NERACA

Jakarta - Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, pemerintah perlu memanfaatkan kondisi ruang fiskal yang terbatas di 2023 untuk mengagregasi pertumbuhan ekonomi.

Pada 2023 pemerintah harus mengembalikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). “Pemerintah harus lebih pruden dalam mengalokasikan belanja dan jeli membuat target penerimaan negara,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (29/12).

Pemerintah juga harus hati-hati mengelola kondisi sosial masyarakat, karena pada 2023 sudah mulai berjalan agenda politik sehingga dibutuhkan stabilitas sosial maupun politik, yang menjadi prasyarat agar investasi bisa mengalir dengan lancar.

“Target investasi tahun 2023 sebesar Rp1.400 triliun adalah target yang cukup menantang ketika Indonesia memasuki tahapan politik menjelang pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres),” ujarnya seperti dikutip Antara.

Pelemahan daya beli masyarakat juga perlu diantisipasi mengingat pemerintah kemungkinan tidak bisa lagi mengalokasikan banyak program bantuan langsung tunai (BLT) yang dialokasikan melalui APBN. “Padahal daya beli inilah yang menjadi kekuatan konsumsi masyarakat, dan yang menjadi penopang signifikan PDB Indonesia,” katanya.

Inflasi juga berpotensi naik lebih tinggi dibandingkan 2022 sehingga kesejahteraan masyarakat, demikian pula pengangguran berpotensi bertambah.

“Tantangan selanjutnya adalah kenaikan suku bunga yang cukup tinggi sebagai akibat kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh BI. Dari sisi produksi, akan mengatrol cost of fund yang menjadi bagian penting Harga Pokok Penjualan (HPP) dan akan menambah beban untuk kredit konsumsi,” ucapnya.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian optimis pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh di kisaran 4,5 sampai 5,3 persen pada 2023.

Kemudian Ajib Hamdani menyebut jumlah penduduk Indonesia yang besar akan menopang optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi di 2023. "Data Badan Pusat Statistik(BPS) pada akhir tahun 2021 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 273.879.750, yang diperkirakan telah melebihi 275 juta pada akhir tahun 2022. Dalam sebuah ekosistem ekonomi, jumlah penduduk adalah market atau demand. Dengan demand yang besar, maka konsumsi akan terjaga dengan baik," katanya.

Potensi pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya adalah melimpahnya sumber daya alam dan komoditas dimana pemerintah sudah melakukan langkah tepat dengan melakukan program transformasi ekonomi dengan melakukan downstream atau hilirisasi, yang bisa meningkatkan nilai tambah komoditas.

Potensi ketiga adalah kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi.

"UMKM adalah sektor usaha yang mempunyai resiliensi atau daya bangkit yang cepat. Kalau pemerintah bisa memberikan daya ungkit maksimal di sektor UMKM ini, maka pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga bahkan bisa terakselerasi dengan lebih cepat," ucapnya.

Dengan membandingkan sisi permasalahan atau tantangan yang ada, dengan sisi potensi ekonominya, Indonesia masih mempunyai banyak keuntungan memasuki tahun 2023.

Ketika kondisi global mendapatkan efek negatif pasca pandemi, Indonesia justru bisa bangkit lebih cepat. 
"Indonesia mempunyai potensi yang jauh lebih besar daripada tantangan yang ada. Narasi resesi akan terpinggirkan dengan optimisme ekonomi," imbuhnya.

Sementara, Presiden The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) Julia Penny mengatakan, perekonomian kawasan Asia, termasuk Indonesia akan tetap kuat pada 2023 di tengah prospek resesi global.

Perekonomian negara-negara maju misalnya Singapura, Korea Selatan, Selandia Baru, Australia, dan Taiwan mengalami penurunan produksi manufaktur, sementara perekonomian negara-negara berkembang seperti China, Indonesia, dan Thailand menunjukkan situasi yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain. Mohar