Bank KB Bukopin Jadi Bank Swasta Pertama yang Terbitkan Obligasi Sosial

Bank KB Bukopin Jadi Bank Swasta Pertama yang Terbitkan Obligasi Sosial
NERACA
Jakarta – PT Bank KB Bukopin Tbk jadi bank swasta pertama yang menerbitkan obligasi sosial. Hal itu terungkap dalam perjanjian kerjasama antara Bank KB Bukopin bersama IFC dalam transaksi pinjaman luar negeri senilai USD 300 Juta atau Rp 4,41 Trilun dari IFC. Pinjaman mencakup penerbitan obligasi sosial pertama oleh bank swasta di Indonesia. Obligasi Sosial tersebut akan sepenuhnya didedikasikan untuk mendanai inisiatif sosial yang berfokus pada penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari COVID-19 dan pembiayaan di segmen sosial seperti UMKM, perumahan yang terjangkau, perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa pemerintah mendukung kerjasama yang dilakukan oleh Bank KB Bukopin dengan IFC World Bank untuk penerbitan obligasi sosial ini, untuk membuka potensi investasi di Indonesia. Kerjasama ini diharapkan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
Bank KB Bukopin akan melakukan beberapa langkah setelah mendapat fasilitas pinjaman dari IFC yaitu KB Bukopin memiliki komitmen untuk senantiasa menyalurkan kredit ke 3 sektor utama dalam rangka mewujudkan keberlanjutan bisnis bagi pelaku usaha pasca COVID-19. Adapun tiga sektor tersebut adalah sektor ritel mencakup pembiayaan rumah terjangkau. Sektor UKM yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk usaha yang dimiliki wanita. Sektor komersial yaitu Kesehatan, Pendidikan (di luar pendidikan K-12), Infrastruktur terkait air, produksi kabel serat optik bawah laut dan terrestrial, serta penyedia jaringan telekomunikasi (hanya untuk sub-proyek atau kegiatan yang berlokasi di perkotaan).
Demi menjaga obligasi sosial ini sampai pada pihak atau sektor-sektor terkait, KB Bukopin mengungkapkan telah membentuk tim khusus yang mengawasi distribusi dana ini agar diterima pada sektor yang telah ditentukan.
Deni Ridwan selaku Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)  dari Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pihaknya mencatat bahwa penerbitan social bond oleh KB Bukopin ini adalah yang pertama bagi bank swasta di Indoensia. "Pemerintah tentunya sangat mengapresiasi skema yang dilakukan oleh KB Bukopin dengan IFC yang mendedikasikan pendanaan insentif sosial yang berfokus pada ketahan dan social ekonomi akibat pandemic Covid-19. Belajar dari penerbitan SDGs Bond dan Global Green Sukuk, ada peran penting disini adalah menemukan partner yang tepat. Kami melihat pada program ini, sebagai stepping stone bagi KB Bukopin untuk mengembangkan instrument obligasi," katanya. 
Mengacu pada survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, disebutkan bahwa sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi COVID-19. Dari jumlah ini, sekitar 93,2 persen di antaranya terdampak negatif di sisi penjualan. Selain itu, fasilitas dana tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada pengusaha wanita dan UKM milik wanita (women-owned small and medium enterprises/WSMEs).
Pada kesempatan yang sama, mewakili Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Direktur Bidang Koordinasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto mengatakan penerbitan obligasi sosial menjadi langkah yang baik untuk private sector bank di Indonesia. "Saya kira ini adalah salah suatu langkah yang penting dalam recovery ekonomi Indonesia. Jadi saya kira momentum ini yang harus kita jaga ke depannya. Pinjaman dari obligasi sosial tersebut sejalan dengan program yang sedang disosialisasikan oleh pemerintah terkait keuangan berkelanjutan (sustainable finance) yang merupakan salah satu topik dari isu enam prioritas di bidang keuangan yang diangkat pada Presidensi G20 Indonesia," jelasnya. 
Sedangkan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM, Riyatno menyampaikan bahwa dengan sosial bond, pendanaan inisiatif sosial yang berfokus pada dampak sosial ekonomi dan pembiayaan segmen sosial bisa lebih masif. "Adapun inisiatif yang dimaksud seperti UMKM rumah terjangkau, peralatan kesehatan, dan sebagainya. Upaya ini akan berdampak kolektif bersama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selamat dan sukses untuk Bukopin dan IFC atas upaya kolektif. Harapannya dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas dan negara," tukasnya. 

