NERACA

Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan upaya menutup kesenjangan pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) global menjadi tantangan mendesak bagi seluruh negara.

“Enam tahun menuju garis finis TPB/SDGs, kita belum mendekati komitmen apa pun. Dengan kesenjangan pembiayaan TPB/SDGs global mencapai 4 triliun dolar Amerika Serikat (AS) per tahun, dan pembiayaan iklim dan komitmen Official Development Assistance tetap belum terpenuhi, maka menutup kesenjangan pembiayaan tentu menjadi salah satu tantangan mendesak bagi kita semua,” kata dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (24/4).

Pada sesi General Debate, Indonesia memaparkan sejumlah solusi konkret untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Solusi tersebut di antaranya adalah meningkatkan implementasi mekanisme dan instrumen pembiayaan dalam seluruh tingkatan.

Kedua, mereformasi arsitektur finansial internasional untuk mencapai tujuan pembangunan global dengan kolaborasi erat antara pembuat kebijakan PBB dan institusi keuangan internasional, khususnya terkait peningkatan kapasitas pemberian pinjaman dan pembiayaan yang bersifat concessional. Selain itu juga peningkatan representasi negara berkembang, termasuk kemajuan reformasi pajak internasional, penanganan krisis utang, dan peningkatan sistem peringkat kredit.

“Ketiga, melampaui pendekatan business as usual dan mengadopsi inovasi pembiayaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih cepat,” ungkapnya ​​​​​​ketika menghadiri rangkaian pertemuan Economic and Social Council Financing for Development Forum 2024 (FfD Forum) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, AS pada 22-25 April 2024.

Indonesia turut mencontohkan sejumlah praktik baik sistem pembiayaan inovatif yang menjadi kunci dalam isu ini kesenjangan pembiayaan, di antaranya penerbitan Surat Obligasi Biru Pemerintah yang ditawarkan kepada publik untuk pertama kalinya di dunia (Obligasi TPB/SDGs pertama di Asia) dan Sukuk Hijau.

Kepala Bappenas mengatakan bahwa Global Blended Finance Alliance (GBFA) merupakan aliansi untuk mendorong solusi mengatasi isu keterbatasan pembiayaan pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan campuran. “Kami mengundang negara-negara anggota untuk bergabung dengan GBFA. Hanya dengan memupuk kolaborasi, kita dapat mengatasi tantangan bersama. Indonesia siap untuk berkontribusi dalam upaya percepatan SDGs,” ungkapnya.

Sebagai informasi, FfD Forum ini bertujuan meninjau implementasi komitmen Addis Ababa Action Agenda, pembiayaan TPB/SDGs, serta Paris Agreement yang disepakati di 2015 untuk mencapai ekonomi yang lebih makmur dan berkelanjutan.