NERACA

Jakarta -Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Indika Energy Tbk. (INDY) menetapkan dividen tunai sebesar US$30 juta atau sekitar Rp480 miliar (estimasi kurs Rp16.000 per dolar AS). Jumlah itu setara dengan 25% dari laba bersih tahun buku 2023. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Head of Corporate Communications Indika Energi, Ricky Fernando mengatakan, RUPST memutuskan persetujuan pembagian dividen tunai dengan total sebesar US$30 juta atau kurang lebih 25% dari laba bersih perseroan pada 2023 atau sebesar US$0,0058 per saham. Pada 2023, INDY mengantongi laba bersih US$119,7 juta dan laba inti US$145,8 juta. Laba itu diperoleh dari pendapatan yang mencapai US$3,03 miliar atau turun 30,2% dari US$4,33 miliar pada 2022.

Disebutkan, nilai dividen INDY pada tahun buku 2023 sebesar US$30 juta lebih rendah dibandingkan dengan dividen tahun buku 2022 yang mencapai US$113,2 juta. Dividen itu mencakup dividen interim US$40 juta dan dividen final US$73,2 juta. Meski nilainya lebih rendah, INDY mempertahankan dividend payout ratio kurang lebih 25% dari laba bersih pada 2022 dan 2023.

Lebih lanjut, Ricky mengungkapkan penentuan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen final tunai INDY pada 22 Mei 2024 dan pendistribusian dividen final tunai pada 5 Juni 2024. Arsjad Rasjid, Direktur Utama Indika Energi menambahkan, perseroan fokus mengakselerasi pengembangan di bisnis non-batu bara termasuk mineral, pembangkit listrik tenaga surya, kendaraan listrik, dan nature-based solutions sebagai wujud komitmen mencapai net zero pada 2050. “Berbagai langkah strategis tengah kami upayakan untuk mendorong sektor rendah karbon ini,” katanya.

Di bidang tenaga surya, misalnya, Grup INDY Empat Mitra Tenaga Surya (EMITS) telah meraih kontrak pemasangan sebesar 60 MWp dan memilki target sebesar 500 MWp pada 2025. Selain itu, INDY tergabung dalam konsorsium dengan InfraCo Asia Development Pte. Ltd. (InfraCo Asia) memenangkan tender kerja sama pembangunan PLTS hybrid dengan baterai untuk Program Dedieselisasi PLN Tahap 1 dengan total kapasitas pembangkit 102 MWp dan baterai penyimpan daya 252 MWh di Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara.