NERACA

Jakarta – Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 3,7 persen pada 2021 dan meningkat menjadi 5,2 persen pada 2022, dengan asumsi tidak ada gelombang parah COVID-19 lainnya dan tingkat vaksinasi di Indonesia terus bertahan tinggi seperti saat ini. "Kami lihat ekonomi akan terus pulih dengan penyeimbangan berbagai sumber pertumbuhan," ujar Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab dalam acara Peluncuran Virtual Laporan Prospek Ekonomi Indonesia di Jakarta, Kamis (16/12).

Ia menjelaskan tingginya angka vaksinasi akan menyebabkan pemulihan permintaan masyarakat serta sektor swasta. Terkait inflasi, Habib turut memproyeksikan indeks harga konsumen akan mencapai 1,6 persen pada tahun ini, cukup bertahan rendah karena permintaan yang masih rendah dan ada pembatasan inflasi dari produsen ke konsumen. "Indonesia sudah bisa berbeda dengan tren global di mana inflasi melonjak sangat tinggi," ungkapnya.

Meski begitu, ia memperkirakan inflasi akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan, walaupun masih akan berada di angka yang diharapkan pemerintah, sehingga kemungkinan akan berada di level 2,2 persen pada 2022. Dengan perkiraan yang positif ini, masih banyak ketidakpastian dan beberapa risiko dampak jangka panjang dari COVID-19 untuk Indonesia.

Habib membeberkan risiko tersebut adalah peningkatan pengangguran, penurunan investasi, hingga penurunan pertumbuhan potensial. "Sejak 2010-2019 ini terus menurun dan terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain dan itu akan jauh lebih cepat lagi penurunannya karena adanya investasi yang berkurang," katanya.

Disamping itu, Bank Dunia menilai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) penting untuk meningkatkan dan mendukung penerimaan perpajakan. "Di sisi fiskal, Pemerintah Indonesia harus memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pandemi dan memastikan adanya keberlangsungan fiskal dengan membuat kebijakan fiskal yang efektif dan meningkatkan penerimaan perpajakan," ujar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen.

Prioritas dan penargetan fiskal yang lebih tajam kepada masyarakat yang rentan dan UMKM hingga pendanaan perusahaan akan membantu meningkatkan efektivitas dari kebijakan fiskal. Kendati demikian, ia berpendapat reformasi struktural tetap penting untuk membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih bersaing dan tumbuh lebih inklusif. Selain UU HPP, Indonesia sejauh ini telah menerapkan dan melaksanakan berbagai reformasi penting selama masa krisis, seperti melalui UU Cipta Kerja dan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). "Reformasi ini sangat terlihat sebagai sesuatu yang baik sekali di antara negara berkembang dan kami memberikan pujian kepada pemerintah untuk capaian ini," tutur Satu.

Ia mengatakan untuk bisa mengambil berbagai manfaat dari reformasi tersebut, reformasi lanjutan untuk membuka perdagangan dan investasi di Indonesia, mengatasi tantangan pembelajaran selama pandemi, dan mengembangkan ekonomi digital penting untuk dilakukan ke depannya, Di sisi lain, terkait dengan kebijakan moneter Indonesia memiliki ruang untuk bisa menjaga suku bunga kebijakan dalam beberapa waktu mendatang. "Tetapi penting juga agar para pejabat yang berwenang terus memantau kondisi ekonomi domestik dan siap menyesuaikan strateginya ketika diperlukan," tutup Satu.