NERACA

Sukabumi - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Sukabumi alami peningkatan sepanjang dua tahun ini. Berdasarkan hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2022,  SPIP terintegrasi dari 3,08 menjadi 0,1. Begitu juga dengan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Manajemen Resiko Indeks (MRI) alami peningkatan.

"Alhamdulillah, di kita SPIP terintegrasinya alami peningkatan yang baik," ujar Kepala Inspektorat Kota Sukabumi, Een Rukmini, kepada Neraca, usai menggelar Coaching Clinic pengendalian IEPTK, Kamis (2/3).

SPIP lanjut Een, bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan."Makanya, seluruh SKPD dalam menjalankan SPIP setiap tahunya harus optimal dan berjalan sesuai dengan harapan," katanya.

Een mengatakan, SPIP setiap tahunya terus dilakukan. Sejak tahun 2021 lalu Pemkot Sukabumi bisa dibilang daerah yang pertama melakukan SPIP. Kemudian di tahun 2022, sudah banyak daerah baik kota dan kabupaten yang menggelar SPIP terintegrasi."Walaupun saat ini masih di level 3, namun kami meyakini dalam penilaian tahun di 2023 ini, pasti akan alami peningkatan," akunya.

Makanya, lanjut Een, di tahun ini juga, pihaknya tengah mempersiapkan penilaian tersebut. Misalkan, SPIP terintegrasi ini berjalan dilihat dari sisi andalan laporan keuanganya, kemudian pengamanan aset, terus kepatuhan terhadap perundang-undangan.

"Jadi, itu salah satunya dilihat bagaimana SPIP terintegrasi berjalan di lingkungan Pemkot Sukabumi," katanya.

Disisi lain, lanjut Een, dalam mencegah atau pun bentuk komitmen dari anti korupsi, akan dilakukan juga penandatanganan anti korupsi oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah."Rencananya besok (hari ini) penandatangan anti korupsi itu akan dilakukan, sebagai bentuk komitmen anti korupsi," pungkasnya. Arya