Pengelolaan limbah sampah menjadi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menurut data dari beberapa studi menyebut pengelolaan sampah besar atau bulky waste di dunia belum dilakukan secara optimal oleh banyak negara. Dalam beberapa kasus sampah besar salah satunya sampah furniture masih dibuang begitu saja ke Tempat Penampungan Akhir atau landfill tanpa didaur ulang terlebih dahulu. Padahal persentase jumlahnya cukup tinggi dan mendominasi total sampah besar.

Di Indonesia sendiri, meski furniture menjadi salah satu penyumbang nilai ekspor yang besar hingga mencapai Rp 28 triliun per tahun, namun pengelolaan sampahnya masih belum dikelola dengan baik. Hal ini terbukti dari minimnya data dan informasi mengenai pengelolaan sampah furniture, begitu juga dengan kebijakan khusus yang mengatur hal ini.

Saat ini pengelolaan sampah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah besar seperti furniture baru masuk ke dalam turunan peraturan yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Sampah berukuran besar dalam hal ini adalah furniture dikategorikan sebagai sampah spesifik yang mengandung B3 atau non-B3 dan karena sifat, ukuran, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Sampah yang tidak timbul secara periodik ini tidak bisa digabungkan ke dalam sistem pengumpulan sampah rumah tangga biasa sehingga perlu ditangani secara khusus oleh petugas tertentu agar tidak mempersulit pengelolaan sampah umum. Benda-benda yang termasuk dalam sampah furniture besar diantaranya adalah tempat tidur, rak buku, kabinet, troli, sofa, sepeda, dan masih banyak lagi,”Dari hasil riset kami di lima DLH di Jabodetabek, kami menemukan baru ada satu daerah saja yakni DKI Jakarta yang merasa memiliki urgensi untuk menyediakan kebijakan khusus pengelolaan sampah berukuran besar (khususnya furniture) dan saat ini sedang dalam proses drafting. Keempat kota lainnya merasa belum perlu membuat peraturan karena belum banyak ditemukan sampah furniture menimbulkan masalah di wilayah mereka,”kata Aprilia Harera yang menjadi Project Leader dari riset ini yang juga Solid Waste Management Consultant Waste4Change dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Salah satu kota di Indonesia yang sudah secara gencar mengatur pengelolaan sampah besar furniture secara khusus adalah Kota Bandung. Melalui Program Penjemputan Sampah Besar, UPTD Pengelolaan Sampah Kota Bandung berupaya membantu masyarakat yang kesulitan dalam membuang sampah besar furniture dan mencegah mereka membuang sampah besar di sembarang tempat.

Program Jemput Sampah

Program ini hanya menjemput sampah besar dari rumah tangga dengan maksimum 2 unit barang non-B3 secara gratis untuk nantinya dijadwalkan penjemputan pada hari Selasa dan Kamis. Untuk sektor non-rumah tangga akan dikenakan biaya sesuai aturan retribusi Perwali Nomor 91 Tahun 2021,”Program ini awalnya digagas untuk menghindari sampah besar masuk ke sungai, tapi sekarang kami juga berfokus agar sampah besar tidak menumpuk berserakan di pinggir jalan. Kami menerima segala jenis sampah besar, biasanya yang paling sering adalah sampah furniture dan sampah elektronik dimana nantinya barang-barang tersebut akan dipilah dulu untuk dipisahkan antara barang yang masih layak guna dan bisa diperbaiki dengan barang yang memang sudah rusak dan jadi sampah. Layanan ini beruntungnya mendapat respon yang baik dari masyarakat Bandung dan mereka merasa sangat terbantu,”kata Septiadi Pratama selaku Kasubag TU UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung.

Tidak hanya penanganan oleh pemerintah, beberapa pihak sektor bisnis salah satunya industri retail furniture juga berupaya mengelola sampah produk mereka secara bertanggung jawab. IKEA Indonesia sebagai perusahaan waralaba furniture dan kebutuhan rumah tangga menyediakan layanan penerimaan kembali produk yang mengalami kerusakan dari furnitur saat sampai pada customer. Untuk mengatasi hal tersebut, IKEA berinisiatif untuk melakukan kerjasama pengelolaan sampah furniture bersama Waste4Change melalui metode Reduce Waste to Landfill.

Setiap barang dengan kerusakan akan melewati proses quality check untuk dapat dinilai tingkat kerusakannya dan ditentukan antara reparasi produk atau disimpan ke gudang Center Fulfillment Unit (CFU) untuk nantinya dikirim dan dikelola oleh Waste4Change. Selain itu, IKEA juga menawarkan sistem potongan harga untuk produk furniture yang mengalami kerusakan kecil, dengan kisaran potongan adalah 15-75% dari harga normal. Dengan begitu, tidak ada barang mengendap yang tidak laku terjual di IKEA.“Sebagai Green Company, IKEA sangat memaksimalkan pemulihan sisa produk dan sebisa mungkin mengharapkan penanganan yang dilakukan oleh mitra pengelolaan sampah yang bekerja sama dengan kami berjalan sesuai dengan Zero Waste to Landfill. Artinya produk-produk tersebut bisa dimanfaatkan menjadi produk baru lainnya atau menjadi Alternative Raw Material (AFR), sehingga tidak ada produk IKEA yang berakhir di TPA,” tukas Erie Haryanto selaku Procurement Project Specialist IKEA Indonesia.

Dari riset ini, Waste4Change menawarkan beberapa solusi agar pengelolaan sampah furniture di Indonesia dapat berjalan secara berkesinambungan bersama pihak lainnya dengan didukung data-data yang jelas dan transparan. Solusi pertama adalah dengan lebih mengidentifikasi aktor-aktor terkait yang melakukan pengelolaan sampah sampah furniture. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat menggandeng beberapa pemain utama dalam rantai nilai sampah furniture untuk membantu pengelolaan sampah furniture dan mengurangi sampah besar tersebut berakhir di TPA. Selanjutnya juga melihat potensi dan tantangan dalam mengelola sampah furniture di Indonesia agar dapat dicari solusi bersama menangani hal ini.