NERACA

Jakarta – Menjelang Idul Adha 1443 H, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan ternak hewan kurban tahun 2022 dalam kondisi aman meskipun tengah merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa wilayah di Indonesia.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, sapi-sapi yang didatangkan  adalah sapi yang berasal dari wilayah hijau atau bebas PMK. Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan wilayah zona hijau. Sapi-sapi tersebut dikirim untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban bagi masyarakat wilayah Jabodetabek dan sekitarnya

Dalam pengiriman tersebut tersebut diangkut menggunakan kapal ternak Camara Nusantara. Hingga tanggal 10 Juni 2022, dari 6 trayek beroperasi, tercatat total muatan sebanyak 19.541 ekor sapi.

Lebih lanjut, untuk memenuhi tingginya permintaan sapi untuk Idul Adha maka jumlah muatan hewan ternak sapi pada KM Camara Nusantara yang dioperasikan oleh Pelni akan terus meningkat. “KM. Camara Nusantara 1 tiba dan  mengangkut sebanyak 550 ekor dan selanjutnya besok hari Sabtu (11/6/2022) KM. Camara NusantaÅ•a 2 akan memuat sebanyak 533 ekor sapi,”  ujar Syahrul di Jakarta, akhir pekan lalu.

PMK Tidak Berbahaya 

Meski begitu, menurut Syahrul, protokol kesehatan hewan tetap  dilakukan. Meskipun virus PMK tidak berbahaya bagi manusia, tapi bisa ditularkan melalui manusia, sehingga tetap mentaati protokol kesehatan, termasuk penyemprotan desinfektan.

Selain dari NTT, sapi juga didatangkan melalui tol laut dari Bima NTB sebanyak 6.569 ekor dan melalui jalur bima - boyolali dan toll darat ke DKI sebanyak 3.895 ekor. Lebih lanjut, dalam upaya cegah penyebaran PMK pada hewan ternak, Kementan melakukan upaya penanganan dengan adaptasi yang baik dan kolaborasi yg serius antar lembaga.

Atas dasar itulah, Badan Karantina Pertanian Kementan selaku lembaga pengawasan di pelabuhan, bandara dan perbatasan antar negara, menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 12950/KR.120/K/05/2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap kejadian PMK.

Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementan, Bambang menginstruksikan unit pelaksana teknis (UPT) karantina pertanian di seluruh wilayah Indonesia agar meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak untuk mencegah penyebaran masuk dan menyebarnya PMK ke seluruh wilayah Indonesia.

“Langkah pencegahan pertama adalah untuk tidak memberikan sertifikasi pada pengeluaran dan transit media pembawa virus PMK, yakni sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lainnya, dan hewan rentan lainnya, serta daging, kulit mentah, produk susu, semen, dan embrio dari hewan-hewan tersebut yang berasal dari Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto, serta daerah lain yang terindikasi terdapat kasus penyakit PMK,” jelas Bambang.

Dia juga meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan dinas pemerintah daerah setempat, agar tidak menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV) atau Sertifikat Sanitasi terhadap media pembawa virus PMK jika di wilayah kerjanya terindikasi ada kasus PMK. Sementara itu, penerbitan SKKH bagi media pembawa virus PMK yang berasal dari daerah yang belum ada kasus PMK harus tercantum pernyataan bahwa hewan atau produk hewan berasal dari daerah yang belum terdapat kasus/kejadian PMK.

“Untuk hewan impor, Health Requirement (HR) sebagai persyaratan mutlak pemasukan hewan wajib ada dan pejabat karantina melaksanakan tindakan karantina sesuai dengan HR. Masa karantina untuk pengeluaran antararea dan pemasukan dari negara lain ini dilakukan selama minimum 14 hari,” ujar Bambang

Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk memberlakukan lockdown zonasi untuk mencegah mutasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menimpa hewan ternak dari satu wilayah ke wilayah lain.

Hal itu dikatakan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna dalam video di kanal YouTube Sekretariat Presiden Jokowi. "Saya minta ini Menteri Pertanian segera dilakukan lockdown zonasi, lockdown di wilayah, sehingga mutasi dari satu tempat ke tempat lain atau pergerakan ternak dari kabupaten ke kabupaten apalagi provinsi ke provinsi bisa dicegah, kata Presiden. owo/agus