NERACA

Jakarta - Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menegaskan pihaknya lebih mendorong perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) perkebunan agar secepatnya menjadi perusahaan publik melalui mekanisme penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketua Umum AEI, Airlangga Hartarto mengatakan, hal ini diuntungkan dengan dominasi Indonesia yang menguasai produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia. “Indonesia menjadi pemain utama produk CPO sekarang. Ditambah lagi dengan berlimpahnya resources (sumberdaya alam) yang cukup besar di sektor lain, terutama perkebunan," ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (17/7).

Dia juga mengakui bahwa selama ini hanya satu BUMN yang diajukan pemerintah ke DPR, yakni PT Semen Baturaja (Persero). Namun, Ketua Komisi VI DPR ini menambahkan, masih ada BUMN lain yang sudah mengantre untuk menggelar IPO, yaitu PT Waskita Karya (Persero).

"Untuk Waskita Karya harus melakukan restrukturisasi dan lain-lain. Intinya, kalau hanya satu yang diajukan, kami (DPR) tidak bisa meloloskan beberapa BUMN yang lain," tutur dia. Airlangga menilai, sebenarnya masih banyak perusahaan pelat merah yang memiliki kinerja bagus dan bisa menggelar IPO.

Akan tetapi, justru pemerintah mengajukan perusahaan yang tidak bagus untuk go public. Dengan demikian, Airlangga menganggap minimnya BUMN yang menggelar IPO telah menjadi tantangan bagi BEI untuk bisa membujuk perusahaan perkebunan untuk segera melantai di pasar modal. "Menurut saya, ini kembali lagi kepada pemerintah sebagai pemegang saham terbesar perusahaan BUMN," ungkapnya.

Takut transparan

Sementara itu, Direktur Utama BEI, Ito Warsito juga mempertanyakan sikap perusahaan-perusahaan milik pemerintah yang masih sulit melepas sahamnya ke publik. Dia juga mengeluh hanya satu BUMN yang sudah memberikan kepastian untuk go public, dari tujuh perusahaan yang ditargetkan pada awal tahun ini.

"Jika melihat ke belakang sejak tahun 1991 sampai sekarangf, baru 18 BUMN yang IPO," keluh Ito. Artinya, selama kurun waktu 21 tahun, target minimal satu BUMN dalam satu tahun untuk IPO, sebenarnya tidak terealisasi. Dengan fakta tersebut, Ito justru mempertanyakan dukungan nyata pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia.

Selama ini, kata Ito, pemerintah senantiasa menggunakan indikator pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) sebagai bagian dari perekonomian nasional. "Kalau memang menganggap IHSG sebagai indikator perekonomian, maka perbanyaklah IPO BUMN. Apa mereka (perusahaan BUMN), takut transparan?" tegasnya.

Sekedar informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan pernah berkelakar kalau dirinya memastikan lima BUMN akan menggelar IPO pada 2012. Bahkan, dirinya siap turun tangan langsung untuk menggelar hajatan go public tersebut. "Lima BUMN wajib IPO tahun ini," kata Dahlan di Jakarta, awal Mei lalu. Namun apa daya, kelakar Dahlan justru berbalik arah. Terbukti hanya semen Baturaja yang dianggap siap melantai di bursa. [ardi]