Menteri BUMN Didesak Tetapkan Yossi Istanto Sebagai Dirut BTN

NERACA

Jakarta - Penunjukan Pahala Mansyuri sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menuai polemik.

Koordinator Asosiasi Pemegang Saham Minoritas Bank BTN (Apresiasi BTN) di Bursa Saham Indonesia, Surahman mengatakan, keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir tersebut kuat diduga mengabaikan hak dari pemegang saham minoritas.

"Ini keputusan sepihak. Penunjukan Pahala berpotensi menyebabkan penurunan kepercayaan para pemegang saham minoritas di bank plat merah itu," ujarnya, melalui keterangan tertulis, Selasa (26/11).

Surahman menjelaskan, rekam jejak perusahaan-perusahaan BUMN yang dipimpin Pahala cenderung memburuk.”Contohnya, PT Garuda Indonesia Airlines yang diambang kebangkrutan," ungkapnya.

Menurutnya, Bank BTN sendiri saat ini kinerjanya juga tidak dalam kondisi baik. Hal itu tercermin dari laba BTN pada bulan Oktober 2019 yang hanya mencapai Rp 800 miliar dari target laba yang ditetapkan sebesar Rp 2,3 triliun."Permasalahan lain di Bank BTN adalah tingginya NPL dan kredit macet yang tentu menguras dana bank," terangnya.

Surahman berpendapat, dengan kompleksitas masalah kredit macet BTN yang berbaur dengan persoalan hukum, maka penunjukkan Pahala tentu sangat berisiko bagi Bank BTN.

"Kami tidak setuju dengan keputusan Erick Thohir yang telah menunjuk Pahala sebagai Dirut BTN dan mendesak untuk menunjuk dan mengesahkan Yossi Istanto sebagai Direktur Utama Bank BTN dalam RUPSLB Bank BTN pada Rabu (27/11) besok," ucapnya.

Yossi Istanto saat ini merupakan Direktur Legal Bank BTN dan merupakan bankir asli Bank BTN. Sehingga, diharapkan paham betul seluk beluk permasalahan hukum di Bank BTN dibandingkan Pahala.

"Penunjukkan Pahala merupakan tindakan yang terlalu dipaksakan dan hanya merupakan bentuk arogansi Erick Thohir yang merupakan representasi pemegang saham mayoritas," jelasnya.

Ia menambahkan, para pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan RUPS selama ini hanya menjadi assesoris belaka dan hanya menjadi stempel dari kepentingan pemegang saham mayoritas. 

"Kami menuntut agar Menteri BUMN dapat menjalankan agenda dan kepentingan pengelolaan Bank BTN sebagaimana visi Presiden Jokowi tanpa bermain-main dalam kepentingan politik," tandasnya. Mohar