baik dan hati-hati tak hanya pemerintah pusat tapi juga daerah. Sebab, kenaikan harga karena pasokan pangan yang berkurang bisa menyebabkan inflasi tinggi.

Inflasi yang tinggi tentu akan berdampak tidak menggembirakan bagi masyarakat karena harus direspons oleh kebijakan moneter bank sentral. Caranya, dengan menaikkan suku bunga acuan, di mana ini tak hanya dilakukan Indonesia tapi seluruh negara di dunia.

Hal ini sudah pernah terjadi pada saat perang Rusia-Ukraina mulai muncul di awal tahun lalu. Sehingga, Sri Mulyani berharap dampaknya bisa diminimalisir di tahun ini.

Terutama perlu difokuskan pada penurunan inflasi di wilayah timur Indonesia yang masih sangat tinggi, seperti di Babel, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, dan Sulawesi Barat.

Terdampak El Nino

Secara terpisah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan sekitar 63 persen wilayah zona musim di Indonesia telah terdampak fenomena El Nino. Puncak fenomena itu diperkirakan terjadi pada Agustus dan September mendatang.

Menurut Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, A Fachri Radjab, pihaknya mengkategorikan zona musim di Indonesia menjadi 699 zona. Dari jumlah tersebut, 63 persen di antaranya telah memasuki musim kemarau. "Artinya, memang yang sudah terdampak langsung dari El Nino itu sekitar 63 persen wilayah zona musim tadi," ujarnya, kemarin.

Dia melanjutkan, musim kemarau kali ini diperkirakan lebih kering dibandingkan tiga tahun sebelumnya. "Jadi, ada beberapa wilayah yang memang kami prediksikan intensitas hujannya itu dalam kategori rendah," ujar Fachri.

Berdasarkan perkiraan hujan bulanan sebagian besar Sumatera, termasuk Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung memiliki intensitas hujan rendah. Hal tersebut juga terjadi hampir di seluruh wilayah Jawa. Begitu pula dengan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal serupa terjadi juga di Pulau Kalimantan, seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, serta Sulawesi, utamanya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. "Nah, itu yang berpotensi terjadi musim kering yang ekstrem," ujarnya. bari/mohar/fba