NERACA

Jakarta – Di tengah ketidakpastian dan ancaman resesi ekonomi global, pemerintah memastikan akan terus menjaga tren pemulihan ekonomi nasional. “Kita akan jaga perekonomian yang tumbuh tinggi agar tetap bertahan pada 2023. Kita akan tetap menjaga faktor-faktor yang mendukung perekonomian nasional, salah satunya konsumsi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar ekonomi nasional yang dipantau di Jakarta, kemarin.

Untuk menjaga konsumsi masyarakat, pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp104 triliun untuk program ketahanan pangan guna menjaga harga pangan agar tidak mengalami inflasi yang terlalu tinggi. Sri Mulyani berharap berbagai riset dapat dilakukan baik oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) maupun oleh institusi riset lain untuk meningkatkan produktivitas bahan pangan, baik dari sisi pembibitan, pemupukan, dan pengairan.

Selain itu, pemerintah juga menjaga daya beli masyarakat rentan melalui program-program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan, pemberian sembako, dan penyaluran subsidi, termasuk subsidi energi yang harganya mengalami kenaikan signifikan di 2022.“Kita menjaga daya beli masyarakat sampai subsidi naik tiga kali lipat. Keuangan negara harus sehat agar bisa menjaga masyarakat, jadi untuk inflasi saja, kita melakukan banyak hal,” ucapnya.

Pemerintah juga meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi menjadi senilai Rp370 triliun dengan suku bunga rendah hingga 3%.“Kita akan terus menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Kata Sri Mulyani, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi masih lebih tinggi dibandingkan ekonomi global."Indonesia, alhamdulillah pertumbuhannya untuk tahun kemarin, 2022, karena baru akan dipublikasi pada Februari, kira-kira masih di 5,2-5,3%. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan dunia yang nyungsep tadi di 1,7%," ujarnya.

Sebagai informasi, Dana Moneter Internasional (IMF) sampai Bank Dunia (World Bank) telah merevisi sebanyak tiga kali terkait pertumbuhan ekonomi global. Bank Dunia bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya 1,7%. Padahal, per tahun 2021 pertumbuhan ekonomi global mencapai hampir 6%.

Melemahnya pertumbuhan ekonomi global disebabkan saat waktu pulih dunia selepas pandemi Covid-19 yang tidak sama. Selepas pandemi Covid-19, dunia kembali ditimpa berbagai masalah yang menyebabkan bentuk permintaan (demand) yang lebih tinggi dari sisi suplai dan produksi. Salah satu contohnya yaitu ketika terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina. Kedua negara tersebut merupakan lumbung beberapa komoditas, seperti gandum, pupuk, hingga minyak. Hal itu mengakibatkan terjadinya gangguan pada suplai komoditas tersebut.

Dalam situasi tersebut, pemerintah Indonesia mengambil jalan dengan memaksimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai instrumen untuk menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia. "APBN itu menjadi instrumen yang luar biasa penting untuk menjagain Indonesia, jaga masyarakatnya, jaga ekonominya, jaga dunia usahanya," tuturnya.

Sebelumnya, kepala ekonom BCA, David Sumual seperti dikutip CNBC Indonesia pernah bilang, pencabutan PPKM memberikan sentimen positif dan akan berdampak baik bagi konsumsi domestik dan beberapa sektor seperti akomodasi, transportasi, perhotelan, makanan, dan minuman."Mobilitas dan kepercayaan konsumen akan semakin meningkat pasca pencabutan PPKM tersebut," jelasnya.

Oleh karena itu, andalan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sekor konsumsi, yang juga sekarang sudah semakin pulih akan mampu mengerek ekonomi di Indonesia dengan rentang 4,5% hingga 5% pada 2023, secara tahunan (year on year/yoy). Proyeksi ekonomi Indonesia pada rentang bawah 4,5% tersebut kata David dengan melihat target defisit APBN di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB)."Jadi daya dorong dari sisi fiskal akan menurun, dan itu sebenarnya sumbangannya besar sekitar 7% sampai 8% kepada PDB, jadi pasti ada pengaruh ke pertumbuhan," ujarnya.

Dari sisi ekspor, harga komoditas pada tahun ini juga tidak akan setinggi seperti 2022. Sehingga daya dorong untuk beberapa sektor mungkin akan melambat."Karena pengaruh resesi global di beberapa negara, jadi permintaan global melambat, yang terkait manufaktur akan sedikit melambat," kata David. bani