Kurangi Beban APBN Harus Benahi Mekanisme Penyaluran Subsidi

NERACA

Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter A. Redjalam mengungkapkan kebijakan subsidi pemerintah memang mampu menahan laju inflasi. Hanya saja subsidi tersebut justru memperberat beban APBN.

"Kebijakan pemerintah menahan harga barang-barang subsidi yaitu pertalite, gas 3 Kg dan listrik di bawah 900 VA menahan laju kenaikan inflasi. Tetapi kebijakan pemerintah itu menyebabkan beban subsidi di APBN menjadi sangat besar, lebih dari Rp500 triliun," kata Piter di Jakarta, Jumat (5/8/2022).

Menurutnya, rencana pemerintah untuk mengurangi beban APBN bisa dilakukan dengan memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar lebih efektif dan efisien. Dengan perbaikan mekanisme, subsidi bisa lebih tepat sasaran sekaligus meringankan beban APBN.

"Untuk mengurangi beban subsidi dalam APBN ini pemerintah berencana untuk memperbaiki mekanisme subsidi yang lebih tepat sasaran," tambahnya.

Cara itu akan membuat masyarakat tetap bisa menikmati harga barang subsidi yang terjangkau. Pada saat yang sama, pemerintah bisa menahan laju inflasi.

"Dengan demikian beban subsidi bisa dikurangi tanpa harus menaikkan harga barang-barang subsidi. Sehingga laju inflasi tetap bisa dijaga tidak terlalu tinggi," tegasnya.

Sebelumnya Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tahun depan pemerintah akan mulai menyiapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga inflasi. Ketum Golkar itu juga menjelaskan jenis subsidi yang akan dikaji ulang untuk lebih tepat sasaran adalah subsidi BBM, gas melon (3 Kg) dan pupuk.

“Kita lihat pemerintah pada dasarnya menjaga inflasi dan betul subsidi dibuatkan program untuk tepat sasaran dan ada program yang sedang disiapkan, dan tentu akan kita umumkan saat waktunya,“ kata Airlangga. (Mohar/Iwan)

 

BERITA TERKAIT

Pengawasan Ketat Berhasil Kurangi Perputaran Uang Judi Daring

NERACA Jakarta - Upaya kolaboratif dalam memberantas Judi Daring menunjukkan hasil positif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat…

Pemerintah Targetkan Pembangunan 53 Sekolah Rakyat pada 2025

  NERACA Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan 53 Sekolah Rakyat (SR) baru pada tahun anggaran 2025 melalui Kementerian Pendidikan dan…

Pemerintah Optimis Kopdes Desa Merah Putih Ditangani secara Profesional dan Kredibel

  NERACA Semarang – Pemerintah menyatakan keyakinannya bahwa program pembentukan 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih akan dikelola secara…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Pengawasan Ketat Berhasil Kurangi Perputaran Uang Judi Daring

NERACA Jakarta - Upaya kolaboratif dalam memberantas Judi Daring menunjukkan hasil positif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat…

Pemerintah Targetkan Pembangunan 53 Sekolah Rakyat pada 2025

  NERACA Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan 53 Sekolah Rakyat (SR) baru pada tahun anggaran 2025 melalui Kementerian Pendidikan dan…

Pemerintah Optimis Kopdes Desa Merah Putih Ditangani secara Profesional dan Kredibel

  NERACA Semarang – Pemerintah menyatakan keyakinannya bahwa program pembentukan 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih akan dikelola secara…