Jakarta, Ketua BUMN Watch Naldy Nazar Haroen SH meminta Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melakukan pengawasan terhadap proses tender atau lelang yang ada di anak perusahaan plat merah itu.

Naldy Haroen mengatakan, pihaknya mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan proses lelang di anak perusahaan Pertamina dilakukan tidak sewajarnya. Kata Naldy, hal ini terjadi karena adanya dugaan "orang kuat" yang mampu mengatur proses lelang disana.

"Kami mendapat informasi jika lelang di PT Pertamina dan anak perusahaannya dilakukan secara arisan. Jadi, proses lelang pun tidak dilakukan secara transparan dan terkesan hanya formalitas," ujar Naldy kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Menurut Naldy, kontraktor sebagai pemenang tender atau lelang di PT Pertamina maupun anak usahanya seharusnya bisa melakukan seleksi secara ketat terhadap main contractor dan sub contractor.

"Sebagai main contractor tugas utamanya adalah mengendalikan dan mengatur semua pekerjaan termasuk jadwal proyek serta tanggung jawab laporan yang diserahkan untuk owner," jelasnya.

Disebutkan Naldy, salah satu anak perusahaan pertamina melakukan lelang dengan meminta meminta penawaran melalui email kepada peserta tender.

"Sehingga perusahaan lain bisa mengetahui atau diberi tahu oleh oknum perusahaan yang melakukan tender. Hal ini sangat aneh dan nggak masuk akal," ujar Naldy.

Biasanya, lanjut Naldy, kalau proses lelang atau tender harus dimasukan dalam amplop tertutup dan ada jangka waktu penyerahan dokumen secara serentak. "Ada tahapan-tahapan lelang juga. Penawaran tender pun dilakukan secara terbuka disaksikan oleh peserta lelang".

"Dan pada waktu tertentu bersama-sama di buka di depan para peserta tender. Disitulah nanti akan terlihat harga yang terendah dan tidak dapat di rubah lagi," tutur Naldy.

Akan tetapi yang dilakukan oleh anak perusahaan Pertamina tersebut penawaran oleh peserta tender diminta melalui email. Sehingga oknum perusahaan yang melakukan tender bisa memberikan informasi harga ke perusahaan lainnya peserta tender ini jelas tidak fair.

"Penawaran tender dengan cara memasukkan harga melalui email tentu tidak transparan dan tidak fair. Bisa saja oknum panitia lelang memberi tahu ke peserta tender agar penawarannya diturunkan harganya. Ini namanya kongkalikong," ungkapnya.

Masih menurut Naldy, adanya dugaan orang kuat yang ikut campur tangan dalam proses lelang di PT Pertamina maupun anak perusahaanya bisa menjadikan pekerjaan yang dilelang tidak sesuai harapan.

"Karena, banyak kejadian main contractor sub contractor itu tidak dilakukan pengecekan peralatannya. Banyak diantara mereka yang hanya meminjam bendera perusahaan orang lain. Padahal, mereka tidak punya perusahaan yang sesuai spesifikasi pekerjaan itu," ungkap Naldy.

"Saya meminta Ahok melakukan pengawasan terhadap Direksi Pertamina sesuai kewenangan yang dimilikinya. Karena, adanya dugaan orang kuat petinggi Pertamina yang biasa mengatur tender secara arisan".

Proses tender sebut Naldy, harus dilakukan secara transparan dan profesional sesuai aturan yang berlaku.

"Proses tender di PT Pertamina dan anak usahanya hanya diikuti perusahaan itu-itu saja. Dan nanti sudah bisa ditebak siapa yang akan jadi pemenangnya karena ada dugaan mereka terapkan model seperti arisan. Jarang perusahaan baru yang bisa menang tender disana," pungkas Naldy Haroen. (wid)