Jakarta-Presiden Jokowi menyiapkan tiga rencana besar yang akan dilakukan dalam rangka kebijakan pemerataan ekonomi Indonesia untuk menekan kesenjangan. Tiga rencana besar tersebut adalah reforma agraria dan redistribusi aset, memperluas akses permodalan, dan membangun sumber daya manusia melalui vokasional training.

NERACA

“Kita akan membagi lahan-lahan yang tidak produktif kepada rakyat dalam bentuk konsesi-konsesi kecil pada rakyat, koperasi, tanah adat, sehingga aset-aset negara ini terdistribusi dengan baik dan menjadi sebuah ‘property right’ rakyat agar bisa mengakses ke akses-akses permodalan,” ujarnya saat acara pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura di Sentul, Bogor, Rabu (22/2).

Selanjutnya, pada tahapan kedua, menurut Presiden, setelah redistribusi aset dan reforma agraria, pemerintah akan masuk pada akses permodalan. “Dan yang ketiga, nantinya akan kita garap habis masalah yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, yaitu vocasional training, training-training kejuruan dan sekolah kejuruan,” ujarnya seperti dikutip laman setkab.go.id.

Jokowi meyakini, kalau ini kita konsisten melakukan, maka Indonesia 100 tahun setelah merdeka, pada tahun 2045, penduduk kita nanti kurang lebih 309 juta akan memiliki pendapatan kotor atau produk domestik brutto (PDB) sebesar US$9,1 triliun, atau 10 kali lipat dari yang sekarang.

“Pada saat itulah, Indonesia, kalau kita konsisten bekerja seperti sekarang ini, kita akan memasuki abad emas, karena kita akan masuk ke-5 besar ekonomi terbesar di dunia, dengan pendapatan per kapita kurang lebih US$29 ribu. Tetapi, dengan catatan, kita bekerja seperti sekarang ini dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 %,” ujar Jokowi.

Hal itulah, menurut Presiden, yang akan terus dikerjakan pemerintah, dan diharapkan apa yang sudah dikerjakan, pembangunan dari pinggiran, pembangunan dari desa, dan pembangunan dari perbatasan ini, benar-benar akan diteruskan.

Lebih Baik 3 Kali

Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan, bahwa pada 1,5 bulan yang lalu, saat dirinya hadir di ulang tahun Partai Hanura yang ke-10, dirinya pernah bercerita mengenai perubahan yang terjadi di perbatasan di Entikong (Kalbar, red).

“Saya sampaikan saat itu, dulunya kalau kita lihat di perbatasan di sebelah sana, kalau dibandingkan dengan kantor kita yang seperti kandang, sekarang ini sudah berubah total. Saya kira 3 kali lebih baik dari yang berada di sebelah kita, negara tetangga kita. Nah itu gambarnya. Yang di Motaain juga sama. Dulu kantornya seperti kantor kelurahan, yang sekarang saya kira bisa dilihat gambarnya,” kata Presiden sembari menunjukkan gambar pos perbatasan Entikong di layar televisi.

Jokowi menegaskan, itulah yang akan terus dilakukan. Baik pembenahan atau pembangunan bandara, pembangunan jalan-jalan, trans Kalimantan, trans Papua, jalan tol di Lampung menuju ke Aceh, terus akan dilakukan, agar ekonomi kita semakin baik dan rakyat semakin sejahtera.

Pada bagian lain, Presiden mengakui rasio kesenjangan di Indonesia memang sudah sangat lebar termasuk kesenjangan antarwilayah hingga kesenjangan antar kaya dan miskin. Tercatat gini ratio Indonesia dua tahun lalu ada di angka 0,41 dan turun tahun lalu menjadi 0,39.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia terhitung tinggi pada 2016 dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan, Indonesia masuk dalam tiga besar pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah India dan Tiongkok.

"Saya sampaikan cepat bahwa pada 2016, ekonomi kita dapat dikatakan sangat baik. Karena kalau dibandingkan dengan negara-negara besar, pertumbuhan ekonomi kita 5,02%, masuk dalam tiga besar yang terbaik. Kita hanya kalah dengan India, kalah dengan Tiongkok," ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sebesar 5,02%, terbilang cukup menggembirakan di saat kondisi ekonomi dunia yang sedang lesu. Tapi dibanding dengan negara lain seperti Malaysia, Jepang, Rusia, Brazil, Meksiko, Indonesia masih jauh lebih baik.

"Kalau di negara-negara G-20 kita pada angka nomor tiga. kita harap tahun ini ekonomi akan tumbuh paling tidak minimal 5,1%,” ujarnya.

Namun saat ini Indonesia masih memiliki masalah pada kesenjangan dan ketimpangan. Gini Rasio memang mengalami penurunan tapi angkanya masih di level 0,379. Sementara pengangguran di negeri ini terus menurun meski angkanya tidak besar, yakni 0,31%. Tak berbeda jauh dengan angka kemiskinan yang turun 0,36%.

"Tantangan pengangguran, tantangan kemiskinan, tantangan kesenjangan dan ketimpangan. Yang sekarang ini baru dalam proses kita siapkan adalah sebuah kebijakan ekonomi Pancasila, sebuah kebijakan ekonomi gotong royong yang sebentar lagi kita sampaikan pada rakyat," tutur dia.

Ekonomi Pancasila ini nantinya akan berbasis pemerataan dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi tinggi akan sia-sia bila tidak dinikmati seluruh rakyat.

"Intinya adalah ekonomi yang berkeadilan, intinya adalah ekonomi yang ada pemeratannya. Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi tapi apabila tidak merata dan hanya dinikmat segelintir orang ini adalah hal yang sangat percuma," ujar Jokowi.

Sebelumnya di hadapan jajaran Kemendag, Presiden mengatakan sampai saat ini distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok di Indonesia belum berhasil diperbaiki meski telah diupayakan perbaikan dalam waktu lebih dari dua tahun.

“Mata rantai distribusi kita banyak yang tidak benar, ini harus dibetulkan, sudah dua tahun lebih kita membetulkan tapi belum banyak hasil kita peroleh. Banyak yang tidak benar kita di sisi ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa (21/2).

Dia mencontohkan harga komoditas di tingkat petani Rp5.000 tetapi harga jual di tingkat konsumen mencapai Rp15.000. Menurut Presiden, kondisi tersebut tidak benar karena ada pemain-pemain distribusi di tengah rantai tersebut.

“Ini pasti ada yang tidak benar. Sudah saya pastikan. Kemendag harus tahu siapa pemain-pemain distribusi yang ada di tengah ini. Mata rantainya ada berapa. Pada situasi seperti iu Bapak/Ibu harus hadir bukan rutinitas di kantor, cek kontrol di lapangan,” katanya.

Pada era sebelumnya, kata Presiden, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi harga-harga bahan pangan di berbagai pasar. “Kenapa tidak ditampilkan tiap sore di tv, radio, media sosial, biar arus informasinya diketahui, petani tahu harga cabai di Cipinang, tahu harga beras di Cipinang. Ini penting keterbukaan seperti itu,” ujarnya.

Presiden juga menilai, informasi seperti itu mudah untuk dibuat aplikasinya sehingga gampang diakses siapapun. “Juga hal-hal terkait kuota, ini hati-hati, di sini banyak yang masuk sel karena kuota ini. Saya minta mulai dipelajari termasuk untuk masalah tarif, kombinasi tarif, dan kuota jelas (agar) negara mendapatkan masukan,” ujarnya.

Di tengah ambisi pemerintah mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, persoalan inflasi masih menjadi perbincangan diantara petinggi pemerintah dan Bank Indonesia. Menurut pengamat ekonomi dari Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita, pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2017 diperkirakan mencapai 4,9%-5% (year on year).

Penyebabnya, karena perlambatan konsumsi rumah tangga akibat pengaruh inflasi dari kenaikan harga barang-barang yang diatur pemerintah (administered price). "Pertumbuhan ekonomi belum akan terlalu baik di kuartal I-2017. Saya prediksi belum bisa di atas 5%, yakni sekitar 4,9-5,0%,” ujar Ronny di Jakarta, belum lama ini.

Dia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi di kuartal I tahun ini tertahan akibat perlambatan konsumsi rumah tangga karena faktor inflasi. Inflasi diperkirakan menguat akibat kenaikan harga-harga yang diatur pemerintah. Sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2016 yang mencapai sebesar 5,01% (yoy), lebih disebabkan kenaikan pendapatan tidak kena pajak (PTKP), kenaikan upah minimum provinsi (UMP), serta pemberian bantuan sosial.

"Tapi tahun ini, kondisi itu tidak akan terulang lagi sehingga daya beli masyarakat perlu diperhatikan agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% dalam APBN 2017 tercapai," ujarnya. Apalagi, menurut dia, ada tekanan kenaikan tarif listrik bagi pelanggan 900 VA sampai dua kali lipat karena pencabutan subsidi.

Tapi untungnya, menurut dia, kenaikan harga minyak dan gas serta komoditas lain cukup memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekspor dan daya beli kelompok masyarakat yang pendapatannya tergantung ke sektor tersebut. bari/mohar/fba