 

NERACA


Jakarta – PT Bank KB Bukopin Tbk jadi bank swasta pertama yang menerbitkan obligasi sosial. Hal itu terungkap dalam perjanjian kerjasama antara Bank KB Bukopin bersama IFC dalam transaksi pinjaman luar negeri senilai USD 300 Juta atau Rp 4,41 Trilun dari IFC. Pinjaman mencakup penerbitan obligasi sosial pertama oleh bank swasta di Indonesia. Obligasi Sosial tersebut akan sepenuhnya didedikasikan untuk mendanai inisiatif sosial yang berfokus pada penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari COVID-19 dan pembiayaan di segmen sosial seperti UMKM, perumahan yang terjangkau, perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa pemerintah mendukung kerjasama yang dilakukan oleh Bank KB Bukopin dengan IFC World Bank untuk penerbitan obligasi sosial ini, untuk membuka potensi investasi di Indonesia. Kerjasama ini diharapkan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Bank KB Bukopin akan melakukan beberapa langkah setelah mendapat fasilitas pinjaman dari IFC yaitu KB Bukopin memiliki komitmen untuk senantiasa menyalurkan kredit ke 3 sektor utama dalam rangka mewujudkan keberlanjutan bisnis bagi pelaku usaha pasca COVID-19. Adapun tiga sektor tersebut adalah sektor ritel mencakup pembiayaan rumah terjangkau. Sektor UKM yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk usaha yang dimiliki wanita. Sektor komersial yaitu Kesehatan, Pendidikan (di luar pendidikan K-12), Infrastruktur terkait air, produksi kabel serat optik bawah laut dan terrestrial, serta penyedia jaringan telekomunikasi (hanya untuk sub-proyek atau kegiatan yang berlokasi di perkotaan).

Demi menjaga obligasi sosial ini sampai pada pihak atau sektor-sektor terkait, KB Bukopin mengungkapkan telah membentuk tim khusus yang mengawasi distribusi dana ini agar diterima pada sektor yang telah ditentukan.

Deni Ridwan selaku Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)  dari Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pihaknya mencatat bahwa penerbitan social bond oleh KB Bukopin ini adalah yang pertama bagi bank swasta di Indoensia. "Pemerintah tentunya sangat mengapresiasi skema yang dilakukan oleh KB Bukopin dengan IFC yang mendedikasikan pendanaan insentif sosial yang berfokus pada ketahan dan social ekonomi akibat pandemic Covid-19. Belajar dari penerbitan SDGs Bond dan Global Green Sukuk, ada peran penting disini adalah menemukan partner yang tepat. Kami melihat pada program ini, sebagai stepping stone bagi KB Bukopin untuk mengembangkan instrument obligasi," katanya. 

Mengacu pada survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, disebutkan bahwa sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi COVID-19. Dari jumlah ini, sekitar 93,2 persen di antaranya terdampak negatif di sisi penjualan. Selain itu, fasilitas dana tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada pengusaha wanita dan UKM milik wanita (women-owned small and medium enterprises/WSMEs).

Pada kesempatan yang sama, mewakili Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Direktur Bidang Koordinasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto mengatakan penerbitan obligasi sosial menjadi langkah yang baik untuk private sector bank di Indonesia. "Saya kira ini adalah salah suatu langkah yang penting dalam recovery ekonomi Indonesia. Jadi saya kira momentum ini yang harus kita jaga ke depannya. Pinjaman dari obligasi sosial tersebut sejalan dengan program yang sedang disosialisasikan oleh pemerintah terkait keuangan berkelanjutan (sustainable finance) yang merupakan salah satu topik dari isu enam prioritas di bidang keuangan yang diangkat pada Presidensi G20 Indonesia," jelasnya. 

Sedangkan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM, Riyatno menyampaikan bahwa dengan sosial bond, pendanaan inisiatif sosial yang berfokus pada dampak sosial ekonomi dan pembiayaan segmen sosial bisa lebih masif. "Adapun inisiatif yang dimaksud seperti UMKM rumah terjangkau, peralatan kesehatan, dan sebagainya. Upaya ini akan berdampak kolektif bersama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selamat dan sukses untuk Bukopin dan IFC atas upaya kolektif. Harapannya dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas dan negara," tukasnya. 

BERITA TERKAIT

Hardjuno: Saatnya Hapus Pembayaran Bunga Obligasi Rekap BLBI

Hardjuno: Saatnya Hapus Pembayaran Bunga Obligasi Rekap BLBI NERACA Jakarta - Pemerintah harus fokus pada upaya penghapusan semua mata anggaran…

Rupiah Anjlok Tertekan Agresivitas Moneter The Fed

  NERACA Jakarta – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu sore anjlok tertekan agresivitas kebijakan…

OJK Dukung Kolaborasi Bank DKI dan Bank Maluku

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung kolaborasi dan kerja sama Kelompok Usaha Bank (KUB) antara dua Bank Pembangunan…

BERITA LAINNYA DI Jasa Keuangan

Hardjuno: Saatnya Hapus Pembayaran Bunga Obligasi Rekap BLBI

Hardjuno: Saatnya Hapus Pembayaran Bunga Obligasi Rekap BLBI NERACA Jakarta - Pemerintah harus fokus pada upaya penghapusan semua mata anggaran…

Rupiah Anjlok Tertekan Agresivitas Moneter The Fed

  NERACA Jakarta – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu sore anjlok tertekan agresivitas kebijakan…

OJK Dukung Kolaborasi Bank DKI dan Bank Maluku

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung kolaborasi dan kerja sama Kelompok Usaha Bank (KUB) antara dua Bank Pembangunan…