NERACA

Bandung  - Program Subsidi Tepat Sasaran yang saat ini terus disosialisasikan melalui Pertamina Patra Niaga kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran kendaraan roda empat mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah. “Progres pendaftaran serta bagaimana animo masyarakat selalu dimonitor oleh Pemerintah,” ujar Montty Girianna Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam kunjungan kerja bersama tim ke Kantor Sales Area Retail Bandung Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat.

Menurut Montty, ada beberapa hal yang ditemui di lapangan bahwa proses pendaftaran program subsidi tepat ini menjadi tantangan untuk tim Pertamina Patra Niaga. “Berbagai tingkatan masyarakat ini harus dibantu dan dikomunikasikan oleh Pertamina dengan baik, karena tujuan dari program subsidi tepat ini sangat baik bagi masyarakat dan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah ini bisa tepat menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan serta yang lebih utama yakni tingkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah, ” ungkapnya.

Dalam kunjungan kerjanya, Tim Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI diterima oleh Executive General Manager Regional Jawa Bagian Barat Waljiyanto dan Sales Area Manager Retail Bandung Fachrizal Imaduddin beserta tim Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat.

Waljiyanto menjelaskan bahwa saat ini seluruh proses pendaftaran masih terus berlangsung, “Melihat dukungan dari masyarakat dalam mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran, berbagai upaya kami lakukan salah satunya terus memastikan kesiapan dilapangan dalam bentuk booth pendaftaran langsung. Booth ini untuk membantu dan mempermudah akses masyarakat untuk melakukan pendaftaran, datang langsung dan akan dibantu pengisian data serta dokumen pendukungnya,” ujar Waljiyanto.

Senada dengan yang disampaikan oleh Executive General Manager Regional JBB, Fachrizal Imaduddin Sales Area Manager Retail Bandung menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat khususnya di Kota Bandung sangat tinggi untuk melakukan pendaftaran melalui website subsiditepat.mypertamina.id atau melalui menu Subsidi Tepat di Aplikasi MyPertamina.

“Berdasarkan hasil monitoring pendaftaran program subsidi tepat, untuk wilayah Bandung dan Priangan Timur sampai dengan saat ini sudah masuk sekitar 65ribu data kendaraan, yang mana terlihat awareness masyarakat di Bandung sangat tinggi untuk melakukan pendaftaran program subsidi tepat sasaran ini” ujar Fachrizal.

Didampingi EGM Regional JBB Waljiyanto, SAM Retail Bandung Fachrizal Imaduddin dan tim Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Montty meninjau ke lokasi pendaftaran offline di SPBU Pasir Koja 3440227 Kota Bandung untuk melihat secara langsung proses pendaftaran program subsidi tepat sasaran oleh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Monty menyampaikan apresiasi kepada Pertamina dan masyarakat yang sudah meluangkan waktu untuk melakukan pendaftaran program subsidi tepat tersebut yang tentunya akan berdampak baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pertamina juga mengingatkan kepada masyarakat, bahwa saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus dibuka. Pembelian Pertalite dan Solar Subsidi saat ini juga masih seperti biasa dan belum ada pembatasan. Dimasa mendatang, Program Subsidi Tepat Sasaran ini akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM subsidi yang ditentukan pemerintah.

Lebih lanjut, Kementerian ESDM melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

"BPH Migas tengah memperkuat pengawasan pendistribusian solar subsidi dan Pertalite agar tepat sasaran di daerah. Saat ini BPH Migas sedang melakukan revisi Perpres 191/2014 yang dalam pelaksanaannya memerlukan bantuan dan kerja sama Kemendagri sebagai Pembina pemerintah daerah," ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati.

Lebih lanjut, Erika menjelaskan kedepannya diharapkan dukungan Kemendagri untuk dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah terkait verifikasi konsumen pengguna dalam sistem IT Badan Usaha Penugasan.

Juga bantuan untuk melaksanakan pengawasan pendistribusian JBT dan JBKP oleh Pemerintah Daerah, sosialisasi bersama kepada konsumen pengguna, dan harmonisasi data kependudukan yang bisa terintegrasi dengan sistem IT Badan Usaha Penugasan sehingga jumlah kendaraan yang mengkonsumsi JBT dan JBKP dapat dikendalikan.

Menyambut hal tersebut, Kemendagri menilai perlunya kolaborasi agar BBM subsidi tepat sasaran dimana Perpres 191 tahun 2014 itu sendiri juga telah mengamanatkan bahwa dalam melakukan pengawasan JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.