Jakarta - Presiden Jokowi menegaskan belum selesainya masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Indonesia menjadi alasan utama yang mendorong perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja Jilid 2. Sementara itu Trio Alumni Universitas Indonesia (UI): Darmin Nasution, Sri Mulyani Indrawati dan Bambang PS Brodjonegoro diharapkan mampu memperkuat jajaran kementerian ekonomi menghadapi tantangan ekonomi global saat ini.

NERACA

Presiden Jokowi  kemarin (27/7) mengumumkan “reshuffle” Kabinet Kerja Jilid 2 di  Istana Negara, Jakarta. Perombakan cabinet ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan selama dua tahun terakhir guna mengatasi perekonomian dalam negeri dan menghadapi perekonomian global.

"Menjelang dua tahun pemerintahan kita menghadapi tantangan-tantang yang tidak ringan. Kita harus menyelesaikan masalah kemiskinan, kita harus mengurangi kesenjangan ekonomi, yang kaya dengan yang miskin, kesejangan antarwilayah. Inilah masalah yang harus kita percepat penyelesaiannya," ujar Jokowi.

Tidak hanya itu. Presiden mengingatkan, Indonesia harus memperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi tantangan-tantangan ekonomi global, tantangan ekonomi dunia yang sedang melambat dan sekaligus penuh persaingan dan penuh kompetisi.

Jokowi juga mengatakan pemerintah Indonesia harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat, untuk mengurangi pengangguran, dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Saya menyadari bahwa tantangan-tantangan terus berubah dan membutuhkan kecepatan kita dalam bertindak, kecepatan kita dalam memutuskan. Kita harus bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat, yang dinikmati oleh rakyat dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang," ujarnya.

Presiden yang didampingi Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno dan Seskab Pramono Anung, menyebutkan menjelang dua tahun akhir kepemimpinannya, tantangan yang muncul tidak semakin ringan. “Kita harus mengurangi kemiskinan, kesenjangan kaya miskin dan antarwilayah. Inilah masalah yang harus kita percepat penyelesaiannya,” katanya.

Jokowi menyebutkan selain melakukan pergeseran beberapa menteri dan pimpinan lembaga, dia juga melakukan penyegaran di beberapa pos kementerian. Pergeseran beberapa menteri dan pimpinan lembaga yaitu Luhut B.Pandjaitan menjadi Menko Kemaritiman dari sebelumnya Menko Polhukam, Bambang PS Brodjonegoro menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas dari semula Menkeu. Lalu Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, dan Thomas Lembong sebagai Kepala BKPM dari sebelumnya Mendag.

Sementara penyegaran yang dilakukan dengan memasukkan tokoh lama yaitu Wiranto sebagai Menko Polhukam, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menkeu, Eko Putro Sandjojo sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Karya Sumadi sebagai Menhub, Muhajir Efendi sebagai Mendikbud, Enggartiasto Lukito sebagai Mendag, Erlangga Hartarto sebagai Menperin dan Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM serta Asman Abnur sebagai Menpan-RB.

"Oleh karena itu saya ingin selalu berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja lebih cepat, bisa bekerja lebih efektif. Bekerja dalam tim yang solid dan saling mendukung sehingga hasilnya nyata dalam waktu yang secepat-cepatnya," tutur Presiden.

Masuknya Sri Mulyani ke dalam kabinet, juga menggambarkan kembalinya para ekonom dari Universitas Indonesia (UI) di jajaran pengambil keputusan ekonomi. Selain Sri Mulyani, ekonom UI lainnya Bambang PS Brodjonegoro bergeser menjadi Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Negara. Sedangan Darmin Nasution tetap dipertahankan sebagai Menko Perekonomian.

Masih ada ekonom UI lainnya yaitu Muliaman D.Hadad yang menjabat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Agus Martowardojo, yang saat ini menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Komentar Akademisi dan Pengusaha

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani mengatakan, menteri-menteri khususnya yang ada di bidang ekonomi yang baru nantinya bisa betul-betul mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, Kadin juga berharap tim ekonomi yang baru nantinya bisa membuat kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing industri.

