NERACA

Aceh - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mempercepat pembangunan ekosistem bagi wirausaha yang lebih baik untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi.

“Kita terus mengupayakan penumbuhan wirausaha berbasis IDE (Innovation Driven Enterprises), bukan lagi Small Business Owner yang muncul karena kebutuhan atau terpaksa oleh keadaan (necessity entrepreneur) yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM, Siti Azizah.

Saat ini, kata Siti Azizah, Pemerintah terus memberikan perhatian yang serius dalam mengembangkan kewirausahaan dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.

Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan banyak potensi yang ada saat ini, seperti pembelian produk dalam negeri melalui pemerintah sebesar Rp1.481 triliun dan BUMN sebesar Rp420 triliun, dan pemanfaatan potensi nilai ekonomi digital di Indonesia yang mencapai Rp4.531 triliun pada tahun 2030.

“Melalui workshop kali ini, akan diberikan edukasi tentang kewirausahaan dan program atau kegiatan yang mendukung berkembangnya wirausaha di daerah, selain itu akan diberikan pula afirmasi pengalokasian anggaran onboarding pada e-katalog sebesar 40 persen untuk pengadaan barang dan jasa yang diarahkan pada produk KUMKM (Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah),” kata Siti Azizah.

Siti Azizah menambahkan, berdasarkan data yang dilansir dari LKPP per 13 September 2022, untuk E-Katalog Provinsi Aceh telah terdaftar sebanyak 914 penyedia dengan 4.490 produk yang onboarding. Sedangkan transaksi yang terjadi sebesar Rp725,63 miliar yang merupakan tertinggi nomor 2 dari 34 provinsi setelah DKI Jakarta.

“Saya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Aceh karena dengan tingginya transaksi tersebut menunjukan keberpihakan Pemerintah terhadap UMKM,” kata Siti Azizah.

Siti Azizah menegaskan dengan ekosistem kewirausahaan yang kondusif berlandaskan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, serta adanya berbagai fasilitasi dan insentif, maka saat ini menjadi entrepreneur adalah suatu hal yang sangat mudah.

“Jadilah bagian perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dengan menciptakan wirausaha unggul dan berdaya saing dengan usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Jangan takut memulai berusaha karena kita harus pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dengan berwirausaha,” ucap Siti Azizah.

Di tempat yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Samsul Widodo menambahkan desa harus bisa menjadi pusat penumbuhan ekonomi.

“Penumbuhan ekonomi di desa dapat terwujud dengan menciptakan ekosistem kewirausahaan desa yang meliputi sinergi pemerintah daerah, PLUT, BUMDES, dan tokoh masyarakat,” kata Samsul.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Aceh Saiful Bahri juga mengatakan, melalui workshop ini diharapkan akan tercipta UMKM yang lebih inovatif khususnya dalam memasarkan produknya.

“Kita sudah harus mengikuti perkembangan zaman dengan memasarkan produk via digital supaya lebih cepat meningkatkan aset yang otomatis akan memulihkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak,” kata Saiful

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki pun mengakui, kebijakan nasional ekonomi digital itu luas di dalamnya mencakup pengaturan data, marketplace, dan sebagainya. "Tapi, yang akan kita percepat itu mengenai revisi Permendag 50/2020 tentang perdagangan secara elektronik," kata Teten.

Oleh karena itu, pihaknya mengundang seluruh stakeholder agar dapat memberikan masukan dan usulan terkait perubahan Permendag tersebut. "Sehingga, nantinya, Permendag itu betul-betul dan sesuai dengan kebutuhan kita," kata Teten.

Hanya saja, Menteri Teten menegaskan bahwa langkah untuk melindungi produk dalam negeri dan UMKM harus tetap menjadikan Indonesia sebagai tempat yang atraktif bagi investasi asing.

"Kita juga bukan ingin menutup pasar Indonesia untuk produk asing. Tapi, kita ingin produk asing atau impor playing field yang sama dengan produk dalam negeri dan UMKM," kata Teten.

Dengan begitu, Teten berharap pasar ekonomi digital di Indonesia yang diprediksi nilainya pada 2030 mencapai Rp5.400 triliun bisa sebesar-besarnya dinikmati produk dalam negeri dan UMKM.