NERACA

Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menilai keberhasilan program vaksinasi akan sangat menentukan arah perekonomian Indonesia dalam waktu satu tahun mendatang.

“Menyongsong 2021, saya mengajak segenap bangsa Indonesia untuk tetap waspada dengan risiko penularan, tetap menjaga disiplin protokol Kesehatan serta membangun optimisme bersama. Saling membantu, saling menguatkan dan terus bahu-membahu membangun bangsa," ujar Dito dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, kemarin (7/1).

Dia juga berharap agar Pemerintah melanjutkan berbagai kebijakan yang telah dijalankan untuk menangani Covid-19 dan memulihkan perekonomian. Pemerintah perlu melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih relevan, terutama untuk membantu masyarakat miskin dan memberikan bantalan bagi dunia usaha. "Kami di Komisi XI siap bekerja sama dengan pemerintah agar APBN 2021 dapat dioptimalkan dalam rangka memulihkan perekonomian, dan untuk menjaga APBN semakin sehat dan berkualitas,” ujarnya seperti dikutip Antara. 

Penurunan kinerja perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 mengakibatkan kontraksi ekonomi di banyak negara di tahun 2020. Bank Dunia dalam rilis Global Economy Prospect pada 5 Januari yang lalu memproyeksikan ekonomi India dan Thailand mengalami pertumbuhan masing-masing -9,6 persen dan -6,5 persen, sedangkan Indonesia diproyeksikan akan mengalami kontraksi sebesar minus 2,2 persen.

Sejak pemerintah fokus terhadap penanganan dampak pandemi Covid-19 pada Kuartal I - IV tahun 2020 dengan berbagai kebijakan menunjukkan ada perbaikan perekonomian.

Sejak November 2020, indikator Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur telah kembali pada level ekspansi sebesar 50,6 dan kembali meningkat di bulan Desember 2020 ke angka 51,3. Hal ini menunjukkan keberlanjutan perbaikan di sisi permintaan maupun produksi, yang ditopang berbagai kebijakan stimulus.

“Tren peningkatkan inflasi yang terjadi sejak Oktober 2020, setelah mengalami deflasi di bulan Juli hingga September, juga menjadi indikasi mulai pulihnya permintaan domestik. Dengan tren perbaikan tersebut pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 akan berada dalam kisaran -2,2 persen hingga -1,7 persen,” ujar Dito.

Menurut dia, outlook pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari berbagai bentuk kebijakan fiskal di tahun 2020 yang dilakukan secara luar biasa, terutama untuk membantu konsumsi masyarakat dan dunia usaha. Perppu 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU 2 Tahun 2020 menjadi landasan dan payung hukum untuk mengambil kebijakan luar biasa menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

“Kebijakan tersebut terutama dilakukan melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp695,2 triliun (4,2 persen dari PDB) yang difokuskan pada pemulihan kesehatan, perlindungan sosial, dukungan dunia usaha terutama UMKM, Pemda serta sektor terdampak,” kata Dito.

Sebagaimana diketahui, melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa diperlebar menjadi di atas tiga persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Covid-19 berdampak luar biasa terhadap perekonomian. Alhasil, pemerintah dipaksa untuk menaikkan ambang batas maksimal defisit. "Ini konsekuensi yang harus kita tangani dengan sangat serius, yaitu bagaimana defisit diturunkan lagi dalam tiga tahun. Ini jangka waktu sangat ambisius," katanya.

Menurut dia, vaksinasi massal Covid-19 dianggap bisa menjadi pemicu percepatan target pemerintah menurunkan beban defisit menjadi tiga persen, bahkan di bawah angka tersebut bila berlangsung sukses. Saat ini vaksin COVID-19 telah didistribusikan ke seluruh pelosok Tanah Air. Dalam waktu dekat sejumlah masyarakat akan mendapatkan vaksin jenis Sinovac. mohar