Gubernur Banten Berkomitmen Terus Lakukan Penertiban Aset Daerah

NERACA

Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan pihaknya terus menunjukkan komitmennya dalam penertiban dan pengamanan aset daerah sebagai salah satu upaya dalam pencegahan korupsi.


"Dari 1.022 bidang tanah, sampai dengan November 2020 sudah bersertifikat sebanyak 464 bidang atau 45,4 persen. Pada tahun 2020 telah terealisasi 201 bidang," kata Gubernur Banten Wahidin Halim dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Penertiban dan Penyelamatan Aset di Wilayah Banten di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Selasa (24/11).


Pemprov Banten, kata Wahidin, hingga 2019 memiliki aset senilai Rp22,18 triliun berdasarkan audited BPK RI. Aset tanah Rp9,05 triliun, peralatan dan mesin Rp2,6 triliun, gedung dan bangunan Rp3,39 triliun. Jalan irigasi dan jaringan Rp6,71 triliun, aset tetap lainnya Rp233 miliar dan konstruksi dalam pengerjaan Rp187 miliar.


Pemerintah Provinsi Banten bertekad meningkatkan peringkat dalam penilaian pemberantasan korupsi melalui Monitoring Control for Prevention (MCP) 2020. Karena, menurut Gubernur Banten, MCP merupakan monitoring tentang capaian kinerja program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang meliputi 8 area intervensi.


"Sampai dengan 20 November 2020, Pemerintah Provinsi Banten telah memperoleh MCP 84,50 persen atau peringkat kedua secara nasional," kata Wahidin.


Atas capaian hasil tersebut, pihaknya berterima kasih kepada KPK atas saran, pertimbangan, dan yang diminta KPK bisa dilaksanakannya. Begitu juga Kepada BPN Provinsi Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten yang telah menfasilitasi tercapainya penyelesaian target yang telah ditetapkan, termasuk penarikan mobil-mobil dinas dari yang sudah paripurna.


Sementara itu, pimpinan KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa pihaknya hadir dalam upaya mendorong pengelolaan aset daerah yang baik sebagai bagian dari tugas pokok pemberantasan korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 6, tugas KPK meliputi: pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, dan eksekusi putusan pengadilan.


"Bayangkan satu situ saja bisa berapa nilainya itu. Kalau kemudian dibiarkan jadi bersengketa, padahal ini punya daerah. Itu perlunya ikut KPK berperan dalam upaya pengembalian dan pengelolaan yang baik dalam aset-aset daerah," katanya.


Nawawi Pomolango juga mengapresiasi capaian MCP Provinsi Banten dalam tiga terakhir. Pada tahun 2018 posisi MCP Provinsi Banten mencapai 69 persen. Pada tahun 2019 mencapai peringkat tiga nasional. Per 22 November 2020, tinggal bersaing dengan Kabupaten Badung.


"Saya berharap, capaian yang telah diraih Banten dan kabupaten/kota bisa dipertahankan," kata Nawawi.

Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten/kota juga telah menandatangani kesepakatan bersama terhadap aset Pemprov Banten yang bersinggungan dengan pemerintah kabupaten/kota. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Dirjen PPKL-KLHK: Atasi Banjir Kalsel, Perlu Peningkatan Tata Kelola Air

NERACA Jakarta - Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), M.R. Karliansyah mengatakan dari…

Pelaku Industri Fesyen Bandung Ubah Strategi Usaha Selama Pandemi

NERACA Bandung - Pelaku industri fesyen di Kota Bandung, Jawa Barat, mengubah strategi usaha selama pandemi COVID-19 agar bisa menjaga…

Walikota Sukabumi Minta Masyarakat Patuhi Aturan Satgas Covid-19 Provinsi Jabar - PSBB Proporsional Diberlakukan

NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi mengajak masyarakat Kota Sukabumi untuk mengikuti secara disiplin arahan satgas Covdi-19 Provinsi Jawa…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Dirjen PPKL-KLHK: Atasi Banjir Kalsel, Perlu Peningkatan Tata Kelola Air

NERACA Jakarta - Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), M.R. Karliansyah mengatakan dari…

Presiden Jokowi Ajak Negara di Dunia Kerja Bersama Adaptasi Perubahan Iklim

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan sangat dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim, banyak bencana…

Presiden Tunjuk Kepala BKKBN Sebagai Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Nasional - Ingatkan Target 2024

NERACA Jakarta - Bertepatan dengan hari gizi nasional 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana…