BSSN: Terjadi 1,6 Miliar Serangan Siber Sepanjang 2021

NERACA

Padang - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebutkan sepanjang 2021 terjadi 1,6 miliar serangan siber di Indonesia didominasi anomali trafik dengan kategori anomali terbanyak adalah malware.

"Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, spektrum ancaman semakin luas, karena itu Indonesia juga harus tanggap dan siap menghadapi perang siber," kata Direktur Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi, Deputi IV BSSN, Rinaldy, di Padang, Selasa (27/9).

Ia menyampaikan hal itu pada peluncuran Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Padang dengan nama Padang-CSIRT.

Menurut dia dari 1,6 miliar serangan tersebut kategori anomali terbanyak yaitu malware, aktivitas trojan hingga pengumpulan informasi untuk mengetahui celah keamanan.

Ia menjelaskan anomali ibarat rumah di mana biasanya orang yang berlalu-lalang di depan hanya satu atau dua orang saja namun tiba-tiba lebih dari 10 orang yang lewat setiap saat. "Yang tadinya sepi tiba-tiba sekarang jadi ramai sehingga perlu menjadi perhatian tim tanggap insiden siber" ujarnya. Kemudian level berikutnya setelah anomali adalah serangan siber.

Ia memberi analogi serangan dari sekian banyak yang hilir mudik di depan rumah ada yang bawa obeng, tang dan mencoba mencongkel pintu rumah. "Saat diserang kalau pintu rumah tidak kuat bisa masuk, namun kalau pakai pintu besi dan kuat penyerang tidak bisa masuk," ujarnya.

Berikutnya tingkat yang paling tinggi adalah insiden yaitu penyerang sudah bisa masuk dan mengambil beberapa barang yang ada dalam rumah.

Rinaldy menyampaikan serangan siber terus menjadi perhatian BSSN. "Yang terus mengalami peningkatan adalah banyaknya serangan kebocoran data dilakukan oleh aktor pengancam yang mayoritas dilatarbelakangi motif untuk mendapatkan data milik pemerintah," ujarnya.

Menurut dia, hal itu menjadi ancaman serius terhadap ruang siber yang bersifat teknis.

Selain serangan siber yang bersifat teknis, menurutnya terdapat juga kemungkinan serangan siber yang bersifat sosial dengan salah satu target upaya mempengaruhi manusia melalui ruang siber yang erat kaitan dengan perang politik, perang informasi,perang psikologi,dan propaganda.

Ia menyampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi telah berpesan Indonesia harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data.

Pada sisi lain melihat dalam membangun keamanan siber, dibutuhkan kombinasi tiga aspek yang saling terkait dan mendukung satu sama lain yaitu SDM, proses dan teknologi. "SDM memegang peranan krusial dalam membangun keamanan siber, dengan melakukan upaya-upaya penguatan dari aspek proses dan teknologi," ujarnya. Ant

 

 

 

BERITA TERKAIT

Perangi Korupsi - RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan

Komitmen pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan publik seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih…

Jokowi Harap Keanggotaan Penuh RI di FATF Perkuat Pencegahan TPPU

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism…

KPK Akan Evaluasi Pengelolaan Rutan dengan Dirjen PAS

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Perangi Korupsi - RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan

Komitmen pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan publik seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih…

Jokowi Harap Keanggotaan Penuh RI di FATF Perkuat Pencegahan TPPU

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism…

KPK Akan Evaluasi Pengelolaan Rutan dengan Dirjen PAS

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)…