Mahfud MD

Menko Polhukam

Reformasi Birokrasi Belum Optimal

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan reformasi birokrasi di sejumlah daerah masih belum optimal karena birokrat atau pemimpin masih menempatkan diri sebagai penguasa.

"Pola pikir birokrat yang masih menempatkan diri sebagai penguasa, bukan pelayan publik dan sebagai orang yang minta dilayani, tetapi tidak mau melayani. Ini semua menyebabkan terjadinya pelayanan yang lambat, prosedur berbelit-belit, dan budaya afiliasi yang melekat sehingga dapat mendorong terjadinya praktik KKN," kata Mahfud dalam acara Seminar Nasional "Reformasi Birokrasi dan Penandatanganan Butir-Butir Komitmen Kepala Daerah" yang disiarkan melalui Youtube Kemenko Polhukam, di Jakarta, Rabu (1/12).

“Faktor lain yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi adalah komitmen pemimpin,” ujar Mahfud.

Menurut dia, setiap perubahan itu harus selalu dimulai dari komitmen pemimpin."Tanpa komitmen pemimpin dan pimpinan, maka mustahil terjadi perubahan," kata Mahfud.

Menurut dia, pemimpin harus memiliki komitmen dalam melakukan modernisasi birokrasi, antara lain melalui penerapan sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

"Komitmen kuat dan pemimpin yang mempunyai keinginan untuk membawa birokrasi yang dipimpinnya maju tentu akan selalu mendorong terciptanya 'good governance' dan 'clean government' di lingkungan kerja masing-masing," papar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Dia menjelaskan reformasi pada dasarnya upaya pembaruan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penerapan pelayanan prima.

“Reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima,” papar dia. Ant