NERACA

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan menyurati Kementerian Keuangan untuk pengajuan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen bagi pengangkutan logistik dengan kereta api. "Saya setuju kami akan buat surat kepada Menteri Keuangan karena memang akan dilakukan sesegera mungkin," kata Budi di sela-sela diskusi "Sudah Cukup Pembiaran ODOL" di Jakarta, Rabu (3/10).

Menurut dia, insentif tersebut akan menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk berpindah dari truk ke KA agar mengurangi pelanggaran "overdimension overload" (ODOL). "Saya pikir insentif seperti itu ada daya tarik karena di jalan ini benar-benar ya, bayangkan ada kecepatan 70 kilometer per jam, jadi 40 kilometer per jam," katanya.

Imbasnya, lanjut dia, pemerintah seringkali meminta truk untuk tidak beroperasi, terutama saat musim ramai, seperti Lebaran, Natal dan sebagainya."Kalau selama ini kami meminta truk tidak menggunakan jalan, bukan karena apa-apa tapi kecepatan turun jadi 40 kilometer per jam," katanya.Dia mengatakan, apabila banyak angkutan barang yang beralih ke KA, kemungkinan ke depan tidak ada lagi larangan melintas untuk truk saat musim ramai. "Jadi kalau nanti sudah berlaku, mungkin pada saat liburan kami bisa meniadakan untuk mereka tidak boleh karena udah sama cepatnya dengan yang lain. Saat lebaran tidak ada pembatasan karena kecepatan sesuai," katanya.

Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Transportasi Cris Kuntadi menyarankan PT Kereta Api Indonesia menyusun struktur tarif KA logistik agar bisa menentukan besaran subsidi yang bisa diberikan. "KAI harus benar-benar menghitung berapa cost angkutan secara riil, akan ketahuan subsidinya, dan subsidi diberikan apabila biaya lebih tinggi daripada tarif," katanya

Angkutan logistik yang diangkut oleh moda kereta api direncanakan dibuat tarif tunggal untuk menarik para pelaku usaha agar beralih ke moda itu. “Ada dua strategi yang dilakukan, kalau dioperasikan oleh KA logistik urusan dengan KA, tapi tarifnya satu saja dengan Kalog, jadi `single tarif dari titik satu ke titik lainnya,” kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro.

Vice President Divisi Non Kontainer PT Kereta Api Logistik Edi Sudarto mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan truk karena 20-30 persen pengangkutan Kalog itu didominaisi oleh truk. "Kalau sampai hari ini 20-30 persen biaya untuk `trucking'. Pola kerja sama transakasional bisa saja kami di bawah `trucking,” katanya.

Namun, ia juga mengharapkan pemerintah menyediakan infrastruktur untuk mendukung dalam penanganan satu tarif tersebut, seperti terminal yang cukup besar sebagai titik temu moda. “Sudah saatnya sama-sama memikirkan kompetitif agar efisiensi dirasakan semua pihak, yaitu kolaborasi pemerintah hadir. menyiapkan infrastruktur dasar yang tidak bisa dipenuhi operator, misalnya bangun terminal cukup besar,” katanya.