NERACA

Jakarta – Direktur Eksekutif CORE Piter Abdullah menyampaikan bahwa pasca berlakunya otonomi daerah, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan. Piter Abdullah, dalam diskusi pakar yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), di Jakarta, Rabu (16/6), mengatakan terkait kinerja pertumbuhan perekonomian itu bervariatif di sejumlah daerah.

Piter menegaskan pentingnya sistem yang solid soal membangun daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi tersebut. “Jangan sampai daerah lebih banyak dibangun karena kebetulan dan keberuntungan. Jangan sampai nasib daerah digantungkan pada nasib kebetulan, bukan karena sistem,” kata Piter.

Pelaksana tugas Direktur Eksekutif KPPOD, Arman Suparman juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama 20 tahun mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhan tersebut menurut dia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang menghambat daerah.

“Kita masih mengalami sejumlah tantangan struktural, terutama desain kebijakan dan juga kelembagaan yang masih menghambat daerah, terutama kepala daerah dalam berinovasi dan berkreativitas terhadap tata kelola ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah," kata Arman.

Sementara, Direktur APINDO Research Institute, Agung Pambudhi berpendapat bahwa tata kelola ekonomi lokal akan menunjukkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Dia menyoroti sejumlah agenda penting ke depan, seperti implementasi UU Cipta Kerja untuk memperbaiki sejumlah tantangan dalam ekosistem investasi.

“Ketika perizinan usaha sudah diajukan dan memenuhi segala prasyaratnya, tetapi tidak ada tindak lanjut dari pemda untuk mengatakan ditolak atau diterima, maka otomatis sudah bisa diterima," kata Agung.

Disisi lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2016-2019 Bambang Brodjonegoro membeberkan sejumlah tantangan untuk mewujudkan desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Bambang menyebut, pemerintah harus siap jika terjadi pemekaran daerah akibat desentralisasi fiskal sehingga mengganggu efisiensi ekonomi. "Memang ternyata ini adalah salah satu side effect dari otonomi daerah. Pemekaran daerah ini pasti ada, tapi tidak akan sebanyak itu," ujar Bambang.

Pemekaran daerah ini tentu akan mengganggu struktur anggaran pemerintah. Dana yang harusnya digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi rakyat akan habis untuk pemekaran daerah. Tantangan lainnya ialah penerapan keadilan secara fiskal yang horizontal sehingga tidak menguntungkan kalangan tertenu. "Ujungnya adalah transparansi dalam pembagian dana dari pusat ke daerah," ujarnya.

Terakhir, penerapan desentralisasi fiskal tidak boleh mengganggu stabilitas ekonomi makro. Desentralisasi fiskal harusnya mendukung stabilitas ekonomi makro agar tahan dari goncangan dan tumbuh secara berkelanjutan. "Makanya desentralisasi fiskal ini harus diimbangi dengan desentralisasi ekonomi agar tidak mengganggu ekonomi secara keseluruhan," katanya.