NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberikan dukungan penuh terhadap 376 Unit Pengolahan Ikan (UPI) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) potensial yang tersebar di 12 provinsi. Dukungan ini agar usaha yang dijalankan semakin maju dan berkembang dari sisi produksi maupun pemasarannya.  

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo memaparkan, saat ini sedang dilakukan kurasi terhadap ratusan UMKM untuk mengetahui kebutuhan masing-masing usaha. 

"Saat ini sedang kami kurasi, potret detail UMKM akan kami peroleh, apa saja kebutuhannya untuk kami bina agar mereka bisa naik kelas," terang Budi di Jakarta. 

Budi memaparkan proses kurasi dilakukan usai pembobotan terhadap 1.883 UMKM yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Dikatakannya, tim Ditjen PDSPKP bergerak ke 12 provinsi guna melakukan kurasi terhadap UMKM tersebut secara detail.

"Ada 12 provinsi yang kita sasar, ini tersebar dari barat ke timur dan kita kurasi secara detail," ujar Budi.

 Adapun 12 provinsi dimaksud adalah Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Bali dan Maluku Utara. Proses kurasi tersebut telah berlangsung sejak Maret hingga April 2024. 

"Di kegiatan ini kita gunakan paradigma bottom up, apa yang UMKM butuhkan, itu yang kami kerjakan," jelas Budi.

Dalam kesempatan ini, Budi menyebut bahwa UMKM dapat naik kelas jika mereka telah memenuhi 6 aspek, yakni: aspek pemenuhan legalitas usaha. KKP hingga kini terus melakukan pendampingan dan memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha.

Selanjutnya, aspek penguatan sumber daya manusia. KKP juga terus melakukan bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, terutama para pelaku UMKM.

"Tak kalah penting aspek produksi, UMKM juga perlu menerapkan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan produktivitasnya," kata Budi.

“Lalu aspek perluasan pasar. KKP mendorong pelaku UMKM untuk Go Digital dan mampu menembus pasar ekspor melalui serangkaian kegiatan pendampingan dalam memperluas akses pasar, baik domestik maupun ekspor," tambah Budi.

Kemudian aspek finansial agar UMKM memanfaatkan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, atau pembiayaan lainnya. 

"Terakhir, aspek operasional, diantaranya logistik, yaitu tentang penyediaan sarana dan prasarana pengadaan, penyimpanan, serta distribusi," terang Budi.

Lebih lanjut, KKP berhasil menekan inflasi komoditas perikanan hingga mencapai 2,61% atau dibawah target inflasi yang ditetapkan pemerintah sebesar 3+1% di tahun 2023.

Pengendalian inflasi komoditas perikanan ditunjukkan dengan fluktuasi harga ikan yang cenderung stabil juga terjadi di bulan Ramadan dan Idul Fitri serta momen pergantian tahun.

“Tahun 2023 ikan tidak termasuk komoditas penyumbang inflasi, ini ditunjukkan dengan fluktuasi harga ikan stabil setiap bulan,” terang Budi.

Sementara di tahun 2024 target inflasi 2,5+1% atau 3,5%. Budi mengatakan setiap kementerian/lembaga harus membuat kebijakan untuk pengendalian inflasi agar bisa dibawah 3,5% guna menjaga daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Budi pun optimis target tersebut bisa tercapai mengingat pengendalian inflasi komoditas perikanan tahun 2023 menjadi yang terendah sejak tahun 2000.

“Baru tahun 2023 ini terendah inflasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya jika kita mengabaikan tahun pandemi 2020-2021,” urai Budi.

Budi memastikan jajarannya juga sudah menyiapkan program pengendalian inflasi 2024. Dimulai dengan keterjangkauan harga ikan melalui program penguatan stabilisasi dan pengawasan harga maupun stok bahan pokok.

Kemudian ketersediaan pasokan yang dilakukan dengan beragam kegiatan seperti penguatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan dan perikanan.

“Kita lakukan juga penguatan kelembagaan, peningkatan pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha perikanan,” tutur Budi.

KKP memastikan akan terus mengawal ketersediaan serta kestabilan harga ikan. KKP menyebut bahwa keberadaan cold storage (CS) di berbagai daerah berhasil membantu menampung dan mendistribusikan ikan hasil tangkapan nelayan

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengintruksikan agar fokus pada pengembangan industri skala UMKM, tujuannya agar mereka mampu berproduksi secara kontinyu dan memiliki daya saing.