Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif Harus Diperkuat  

NERACA

Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshidiqie menyebut sistem kelembagaan internal pemerintahan Indonesia yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus diperkuat.

Menurut Jimly yang ditemui di Gedung Pakarti, Jakarta, Kamis (25/7), Indonesia perlu banyak sosok yang bisa menjadi panutan pada pembentukan sistem internal, sehingga jika pemimpinnya berganti tidak akan berpengaruh pada kekuatan demokrasi negara ini.

Membangun sistem internal yang pada akhirnya jika sistem internal sudah kuat maka orang (pemimpin) bisa datang dan pergi, ujar Jimly."Jadi prinsip negara hukum pancasila begitu, leadership itu sistem, sedangkan orang itu teladan, role model," lanjut dia.

Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mencontohkan dengan pergolakan pada Pilpres 2019, menurutnya internal yang belum kuat berakibat pada terpakunya rakyat Indonesia pada satu sosok.

Presiden, lanjut dia merupakan seorang role model yang akan berganti pada setiap periode atau maksimal dua tahun periode jabatan, namun presiden hanya lambang kepemimpinan sedangkan sistemnya akan selalu sama.

"Kepemimpinan akan terus berganti tapi sistemnya tetap, jadi kita jangan terpaku pada orangnya. Negara kita harus jalan terus, ini perahu kapal besar Republik Indonesia kita harus jalan terus,kita modernisasi," tutur Jimly.

Lebih lanjut ia juga meminta agar masyarakab bisa kembali merajut kembali kebersamaan usai polarisasi yang terbentuk pada pemilu lalu."Mengenai pemilihan presiden jangan dianggap segala-galanya itu kan pergiliran kekuasaan, itulah demokrasi," ujar dia. 

Kemudian Jimly menilai kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) belum maksimal menggunakan kewenangannya."Dari kewenangan yang ada sekarang ini belum banyak yang dimaksimalkan, misalnya hubungan dengan daerah," ujar Jimly.

Menurut dia, DPD sebagai pemegang lembaga terbesar pada forum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seharusnya bisa berfungsi efektif untuk mengevaluasi sistem konstitusi.“Penguatan lembaga lebih menantang, bekerja bukan karena kepentingan jangka pendek melainkan berfikir pentingnya memfungsikan lembaga,” kata Jimly yang juga terpilih sebagai anggota DPD dari DKI Jakarta pada Pemilu 2019 lalu.

Lebih lanjut dia menyebutkan DPD harus mempunyai hubungan yang harmonis dan bersinergi dengan pemerintah daerah agar fungsi DPD lebih maksimal. Bahkan, wacana DPD untuk menggodok draf Rancangan Perubahan Kelima UUD 1945 tidak akan terlaksana, jika DPD belum mengubah cara kerja dan pemanfaatan wewenangnya.

"Sampai sekarang seluruh daerah Indonesia 34 provinsi, rata-rata belum menganggap DPD ada gunanya. Artinya dengan kewenangan yang ada sekarang pun banyak bisa dikerjakan, tidak usah dulu perubahan kelima UUD," ujar dia pula.

Hasil penghitungan KPU di tingkat kabupaten/kota pada Pemilu 2019 lalu, sebanyak 136 wakil rakyat terpilih untuk menjadi anggota DPD RI periode 2019-2024. Sedangkan Jimly memperoleh 568.159 suara dan menempatkan pada peringkat pertama suara terbanyak pada pemilu anggota DPD dari DKI Jakarta. Ant