NERACA

Jakarta – Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan visi Indonesia sebagai negara maritim harus mampu memanfaatkan secara optimal ruang dan seluruh sumber daya secara berkelanjutan dengan leading sector berbasis kelautan. Pemerintah mengusung visi Indonesia Emas 2045 bertajuk “Negara Maritim yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

“Visi Indonesia dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 akan menjadi basis penahapan pembangunan jangka menengah dan tahunan secara strategis dan sistematis,” kata Suharso Monoarfa dalam acara Seminar Penjaringan Masukan Visi RPJPN 2025-2045, di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (20/3).

Berbagai langkah strategis yang akan dicantumkan dalam RPJPN 2025-2045 disebut sebagai upaya Indonesia memenuhi komitmen global, termasuk mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan pada tahun 2030 dan net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Menurut Suharso, banyak bukti sejarah yang menggambarkan kejayaan Tanah Air di masa lalu, karena memanfaatkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah sebagai sumber kekuatan. Misalnya, Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya memanfaatkan laut sebagai jalur perdagangan yang dilengkapi keandalan armada laut, sehingga menarik perhatian pelbagai pedagang dan bangsa asing untuk berdagang di Tanah Air.

Karena itu, kemampuan memanfaatkan berbagai komoditas sumber daya alam di Tanah Air sejak zaman kerajaan harus dilanjutkan pada saat ini guna kepentingan rakyat seluas-luasnya. “Beberapa wilayah di pesisir pun berkembang menjadi kota dagang dengan budaya bahari. Berbagai kearifan lokal, sastra, seni, dan budaya terkait kemaritiman masih kita jumpai di banyak suku kita di sejumlah pulau,” ujarnya pula.

Adanya dinamika geopolitik dan geo-ekonomi juga harus dimanfaatkan sebagai modalitas pembangunan, mulai dari letak geografis (berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik serta Benua Asia dan Australia) hingga mega bio diversity yang melimpah di Indonesia.

Sebagai negara kepulauan yang terbesar, ujar Menteri Bappenas, Indonesia memiliki pula alur laut yang menjadi jalur distribusi penting perdagangan internasional. “Maritim tentu bukan hanya dilihat sebagai satu sektor, diperlukan lintas sektor dan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan," kata Suharso lagi.