NERACA

Jakarta - Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto mengatakan sampai saat ini masih ada pihak-pihak yang menginginkan dibukanya ekspor log dan bahan baku rotan dengan berbagai alasan, seperti rendahnya daya serap di dalam negeri, dan lain sebagainya. Mereka menginginkan ekspor log dan bahan baku rotan karena menganggap lebih praktis dan menguntungkan dengan mengekspor bahan baku ketimbang ekspor barang jadi berupa mebel dan kerajinan.

"Adanya desakan dibukanya kran ekspor log dan bahan baku rotan menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang barang jadi, mengingat bahan baku kayu dan rotan yang ada di Indonesia sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri di dalam negeri, bahkan saat ini sudah semakin susah untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Dengan demikian, apabila kran ekspor bahan baku dibuka akan terjadi penurunan daya saing industri di dalam negeri," ujar Soenoto di Jakarta, Selasa (28/11).

Soenoto mengatakan mayoritas anggota HIMKI merupakan usaha kecil dan menengah, padat karya, yang tersebar di sentra-sentra industri mebel dan kerajinan akan terkena dampak langsung akibat kekurangan bahan baku kayu dan rotan. Bahkan industri ini bisa tutup dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja yang pada gilirannya menimbulkan kerawanan sosial. Adanya wacana ekspor kayu gelondongan (log) merupakan langkah mundur mengingat pemerintah telah menggalakkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan dampak berganda (multiplier effect).

"Ekspor kayu bulat dan bahan baku rotan akan menguntungkan sebagian kecil pelaku usaha di bidang kehutanan, tetapi banyak pelaku usaha yang nilai ekspornya tinggi akan kekurangan bahan baku. Kebijakan pembukaan kran ekspor log dan bahan baku rotan juga akan menguntungkan negara-negara importir yang telah lama menunggu kebijakan itu untuk memenuhi pasokan bahan baku industri mereka.

Di sisi lain, kebijakan ekspor log bertolak belakang dengan kebijakan yang ditempuh banyak negara di dunia sebagai penghasil kayu gelondongan seperti Brasil, Amerika Serikat, Ukraina, Malaysia, dan lain-lain," tukasnya.

Lebih lanjut Soenoto atas nama HIMKI meminta kepada pemerintah untuk tidak menindaklanjuti dan menghapus wacana kembali dibukanya ekspor bahan baku kayu gelondongan (log) dan bahan baku rotan karena berpotensi menggerus permintaan ekspor mebel dan kerajinan dan merusak iklim industri dalam negeri. Dengan munculnya wacana saja sudah banyak potensi pindahnya permintaan produk mebel dan kerajinan ke negara lain.

"Sejak muncul wacana dibuka kembalinya keran ekspor log dan bahan baku rotan, sentimen negatif pada industri mebel dan kerajinan mulai bermunculan. Negara sasaran ekspor dari Indonesia, mulai meragukan stabilitas produksi mebel dan kerajinan domestik, sehingga mulai memikirkan untuk beralih ke negara kompetitor," katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi & Hubungan Antar Lembaga Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki), Abdul Sobur mengungkapkan industri mebel dan kerajinan membutuhkan jaminan pasokan bahan baku dalam jangka panjang dan lestari. Dalam rangka pengembangan industri mebel dan kerajinan Indonesia serta meningkatkan ekspor mebel dan kerajinan Indonesia sebesar USD 5 (lima) miliar per tahun dalam 4 (empat) tahun mendatang.

"Pertama, HIMKI tetap mendukung Pemerintah terhadap Kebijakan larangan ekspor bahan baku berupa log, Kayu gergajian, rotan mentah/asalan, rotan poles, hati rotan serta kulit rotan sesuai dengan Permendag No. 44 Tahun 2012 dalam rangka menjamin pasokan bahan baku bagi industri barang jadi didalam negeri. Disamping itu juga kami mendukung kebijakan Pemerintah dalam peningkatan nilai tambah produk didalam negeri, yaitu dengan mengolah bahan baku menjadi barang jadi sesuai UU No. 3 Tahun 2014. Kedua, Pemerintah agar konsisten untuk mendorong ekspor produk barang jadi kayu dan rotan serta melarang ekspor produk kayu dan rotan dalam bentuk bahan baku untuk meredam keresahan para pelaku usaha yang bergerak di bidang barang jadi," ujar Sobur.

Ketiga, Sobur meminta Pemerintah agar konsisten untuk mendorong ekspor produk barang jadi kayu dan rotan serta melarang ekspor produk kayu dan rotan dalam bentuk bahan baku untuk meredam keresahan para pelaku usaha yang bergerak di bidang barang jadi.

"Untuk meningkatkan kualitas produk mebel dan kerajinan, HIMKI bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melakukan pelatihan peningkatan kualitas SDM Bidang Teknik Produksi dan Teknik Desain Furniture secara rutin setiap tahunnya," jelasnya.