Pengamat: Ubah Asumsi APBN Jadi US$ 90 - KRISIS LIBYA TEKAN HARGA MINYAK MELEJIT

Jakarta - Meningkatnya krisis politik dan keamanan di Libya akhirnya mendorong harga minyak dunia terkerek ke level US$ 108,7 per barel untuk jenis Brent. Harga itu untuk pengiriman April dan terjadi pada Senin awal pekan ini atau tertinggi dalam kurun 2,5 tahun terakhir. International Energy Agency juga memperingatkan, kenaikan harga akan menimbulkan implikasi negatif bagi perekonomian negara importir minyak termasuk Indonesia.

NERACA

Lonjakan harga juga bakal mempengaruhi anggaran APBN 2011 termasuk besaran subsidi BBM. Untuk merespon hal itu, pengamat kebijakan migas yang juga Direktur Eksekutif ReforMiner Pri Agung Rakhmanto mendesak pemerintah segera merevisi asumsi harga minyak dalam APBN yang sekarang US$ 80 menjadi US$86-90 per barel. “Pemerintah sebenarnya sadar asumsi harga lama sudah tidak realistis tapi saya lihat, mereka masih menunggu waktu,” katanya ketika dihubungi Neraca, Rabu (13/2).

Dia juga mengingatkan, pemerintah perlu berhati-hati mencermati krisis Libya dan kawasan Timur Tengah. Pri Agung menekankan, jika gejolak politik hanya terbatas di negara pimpinan Moamar Khadafi maka dampaknya tidak terlalu besar karena Indonesia tidak menggantungkan impor minyak dari sana. Dia bahkan memperkirakan minyak akan berangsur stabil di kisaran US$86-90 per barel meski terlebih dulu menyentuh US$110 per barel.

“Namun, jika krisis makin merembet hingga mempengaruhi Iran maka krisis minyak bakal terjadi,” tegasnya. Kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah mendominasi produksi minyak dunia sebesar 35% dan disusul Amerika Selatan dan kawasan Laut Utara.

Pri Agung memperkirakan, jika gejolak politik merembet ke Iran maka harga bakal terkerek hingga US$ 120 per barrrel. Meski level harga ini masih dibawah rekor tertinggi yang sebesar US$ 140 per barel pada Oktober 2008, Pri Agung yakin krisis energi bakal terjadi.

Terkait beban subsidi energi, Pri Agung memastikan besarannya juga bakal makin tinggi. Apabila harga minyak mencapai level US$ 120 per barel maka akan terjadi tambahan subsidi energi sekurang-kurangnya Rp 20 triliun. Keuangan negara juga akan tergerus karena terjadi defisit anggaran. Ketika harga minyak dunia naik, Indonesia juga menikmatinya dengan tambahan Rp 2,6 triliun untuk setiap kenaikan US$1.

”Namun, kas negara juga tergerus Rp 2,6 triliun setiap kenaikan US$1 karena kita negara pengimpor minyak,” katanya. Akibatnya terjadi defisit sebesar Rp 700 miliar. Jika harga minyak mencekik hingga US$ 110- 120 per barel, lanjut Pri Agung, dikurangi asumsi minyak APBN US$ 80 maka terlihat beban keuangan makin besar. Tahun ini pemerintah berkomitmen memberikan subsidi bahan bakar minyak Rp 95,9 triliun.

Dengan momentum saat ini, dia mendorong agar pemerintah mengubah asumsi tersebut sebelum April mendatang atau kuartal III. Menurut dia, ini akan paralel dengan keputusan final pemerintah soal pembatasan BBM bersubsidi.

Terpisah, peneliti ekonomi dari LIPI Latif Adam memahami jika pemerintah kesulitan mengambil sikap karena hal itu sulit untuk diprediksi. “Trennya perlu dilihat, apakah permanen atau sifatnya fluktuatif, jika diatas 10% dari US$80 maka pemerintah harus dan punya hak untuk menaikkan harga. Karena ini ada di UU APBN,” ujarnya kemarin.

Terkait munculnya opsi opsi menaikkan harga BBM, Latif mengaku kurang sepakat. Alasannya, selain momentumnya tidak pas, juga seharusnya naik pada akhir kuartal pertama, atau pada April mendatang. “Pertama, dilihat dari sisi fundamental, apakah supply dan demand-nya terganggu. Karena kalau April sejalan dengan berakhirnya musim dingin di AS dan Eropa,” paparnya.

Kedua, harus melihat respon negara anggota OPEC. Apakah mereka akan menambah kuota produksi atau tidak. Ketiga, diukur dari permanent equilibrium. Akhir kuartal pertama bisa mengubah anggaran di APBN-P. Karena ini keputusan politik, maka harus ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

“APBN ini kan masuk ke kebijakan fiskal. Sangat rumit dan lebih rigit. Tidak sedinamis kebijakan moneter,” tambahnya. Terakhir, krisis Libya berarti harus masuk ke ranah geopolitik. Pemerintah harus bisa memprediksi dan menganalisa, akankah krisis ini merembet ke Yordania, Arab Saudi, serta Iran.

Pemerintah Memantau

Meski sejak awal tahun ini harga minyak terus naik turun, pemerintah memutuskan untuk menunggu dan memantau perkembangan. ”Kini Libya bergejolak dan merambat ke bebeberapa negara Timur Tengah yang penghasil minyak. Kalau sudah reda akan turun dan akan pantau terus," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo, di sela-sela Rapat Kerja Pemerintah dengan Gubernur Se-Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Istana Bogor, Jawa Barat, pekan ini.

Agus juga memastikan belum akan merevisi harga minyak dalam APBN. Setali tiga uang, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Herawati Legowo pun mengatakan hal senada, pihaknya masih mengamati perkembangan harga minyak. "Kami masih pantau dan ikuti terus,” katanya kepada pers, Selasa (22/2).

Sebelumnya, Kepala Ekonom International Energy Agency Fatih Birol memperkirakan impor minyak mentah Indonesia akan naik signifikan pada tahun ini. "Sekitar 2,7% dari PDB Indonesia akan dibutuhkan untuk menutup impor minyak, ini tentu saja beban bagi perekonomian Indonesia dan akan memberikan tekanan pada inflasi," kata Birol dalam ajang Pacific Energy Summit di Jakarta beberapa waktu lalu. ardi/inung

Related posts