Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengatakan implementasi Kurikulum Merdeka saat ini kian diminati oleh satuan pendidikan di Indonesia. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Aswin Wihdiyanto mengatakan ada 306.995 satuan pendidikan di semua jenjang pendidikan sudah mendaftar dan siap menjalankan Kurikulum Merdeka. "Kurikulum Merdeka ini merupakan salah satu upaya dari Kemendikbudristek dalam melakukan proses penyelesaian dari krisis pembelajaran yang sudah terjadi selama ini," kata Aswin. 

Ia mengatakan Kurikulum Merdeka hadir dengan metode pembelajaran yang lebih fleksibel, fokus terhadap materi esensial, dan fokus terhadap pengembangan karakter, serta kompetensi belajar. Aswin menjelaskan Kurikulum Merdeka diluncurkan sebagai salah satu elemen penting untuk mendorong perbaikan pembelajaran bersama platform Merdeka Mengajar dalam Merdeka Belajar episode ke-15 pada 15 Februari 2023.

Kurikulum Merdeka ini diawali oleh sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Pada Tahun Ajaran 2021/2022 tercatat ada 2.491 sekolah penggerak dan 901 SMK Pusat Keunggulan yang mengimplementasikan kurikulum tersebut. Pada 2022 Kemendikbudristek membuka pendaftaran tahun pertama implementasi Kurikulum Merdeka dengan angka peminat mencapai 139.533 implementasi Kurikulum Merdeka jalur mandiri, 6.742 sekolah penggerak, dan 501 SMK Pusat Keunggulan.

Tahun 2023 adalah tahun kedua dibukanya pendaftaran implementasi Kurikulum Merdeka. Sampai penutupan pendaftaran pada 14 April 2023, pendaftaran jalur mandiri mencapai 151.833 satuan pendidikan dan 4.994 sekolah penggerak. "Kalau kami total sudah mencapai sekitar 306.995 sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, baik yang secara mandiri maupun melalui program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan SK untuk penyelenggara Kurikulum Merdeka," kata Aswin.

Lebih lanjut dia menyampaikan Kurikulum Merdeka bersifat inklusif karena tidak hanya fokus terhadap pendidikan formal, tetapi juga pendidikan-pendidikan non-formal, termasuk penyandang disabilitas yang berada di wilayah timur Indonesia ataupun pedesaan. Dengan demikian, lanjutnya, implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya sebatas penggunaan perangkat berteknologi tinggi yang bisa dilakukan satuan pendidikan di kota-kota besar saja.

Kemendikbudristek mendorong satuan pendidikan yang masih terkendali internet untuk melaksanakan implementasi kurikulum tersebut dengan skema-skema penyesuaian, seperti pendidikan tatap muka dan penggunaan buku cetak.

Kurikulum Merdeka fokus terhadap materi-materi esensial, sehingga peserta didik tidak lagi dibebankan kepada target-target capaian yang terlalu besar dan sekolah dapat melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, pendidikan inklusif yang di dalamnya ada penyandang disabilitas perlu ada penyesuaian mekanisme pembelajaran bagi satu atau dua anak yang memiliki kebutuhan khusus.

"Batas waktu belajar yang fleksibel, capaian pembelajaran berdasarkan fase, dan memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk mengembangkan perangkat ajar," kata Aswin. Tenaga Pendidik dari Sekolah Dasar Luar Biasa Tunagrahita Tri Asih, Indon Cahyono, memandang Kurikulum Merdeka adalah penyempurnaan berbagai kurikulum yang diterapkan di Indonesia sebelumnya.

Selain itu Kurikulum Merdeka juga membebaskan satuan pendidikan dalam mencari referensi perangkat pembelajaran baik itu digital maupun cetak. "Bagi pendidik, Kurikulum Merdeka ini memang memudahkan karena kami diberi capaian pembelajaran dalam sifat gelondongan. Kurikulum Merdeka mengizinkan pendidikan khusus untuk lintas fase yang disesuaikan dengan hasil asesmen diagnostik," pungkas Indon.