Operasi Pasar Solusi Stabilkan Harga Pangan

NERACA

Denpasar - Pada minggu kedua Desember 2021, harga minyak goreng curah secara nasional rata-rata sebesar Rp18.307 per liter atau mengalami kenaikan 2,84% dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan minyak goreng kemasan mencapai Rp18.249 per kg atau naik 6,94% (mtm). Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana khususnya di Provinsi Bali telah mencapai rata-rata Rp19.000 - Rp20.000 per liter.

Dalam rangka meringankan beban masyarakat akibat lonjakan harga kebutuhan pokok khususnya minyak goreng, Pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menstabilkan harga minyak goreng dengan mendorong pelaku usaha untuk menyediakan minyak kemasan sederhana sebanyak 11 juta liter seharga Rp14.000 per liter baik di ritel modern maupun langsung ke masyarakat melalui operasi pasar.

“Operasi pasar minyak goreng merupakan komitmen nyata Pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat terutama menjelang Natal dan Tahun Baru 2022. Kami berharap masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga terjangkau dan harga minyak goreng dapat berangsur stabil,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat meninjau operasi pasar minyak goreng di Pasar Rakyat Phula Kerti Denpasar Bali.

Antusiasme masyarakat sangat besar terhadap program ini dan mengaku sangat terbantu untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Pemerintah terus mendorong distribusi penyaluran minyak goreng ke ritel modern dan masyarakat sehingga target 11 juta liter dapat tercapai pada akhir tahun 2021 ini.

Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan, Pemerintah juga tengah menggencarkan penggunaan transaksi non tunai di berbagai tempat, termasuk di pasar tradisional. Masyarakat dapat melakukan transaksi non tunai dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Di sisi lain, hal ini juga dapat meminimalisir penggunaan uang fisik di masa pandemi Covid-19 guna mengatasi penyebaran virus Covid-19.

Pemerintah juga sangat menghargai peran serta perbankan khususnya Bank Negara Indonesia (BNI) dalam membantu menggerakan kembali aktivitas transaksi penjual dan pembeli di pasar tradisional tanpa mengabaikan protokol kesehatan melalui digitalisasi ekosistem pasar yang dilaksanakan di Pasar Phula Kerti ini melalui QRIS.

Berdasarkan catatannya, saat ini tercatat jumlah UMKM yang menggunakan QRIS di Provinsi Bali mencapai 40.380 UMKM. Merchant QRIS di Provinsi Bali di dominasi oleh usaha mikro sebesar 54%, lalu disusul dengan usaha kecil 30%, usaha menengah 11%, usaha besar 4,6%, dan lainnya sebesar 0,3%.

Pemerintah terus mendukung pengembangan UMKM salah satunya di Bali melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Adapun penyaluran KUR di Provinsi Bali sampai dengan 14 Desember 2021 telah mencapai Rp6,97 triliun. Sedangkan penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Provinsi Bali mencapai Rp400,8 milyar yang diberikan kepada 334.019 pelaku usaha mikro.

“Diharapkan UMKM di Provinsi Bali yang terdampak pandemi Covid-19 dapat segera bangkit kembali, sehingga dapat turut mendorong pemulihan ekonomi nasional,” harap Airlangga.

Lebih lanjut, produsen  minyak goreng  yang  tergabung  dalam  Gabungan  Industri  Minyak  Nabati  Indonesia  (GIMNI)  danAsosiasi Industri  Minyak  Makan  Indonesia(AIMMI)bekerja  sama  dengan  ritel  modern  anggotaAsosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).

“Pemerintah mengapresiasi komitmen produsen yang bersedia mengurangi keuntungan dalam rangka memberikan  minyak  goreng  terjangkau  bagi  masyarakat  di  tengah  kenaikan  harga minyak  sawit mentah (crude  palm  oil/CPO)sebagai  bahan  baku  minyak  goreng.  Diharapkan langkah  tersebut segera  diikuti  produsen  minyak  goreng  lainnya  untuk  menambah  ketersediaan  minyak  goreng kemasan sederhana di masyarakat saat ini,” jelas  Direktur  Jenderal  Perdagangan  Dalam  Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan.

Sebelumnya pihak Kemendag menerangkan harga minyak goreng disebabkan  harga minyak sawit mentah (minyak sawit mentah/CPO) dunia yang meningkat signifikan sebesar 52,23% dibanding November tahun lalu.

Menanggapi masalah tersebut, maka pentingnya dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam upaya stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok serta menjaga agar ekonomi tetap tumbuh selama pandemi.

“Dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan harga bapok stabil dan pasokan yang cukup serta menjaga kenyamanan berbelanja agar kegiaantan ekonomi tetap berjalan normal. Kemendag juga meminta pemerintah daerah untuk memastikan penerapan protokolkesehatan di pusat kegiatan ekonomi dijalankan dengan baik,”jelas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

PNBP Subsektor Perikanan Tangkap Capai Rp 512,38 Miliar - Hingga Mei 2022

NERACA Semarang - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP)…

Pelaku UKM Garap Pasar Haji Dan Umrah

NERACA Makassar - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berupaya meningkatkan kompetensi pelaku UKM di tanah air dalam upaya menggarap segmen…

Permendag 33/2022 Atur Tata Kelola Program MGCR

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33  Tahun  2022  tentang  Tata  Kelola  Program  Minyak  Goreng …

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

PNBP Subsektor Perikanan Tangkap Capai Rp 512,38 Miliar - Hingga Mei 2022

NERACA Semarang - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP)…

Pelaku UKM Garap Pasar Haji Dan Umrah

NERACA Makassar - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berupaya meningkatkan kompetensi pelaku UKM di tanah air dalam upaya menggarap segmen…

Permendag 33/2022 Atur Tata Kelola Program MGCR

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33  Tahun  2022  tentang  Tata  Kelola  Program  Minyak  Goreng …