NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sejumlah temuan di lapangan terkait distribusi dan harga minyak goreng, mulai dari indikasi penimbunan hingga praktik monopoli.

Dalam konferensi pers daring di Jakarta, dikutip Antara, kemarin, Luhut menjelaskan kondisi di Jakarta di mana harga minyak goreng relatif lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) karena rasio barang yang diterima hingga tingkat pengecer menurun drastis.

"Hal ini mengindikasikan ada barang yang ditimbun dan didistribusikan di luar wilayah target distribusi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sekarang kita kejar. Tapi tetap ketersediaan minyak itu kami dorong ke lapangan," katanya.

Kasus lain yang cukup unik terjadi di Jawa Barat, di mana berdasarkan data terkesan tidak terdapat masalah di sisi distribusi, namun harga di lapangan relatif tinggi.

Setelah menurunkan tim ke lapangan, ditemukan indikasi praktik monopoli lantaran meski barang telah didistribusikan hingga ke pengecer, perusahaan-perusahaan di distributor kedua (D2) ternyata dimiliki oleh satu orang yang sama.

"Praktik monopoli ini menyebabkan pasokan dan harga rentan untuk dimanipulasi sehingga realisasi harga di masyarakat masih tinggi. Tapi sekarang ini bertahap mulai kami tindak, sudah mulai kita lihat indikasi terus membaik," katanya.

Luhut juga mengungkapkan kasus lain yang ditemukan di Sumatera Utara, di mana minyak goreng curah yang seharusnya disalurkan ke distributor justru kembali ke produsen dan dikemas ulang dengan kemasan premium.

"Minyak goreng curah tersebut kemungkinan dikemas dengan kemasan premium dan dijual mengikuti harga premium. Hal ini tentu merugikan konsumen yang membeli karena di sini ada permainan dan ini pun sudah kami temui dan sudah kami tindak," katanya.

Menurut Luhut, distribusi minyak goreng curah yang baik di lapangan merupakan kunci utama dalam pengendalian harga komoditas tersebut.

Oleh karena itu, ia terus mendorong penerapan distribusi minyak goreng curah sesuai aturan dan berupaya untuk menindak tegas pelanggaran dan permainan yang terjadi.

"Berdasarkan analisis tim, kami sepakat menyimpulkan realisasi distribusi di lapangan merupakan kunci pengendalian harga yang baik," katanya.

Luhut mencontohkan, harga minyak goreng curah di Banten dan Jawa Tengah yang saat ini sudah mendekati harga eceran tertinggi karena distribusinya yang lancar hingga ke tingkat pengecer.

"Jadi dari distributor pertama (D1) ke distributor kedua (D2) dan ke pengecer itu sudah mulai berjalan lancar," katanya.

Luhut menegaskan, pemerintah tidak segan menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran serta memainkan harga.

"Kami juga melihat di D2 jangan sampai ada monopoli yang dimiliki satu orang yang dia menahan harganya dan memainkan harganya. Ini akan kami tindak karena peraturannya sudah dilakukan. Dan sekarang kami terus mengejar orang-orang yang melakukan ini," pungkas Luhut.

Kemudian Luhut mengatakan pemerintah terus mengupayakan untuk mencari jalan tengah masalah minyak goreng di Tanah Air.

Luhut mengatakan, pemerintah ingin menata kembali masalah minyak goreng dari hulu hingga ke hilir sehingga masalah pasokan dan harga minyak goreng seperti sekarang ini tidak terulang kembali sekaligus penerimaan negara bisa tetap bertambah.

"Di hulu, pemerintah harus dapat dan terus menyejahterakan petani sawit. Di hilir, pemerintah harus menjamin pemenuhan masyarakat dalam mencari dan membeli minyak goreng dengan harga yang wajar," katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga harus meyakinkan para pengusaha minyak goreng, distributor dan pengecer, bahwa mereka dapat bergerak dan mendapatkan laba yang sesuai atas jasa produksi yang mereka lakukan.

"Kita tidak ingin juga pengusaha atau UMKM menjadi tidak mendapat untung dengan kepatutan," katanya.

Luhut mengungkapkan pentingnya pembukaan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng karena ekspor tersebut berkaitan erat dengan pendapatan para petani sawit. Mohar