NERACA

Jakarta – Berbagai proyek infrastruktur yang sedang dibangun di berbagai daerah harus diawasi dengan ketat agar tidak mengalami kegagalan, serta pembinaan terhadap sumber daya manusia di bidang konstruksi harus terus dilakukan. "Sekarang banyak kontraktor yang melampaui kemampuan dasarnya, yang menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kegagalan konstruksi," kata Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamadjido, di Jakarta, Rabu (7/2).

Menurut dia, moratorium proyek infrastruktur bukan jalan keluarnya, tetapi yang harus dilakukan adalah dijalankannya pengawasan baik sebelum hingga sesudah pelaksanaan proyek.

Rendy menegaskan, pengawas harus selalu melakukan pengecekan silang sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek, serta juga harus ada berita acaranya. Dia juga mengingatkan agar lembaga pengembangan jasa konstruksi harus selalu bersikap independen dan jangan hanya terjebak kepada akreditasi dan sertifikasi. Rendy, sebagaimana disalin dari Antara, juga menyorot pentingnya pembinaan SDM secara independen oleh masyarakat agar segala sesuatunya juga tidak dilakukan atau ditentukan oleh pihak pemerintah.

Pada kesempatan lain, Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menginginkan kebijakan moratorium berbagai proyek jalan layang yang telah ditetapkan pemerintah tidak berlangsung lama.

Sekjen Gapensi Andi Rukman Karumpa berpendapat, bila moratorium berjalan terlalu lama maka kerugian yang dialami oleh kontraktor akan makin besar. Hal tersebut, karena selama masa moratorium, beban biaya akan terus berjalan dan target juga akan sulit tercapai.

Andi mengemukakan Gapensi mendukung moratorium sementara yang diputuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sekjen Gapensi mengutarakan harapannya agar momentum pembangunan infrastruktur oleh pemerintah tidak mengendor meski terdapat insiden.

Gapensi juga mengharapkan pengembang atau perusahaan pelaksana proyek infrastruktur dan gedung pencakar langit dapat benar-benar melakukan audit daya tahan konstruksi bangunan mereka.

Sementara itu, anggota DPR Juliari P Batubara menilai pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur tidak masalah dikebut, asalkan diiringi pengawasan secara ketat. "Sejumlah kecelakaan konstruksi yang terjadi beberapa waktu ini kan akibat proyeknya dikebut. Ngebut sebenarnya enggak masalah, asalkan pengawasan keselamatannya juga ketat," kata dia.

Ari, sapaan akrab anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN itu menegaskan DPR sangat serius menyikapi terjadinya sejumlah kecelakaan konstruksi. "Kami sangat serius. Karena itu, pernah menegur BUMN karya terkait terjadinya kecelakaan konstruksi. Kami melihat kesalahannya pada subkontraktor BUMN karya tersebut," katanya.

Artinya, kata dia, pengawasan BUMN karya terhadap subkontraktornya dipertanyakan dalam mengerjakan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Menurut dia, dari kecelakaan konstruksi yang terjadi harus ada proses hukum jika ditemukan ada unsur pidana dari kasus kecelakaan konstruksi itu, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa.

Kedua, kata dia, langkah yang harus dilakukan adalah pemilihan dan pengawasan subkontraktor BUMN karya yang tidak boleh dilakukan sembarangan untuk mencegah terulangnya kecelakaan konstruksi.

"Jangan-jangan, subkontraktornya adalah temannya petinggi BUMN karya tanpa memperhatikan 'track record' kemudian mendapatkan pekerjaan. Tidak boleh sembarangan lain kali," tegasnya.

Presiden Joko Widodo mengundang para pengusaha lokal di daerah untuk turut serta terlibat dalam proyek infrastruktur yang kini sedang digencarkan. Jokowi dalam sambutan Pembukaan Sidang Dewan Pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2018 mengatakan proyek infrastruktur di beberapa daerah banyak yang belum melibatkan pengusaha-pengusaha lokal.

"Jalan tol misalnya yang dikerjakan di Sumatera Utara kemudian juga Trans Papua yang dikerjakan di Papua maupun Papua Barat yang belum banyak melibatkan pengusaha-pengusaha lokal," kata Presiden. munib