Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah memangkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan anggaran dari 44 laporan menjadi tinggal 2 laporan. Begitu juga petunjuk teknis (juknis) dari 307 laporan menjadi 85 laporan, sebagai langkah meningkatkan efisiensi di Kementerian dan Lembaga (K/L).

NERACA

Tindakan Menkeu tersebut merupakan follow-up dari permintaan Presiden Jokowi yang sebelumnya jengkel karena tenaga pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian/Lembaga (K/L) terkuras habis hanya untuk mengurusi masalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

"Saat saya baru tiga minggu jadi Menkeu, Pak Presiden telepon saya minta pangkas LPJ karena membebani. Karena Presiden melihat inefisiensi, saya pikir LPJ atau SPJ itu perjalanan dinas," ujar Sri Mulyani saat Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L 2017 di Jakarta, Selasa (28/2).

Menurut dia, Presiden dalam sidang kabinet meminta agar LPJ penggunaan anggaran disederhanakan menjadi sebuah laporan yang tidak rumit. Apalagi saat ini eranya teknologi informasi yang seharusnya dapat mempermudah pelaksanaan anggaran. "Tapi kita sudah mengurangi jumlah LPJ dari 44 laporan menjadi tinggal 2 laporan saja. Wong setahun saja 12 bulan, masa ada 44 laporan," ujarnya.

Lebih lanjut Menkeu mengungkapkan, petunjuk teknis (juknis) pun telah dipangkas dari sebelumnya sebanyak 307 juknis, kini tinggal 85 juknis. Jumlah tersebut dinilainya masih terlalu banyak, sehingga ke depan targetnya menjadi 30 juknis saja.

"Juknis dari 307 karena beranak, bercucu, dan bercicit, kini menjadi 85 juknis saja. Ini harus diturunkan lagi maksimum jadi 30 juknis. Kita terus terbuka terhadap kritik. Sampaikan ke kami kalau masih dianggap banyak," tutur dia.

Beberapa waktu lalu sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku jengkel saat mengetahui jika selama ini para aparat pemerintahan sibuk dengan penyusunan SPJ penggunaan anggaran. Pembuatan SPJ yang mencapai puluhan lembar dinilai merupakan salah satu bentuk inefisiensi birokrasi di Indonesia.

Jokowi pun mengaku telah memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mencari tahu tentang SPJ tersebut. "Coba cek Menkeu, kok semuanya birokrasi energi kita kerjain SPJ. Benar tidak?" ujar Jokowi saat itu.

Presiden pun mengaku kaget saat mengetahui jika laporan SPJ tersebut mencapai puluhan lembar. Padahal, dia ragu jika hasil laporan SPJ memang benar-benar akan diperiksa aparat berwenang. Perintah Jokowi kemudian langsung ditindaklanjut Sri Mulyani. Dia mengaku jika selama ini pimpinan proyek atau pengguna anggaran harus membuat setidaknya 70 SPJ setiap tahunnya.

"Jumlah pimpinan proyek pengguna anggaran membuat laporan uangnya sekitar 70 laporan dalam setiap tahun. Jadi SPJ itu Surat pertanggungan jawaban, bukan surat perjalanan dinas seperti dulu," jelas Sri Mulyani.

Usai mengetahui jawabannya, Jokowi kemudian meminta Menkeu untuk mengambil langkah penyederhanaan proses SPJ tersebut. "Inefisiensi birokrasi kita di sini. Sehingga saya perintahkan tidak usah banyak-banyak (membuat SPJ) cukup 2 dari 44 lembar, yang penting pengawasan di lapangan sehingga kalau ada apa-apa cepat ketemu," tegas Jokowi

Selain itu, Menkeu mengimbau seluruh K/L mengecek ulang anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir celah fiskal yang berimbas pada terkereknya defisit anggaran.

Menurut dia, celah fiskal yang muncul dari kelebihan proyeksi anggaran setiap K/L tahun ke tahun mencapai 4-6%.. Realisasi belanja rata-rata K/L hanya 95%. Bahkan, dari hasil pengecekan ulang yang dilakukan Kementerian Keuangan, setiap K/L melakukan inefisiensi sekitar Rp50 triliun dalam anggarannya pada APBN Perubahan 2016.

Secara keseluruhan, realisasi penyerapan belanja pemerintah sepanjang tahun lalu hanya mencapai 89,3% atau sebesar Rp1.859,5 triliun dari total APBN Perubahan 2016, yaitu Rp2.082,9 triliun. Alhasil, defisit anggaran naik. Pada APBN 2016, misalnya, defisit anggaran 2,41%, dari proyeksi awal defisit 2,35%.

