Oleh: Siswanto Rusdi

Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

Bagaimana keamanan maritim di Indonesia 2020? Ini pertanyaan ringan namun berat untuk dijawab. Macam-macam alasannya. Tetapi yang paling sering dikemukakan sebagai alasan adalah begitu banyaknya instansi pemerintah yang mengurusi isu keamanan maritim. Ada Polri, TNI AL, KKP, Bea Cukai, KPLP dan Bakamla. Mereka berlomba-lomba mengamankan laut nasional dari ancaman kejahatan maritim.

”Gotong-royong” di antara para law enforcer keamanan maritim tadi rupanya tidak dibarengi dengan kebersamaan dalam mencatat berbagai kejahatan maritim – di lautan maupun di pelabuhan – yang berlangsung di seluruh Nusantara. Sehingga, data yang ada menjadi anarkis alias tidak sinkron.

Bakamla (Badan Keamanan Laut) mencoba mengisi kekosongan yang ada dengan mendirikan Indonesia Maritime Information Centre, disingkat IMIC. Selain untuk menutupi celah lemahnya pendataan kejahatan maritim di dalam negeri, lembaga ini diniatkan untuk mengkonter narasi yang dikeluarkan oleh lembaga regional Information Fusion Centre, ReCAAP ISC dan IMB. Begitu kata Kepala Bakamla Aan Kurnia dalam berbagai kesempatan.

Dari keluasan wilayah perairan yang dipatroli oleh Polair, terdapat sepuluh hotspot yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan Polair. Di lokasi-lokasi ini sering terjadi pencurian di atas kapal. Hotspot dimaksud adalah Belawan, Dumai, Pulau Nipah, Tanjung Priok, Gresik, Taboneo/Banjarmasin, Muara Berau/Samarinda, Tanjung Butan/Kepulauan Riau, Balikpapan dan Tanjung Berakit/Kepulauan Riau.

Tak lama lagi tahun 2020 akan kita tutup. Saatnya mengkilas-balik perjalanan yang telah ditempuh selama setahun ke belakang. Perjalanan siapa saja; bisa anak manusia atau organisasi. Termasuk sebuah kondisi/situasi. Keamanan maritim (maritime security) sebagai sebuah kondisi atau keadaan telah melewatkan tahun 2020 yang sebentar lagi akan ditinggalkan dengan dinamika yang lumayan beragam. Apa hendak dikata, kita tidak terlalu aware dengan kondisi itu jika tidak hendak dibilang tidak tahu sama sekali.

Sementera itu, selama 2020, kondisi keamanan maritim di kawasan Asia, rupanya terbilang rawan dengan berbagai tindak kejahatan maritim. Berdasarkan data Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP), selama 2020 – periode Januari hingga Juni – telah terjadi 50 insiden terhadap kapal di kawasan Asia yang meliputi Bangladesh, India, Indonesia, Filipina, Vietnam, Laut China Selatan dan Selat Singapura.

Insiden yang dimaksud dalam data ini adalah perompakan atau piracy dan armed robbery atau perampokan bersenjata. Angka ini naik dibanding periode yang sama pada 2019 yang berjumlah 28 insiden.

Lembaga yang berbasis di Singapura itu lebih jauh mengungkapkan, dari 50 insiden yang dicatat di atas, 49 merupakan armed robbery dan sisanya (1) adalah piracy. Yang juga naik statistiknya selama Januari-Juni 2020 adalah serangan kejahatan maritim terhadap kapal-kapal yang tengah melintasi Selat Singapura. Setidaknya telah terjadi 16 insiden di perairan ini, sementara pada periode yang sama di tahun 2019 jumlahnya hanya 8 insiden.

SELESAI.