NERACA

Jakarta – Keseriusan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melepas 26,25% kepemilikan di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) terus dilakukan. Saat ini, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tengah berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sandiaga Uno mengungkapkan, sejauh ini Pemprov DKI Jakarta masih melakukan langkah koordinasi terkait pelepasan saham produsen minuman bir ini dengan OJK dan BEI,”Kita berproses dan kita akan koordinasi dengan OJK, BEI dan seluruh pemangku kepentingan agar proses ini berlangsung transparan dan Alhamdulillah juga kinerja Delta semakin membaik," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dengan melepaskan saham tersebut diyakini akan menambah pendapatan khususnya bagi Pemprov DKI Jakarta."Kami harapkan profit yang akan diterima DKI bisa di atas target kita gunakan untuk social spending untuk meningkatkan pembangunan, mengurangi kemiskinan, dan membuka lapangan kerja," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Anis Baswedan mengatakan, pelepasan saham di Delta Djakarta akan menghasilkan dana yang cukup besar dan akan dialokasikan untuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Pemprov DKI Jakarta akan memanfaatkan dana yang nanti didapat dari penjualan saham ini untuk pembangunan. Dalam perhitungan pemprov, penjualan 26,25 persen menghasilkan tambahan pemasukan lebih dari Rp 1 Triliun.

Untuk melepas saham, Anies mengakui terlebih dahulu harus melalui proses di DPRD DKI. Meski demikian, ia yakin rencana penjualan akan mendapat dukungan para anggota dewan,”Kita berharap bahwa proses pelepasan ini akan berjalan dengan lancar, sekarang dalam proses penentuan untuk kepentingan konsultan yah untuk konsultan bagi penjualannya dan mudah-mudahan dalam waktu singkat ini bisa tuntas," jelas Anies.

Menurut Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio, DLTA tidak perlu melakukan proses tambahan dalam divestasi tersebut. Pasalnya, San Miguel memang sudah merupakan pemegang saham mayoritas DLTA. Perusahaan asal Filipina ini menguasai 58,33% saham DLTA. Sedang Pemprov DKI Jakarta menguasai 26,25% saham DLTA. Sisa 15% saham dipegang oleh masyarakat.

Jadi, tidak ada perpindahan status pengendali, meski San Miguel menjadi pemegang 84% saham DLTA saat divestasi terealisasi. Yang penting, pemerintah provinsi DKI harus konsisten soal divestasi itu. "Jangan sampai tidak jadi dijual karena akan mempengaruhi pasar," tegas Tito.