"Jadi, waktu buat perencanaan bagaimana? Apakah sengaja dibuat asal agar jalan dulu lalu dibuat saja yang bagus supaya Kementerian Keuangan dan Bappenas setuju lalu direvisi seenaknya?" ujar Sri Mulyani.  

Di sisi lain, pengecekan ulang anggaran dari tiap K/L membuat Kemenkeu tidak perlu repot-repot melakukan pemangkasan anggaran sehingga APBN telah memiliki struktur yang realistis sejak awal disusun. "Semangatnya tidak memotong anggaran. Alokasi sudah dilakukan. Jadi, menggunakan anggaran untuk tujuan lebih baik dan konsisten dengan tujuan masyarakat adil makmur," ujarnya.

Pengentasan Kemiskinan

Selain itu, Sri Mulyani merasa miris ketika melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) habis begitu saja tanpa memberikan dampak apa pun terhadap pengurangan kesenjangan dan kemiskinan serta pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

"Saya sangat sedih kalau setiap saat di dalam menyusun APBN, tidak menjadi hasil yang diharapkan. Kita berutang kepada generasi yang akan datang," ujarnya.

Dia menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar Rp 400 triliun di 2016. Itu setara dengan 20 persen dari APBN yang mencapai Rp 2.000 triliun. Saat Sri Mulyani menjadi Menkeu di periode 2006, anggaran pendidikan masih Rp 125 triliun atau Rp 175 triliun ditambah transfer ke daerah.

Menurut dia, anggaran kesehatan pun sudah dialokasikan 5 persen dari APBN sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Kesehatan. "Tapi kalau membaca di koran dan melihat langsung, masih saja ada bangunan sekolah yang tidak ada atapnya, anak-anak sekolah di sekolah yang sama sekali tidak representatif atau kenaikan tunjangan guru tidak diiringi peningkatan kualitas mengajar," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Menkeu mengatakan, pemerintah merasa senang jika alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan di APBN mengalami kenaikan seperti yang diusulkan banyak pihak. Akan tetapi, pemerintah pun khawatir dengan kualitas pendidikan dan kesehatan justru makin merosot.

"Kita menyadari investasi di sumber daya manusia sangat penting. Kalau anggaran pendidikan naik, tapi kualitas menurun, bukannya kita makin worry. Anggaran kesehatan naik, tapi korupsi alat kesehatan makin marak, malah bikin worry us," ujarnya.

Lebih jauh dia mengatakan, memotong garis kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan dapat dicapai melalui instrumen belanja negara. "You cann't just collect money, and you spending very poorly, jadi wasted," tutur dia.

Saat ini, Sri Mulyani mengaku pemerintah berlomba dengan waktu. Pemerintah mengeluarkan aturan untuk mendisiplinkan penggunaan anggaran dan tepat sasaran guna mencapai hasil yang diharapkan. "Pendidikan dan kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Kita ingin setiap rupiah yang dikeluarkan bermanfaat bagi rakyat Indonesia," ujarnya.

Menkeu bertekad akan mengurangi angka kemiskinan di tahun 2017 ini menjadi di bawah 10%. Bahkan dirinya yakin bisa ciptakan angka di bawah 10% di tahun ini atau single digit. Untuk itu, dia menargetkan di tahun ini pemerintah bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan belanja yang tepat sasaran.

“Kami paham bahwa pemerintah terus berusaha menaikan kualitas dari pelaksanaan anggaran. Tujuannya untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif,” ujarnya.

Di tahun ini, kata dia, target perekonomian nasional sudah ditetapkan sebesar 5,1%; target kemiskinan bisa ditekan mencapai 10,7%. “Tapi sekarang (tahun 2017), kalau bisa kita akan single digit dengan gini ratio (rasio ketimpangan) bisa lebih turun lagi, dari saat ini 0,394, juga tingkat pengangguran dan kesenjangan antar wilayah juga perlu diperkecil,” jelas dia.

Hal ini, kata dia, penting dilakukan agar yang namanya kemakmuran itu tidak hanya dinikmati masyarakat di Jawa saja atau Jakarta, tapi seluruh masyarakat Indonesia.

“Jadinya, equal opportunity menjadi penting untuk kurangi kesenjangan dan untuk memberi hak kepada masyarakat Indonesia, jadi negara harus hadir. Makanya, peranan K/L jadi penting,” tandas dia.

Dia menyinggung belanja di 2016 lalu yang tidak efektif karena banyak pemotongan anggaran. Karena pihak Kemenkeu, lakukan dua kali revisi anggaran yang satu melalaui UU dan satu lagi lewat Inpres.

“Memang ada shortfall hampir Rp248 triliun (di 2016). Makanya saya instruksikan pangkas anggaran. Memang tak mudah, karena sudah lakukan lelang, lalu diumumkan belanja harus dikurangi lagi,” ujarnya. bari/mohar/fba