Depok - Pemerintah Kota Depok mulai menggunakan sistem online untuk transparansi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan  Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB. Target yang hendak dicapai dari potensi 471.000 SPPT/Objek PBB yang tercetak kepada masyarakat mencapai Rp80 miliar. Untuk BPHTB ditargetkan Rp110 miliar.

Total perolehan PAD hanya dari dua pos ini saja akan mencapai Rp290 miliar dari total seluruh PAD Rp350 miliar lebih. Sedangkan pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi lainnya yang diperkirakan mencapai sekitar 40 pos pendapatan, masih belum ditranparansikan secara online. Demikian keterangan yang diperoleh NERACA dari dari berbagai sumber di Pemerintah Kota Depok.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Depok Doddy Setiadi, target dan potensi tersebut masih akan berubah untuk ditingkatkan. “Hal ini dikarenakan Kota Depok merupakan salah satu percontohan bagi daerah-daerah lain di tingkat kota dan kabupaten di seluruh Indonesia,” ujar dia.

Diakuinya bahwa target yang ditetapkan dalam APBD 2012 menurun dibandingkan tahun 2011; yakni PBB dari target Rp83 miliar terealisasi menjadi Rp101 miliar. Sedang untuk BPHTB target yang semula Rp95 miliar realisasinya menjadi Rp117 miliar.

Dijelaskan Doddy, penurunan target tersebut dilakukan berdasarkan realitas data yang ada saat ini. Namun, data yang masuk khususnya PBB yang merupakan peralihan pengelolaaan dari Ditjen Pajak Kantor Pratama Depok, masih terus berjalan dan juga akan terus disesuaikan ke dalam sistem pelayanan dan pengelolaan PBB.

Sedangkan untuk BPHTB, lanjut Doddy, target tersebut menurun dikarenakan data objektif riil yang terjadi saat penyusunan APBD yang terjadi pada bulan tiga bulan menjelang akhir tahun, kondisinya memang demikian. “Hal ini terlihat ada penurunan, tapi kami optimis realisasinya bisa mencapai lebih dari yang realisasi pada tahun sebelumnya,” ujar dia.

Namun, saat ditanyakan mengapa untuk pos pendapatan lainnya belum ditransparasikan melalui sistem online, Doddy akan mengupayakannya pada pos-pos PAD yang masih banyak masalah infrasruktur dan sumber daya manusianya. Misalnya, berbagai jenis retribusi di terminal, sebetulnya bisa dilakukan sistem online dengan menggunakan sensor digital atau portal yang mencontohkan pada sistem usaha parkir swasta.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB di dinas DPPKAD, Supian Suri menjelaskan, secara transparans aktualitas penerimaannya dalam hitungan menit permenit. Pada tanggal 3 Maret 2012 jam 14.55 telah masuk ke Kas Daerah sebesar Rp297.048.855. Sedangkan sebelumnya pada jam 14.54,30 setoran PBB ke Kas Daerah yang masuk Rp312.606.186. “Jadi bukan hanya dalam menit, tapi dalam detik pun dapat terpantau aliran kas yang masuk ke Kas Daerah terhadap penerimaan PBB”, kata dia.

Bahkan, beberapa hari kemudian pada tanggal 7 Maret 201 jam14.27, total pemasukan PAD dari PBB sudah mencapai Rp7.307.605.708.  Begitu pula  halnya dengan BPHTB pada 3 Maret 2012 jam 14.55, telah masuk ke kas daerah sebesar Rp 551.161.746. Total pemasukan pada hari ini BPHTB telah menxapai Rp 16.178.917.734. Dan, pada 7 Maret 2012 jam 14.27 total pemasukan telah mencapai Rp 17.158.532.633.

Khusus mengenai BPHTB, Doddy Setiadi mengatakan, adanya angka riil target yang ditetapkan di APBD 2012 terjadi penurunan, karena transaksi jual beli meningkat cukup banyak di bulan Nopember dan Desember. Sedangkan penyusunan anggaran yang diajukan ke DPRD untuk target harus sudah masuk pada Oktober. Sehingga dengan angka realitasnya disesuaikan dengan keadaan yang ada. “Tetapi dipastikan realisasi PAD dari PBB dan BPHTB akan terjadi kenaikan dibandingan realisasi yang terjadi pada tahun sebelumnya,” kata Doddy optimis. (dasmir)