NERACA

Jakarta - Buntut dari kasus serangan siber, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjamin bahwa dana tabungan seluruh konsumen yang disimpan tetap aman. Hal itu diungkapkan Sekretaris Perusahaan BSI, Gunawan Arief Hartoyo, pada konferensi pers bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Jakarta, Kamis (25/5). 

“Prioritas utama dari BSI dalam hal ini adalah kenyamanan dan keamanan, kami sampaikan bahwa dana konsumen aman, yang paling kita perhatikan itu,” jelas Gunawan. Gunawan mengakui sistem layanan BSI sempat beberapa kali mengalami gangguan buntut dari serangan siber, sehingga menyebabkan nasabah tidak dapat melakukan transaksi.

Ia menjelaskan hal itu akibat adanya pembaruan dan pemulihan sistem, dan kini seluruh layanan BSI telah kembali normal. “Transaksi sudah berjalan normal kembali baik itu melawati ATM, layanan cabang, atau mobile banking,” kata dia.

Lebih lanjut, Gunawan mengatakan proses pemeriksaan digital forensik telah mencapai 97 persen terselesaikan, dan belum dapat menjelaskan detail kesimpulan maupun kerugian terkait serangan siber yang dialami.

“Saat ini proses digital forensik masih berlangsung kami juga sedang melakukan identifikasi apakah potensi maksimal yang dialami terkait dengan kondisinya, masih menunggu kesimpulan dari hasil akhir supaya kita tidak berspekulasi apa yang terjadi,” ujar Gunawan.

Meski BSI mengalami kasus serangan siber, Gunawan menyebut kepercayaan nasabah terhadap BSI justru meningkat. Hal itu terlihat dari jumlah pembukaan rekening baru yang meningkat dua kali lipat.

Berdasarkan data BSI pada hari Selasa (23/5), jumlah pembukaan rekening baru mencapai 6.737 rekening, sedangkan sehari sebelumnya jumlah rekening baru hanya sebanyak 3.670 rekening.

Selain itu, ia mengatakan BSI telah melakukan beberapa langkah preventif seperti penguatan sistem keamanan digital dan pemutakhiran sistem teknologi informasi untuk menjamin dan mencegah serangan serupa di masa yang akan datang.

Sebelumnya BSI juga telah memberhentikan mantan direktur teknologi informasi dan direktur manajemen risiko dan menggantinya dengan personel baru.