Krisis energi telah menyebabkan di banyak banyak negara melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan energinya, termasuk Indonesia. Selain pengaruh fluktuasi harga dan ketersediaan pasokan, isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan juga semakin menguatkan perubahan kebijakan dari penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan (EBT).

Perubahan kebijakan ini tentu perlu dilakukan secara gradual melalui mekanisme transisi energi yang terus dimatangkan sehingga tidak mengganggu pasokan energi terutama listrik secara nasional. Dan Isu transisi energi juga menjadi salah satu topik bahasan dalam KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu, pemerintah Indonesia secara resmi telah  meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) country platform bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Peresmian kerja sama ini merupakan  bentuk komitmen kuat pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim. ETM country platform ini merupakan momentum penting untuk mendorong seluruh anggota G20 dan negara lain untuk memenuhi komitmen pembiayaan perubahan iklim dengan inisiatif yang nyata dan rasional.

Adapun penyusunan country platform ETM ini disambut baik oleh banyak investor termasuk ADB, Bank Dunia, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), serta Multilateral Development Banks, sektor swasta dan lembaga filantropi lainnya. Country platform ETM Indonesia menjadi suatu pilot model yang dapat dicontoh oleh negara lain terutama negara berkembang. Namun pilot model tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan di negara masing-masing sesuai dengan kondisi dan prioritas negara tersebut agar lebih efektif dalam implementasinya.

Tidak hanya itu. Program transisi energi yang dilakukan oleh pemerintah juga didorong oleh pemanfaatan windfall profit dari lonjakan harga komoditas terutama barang tambang seperti batubara. Karena batubara sebagai salah satu sumber utama pembangkit listrik secara gradual akan dikurangi dan digantikan oleh sumber energi yang lebih bersih dan hijau. Transisi tersebut perlu diperkuat karena saat ini pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi pembangkit masih cukup lambat.

Salah satu penyebab masih rendahnya komposisi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, adalah belum tercapainya kesepakatan terkait power wheeling yang merupakan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik. Power wheeling merupakan mekanisme yang dapat memudahkan transfer energi listrik dari sumber energi terbarukan, atau pembangkit swasta ke fasilitas operasi PLN secara langsung.

Mekanisme ini memanfaatkan jaringan transmisi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN. Namun, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan antara perusahaan pembangkit dengan PLN terkait penentuan tarif atau biaya power wheeling. Ketika permasalahan transmisi ini dapat disepakati, diharapkan pengembangan energi terbarukan akan semakin cepat dilaksanakan di Indonesia.

Transisi energi menjadi salah satu program yang sangat penting terutama terkait dengan isu kemandirian energi dan isu perubahan iklim. Program transisi energi harus fokus pada pengurangan intensitas karbon dan memberi manfaat lebih bagi setiap rumah tangga. Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Target tersebut harus tercapai untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Untuk memperkuat komitmen transisi energi tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan skema di bidang carbon pricing dan carbon trading. Skema ini diharapkan akan lebih menarik aliran investasi hijau ke dalam negeri baik investasi langsung maupun investasi di pasar modal dan sektor keuangan.

Namun pelaksanaan transisi energi di Indonesia tentu saja tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Hambatan utama adalah terkait regulasi yang tegas dan jelas untuk memuluskan program transisi energi tersebut. Perlu kesepakatan dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, investor, PLN hingga masyarakat pengguna listrik untuk mengimplementasikan kebijakan transisi energi ini.

Hambatan lainnya adalah terkait kemudahan investasi bagi pembangkit energi terbarukan. Karena selama ini energi terbarukan masih terbilang cukup mahal jika dibandingkan dengan pembangkit berbahan bakar energi fosil. Pentingnya ketersediaan dan keberlanjutan pasokan energi terbarukan itu sendiri kiranya perlu dijamin agar tidak terjadi kekurangan pasokan energi di masa mendatang.