"Kami meyakini reshuffle yang dilakukan ini adalah yang terbaik, yang sudah melalui proses panjang dan penelaahan tajam," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Terkait dengan nama-nama yang menduduki sejumlah pos menteri ekonomi, Rosan mengakui cukup familiar dan memiliki kompetensi yang baik. Meskipun diakui pula, kinerja mereka baru bisa dilihat setelah berjalannya tim baru.

"Tapi Kadin selalu yakin, ini yang terbaik menurut pemerintah dan pasti juga akan memberikan sumbangsih yang baik bagi dunia usaha," ujarnya.

Rosan  yakin program pengampunan pajak atau tax amnesty akan sukses di tangan Menteri Keuangan baru.  "Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan akan membawa kesuksesan dalam mewujudkan target dari kebijakan pengampunan pajak," ujarnya.
    
Rosan menyambut baik kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan melihat kinerja dan prestasinya di bidang perekonomian.

Secara terpisah, akademisi juga menilai kembalinya Sri Mulyani ke dalam jajaran pemerintahan Indonesia akan memberikan angin segar ke perekonomian dalam negeri karena sejumlah kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya.

Menurut Rektor Universitas Paramadina Prof Firmanzah PhD., terpilihnya kembali Sri Mulyani sebagai Menkeu bisa memberikan sentimen positif pada pasar keuangan. “Memang ini tidak diduga bahwa Ibu Sri Mulyani bersedia kembali ke Indonesia sebagai Menteri Keuangan karena beberapa waktu lalu namanya santer disebut masuk ke dalam kabinet Jokowi – JK tapi beliau (Sri) masih belum bersedia,” tutur Firmanzah seperti dikutip laman cnnindonesia.com.

Menurut Firmanzah, ada tiga faktor penyebab kembalinya Sri sebagai Menkeu disambut oleh pasar. Pertama, Sri dinilai sudah cukup berpengalaman dalam menjabat sebagai menkeu. Pada saat menjabat, Sri relatif berhasil membawa Indonesia keluar dalam krisis kredit macet hipotek perumahaan (subprime mortgage) pada tahun 2008-2009.

Alasan berikutnya, jaringan (network) Sri yang diperoleh selama enam tahun menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officers Bank Dunia merupakan nilai tambah.Menurut dia, di tengah kondisi perekonomian global yang diwarnai gejolah dan ketidakpastian, dibutuhkan kerjasama antar negara di dunia internasional. Terakhir, jaringan Sri juga diharapkan bisa menarik investor untuk mendukung pembangunan infastruktur domestik.

Lebih lanjut, Firmanzah juga menilai bahwa sosok Sri bisa mendukung kesuksesan program pengampunan pajak (tax amnesty). Pasalnya, Sri memiliki kepercayaan pasar (market trust) yang bisa digunakan untuk mendorong Wajib Pajak (WP) memanfaatkan program tax amnesty.

“Saya rasa figur Sri Mulyani memiliki market trust yang cukup tinggi dan saya rasa akan menjadi daya dorong implementasi tax amnety yang membutuhkan komuniasi, sosialisi dan upaya convincing (meyakinkan) untuk meyakinkan ke pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty,” ujar mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI itu.
    
Sri Mulyani sebelumnya adalah Managing Director and Chief Operating Officer Bank Dunia selama enam tahun sejak 2010. Sebelum menjadi direktur Bank Dunia, Sri Mulyani juga pernah menjabat Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005-2010.

Ekonom lainnya dari UGM, Tony Prasetiantono, mengaku cukup gembira mendengar kabar reshuffle tersebut, mengingat beberapa waktu lalu Presiden memanggil beberapa ekonom untuk dimintai pendapatnya terkait kepulangan Sri Mulyani.

"Saya surprise dan gembira Sri Mulyani bisa diyakinkan Presiden Jokowi untuk kembali,"  ujarnya, kemarin.

Menurut Tony, keputusan mengangkat Sri Mulyani sebagai Menkeu menggantikan Bambang Brodjonegoro merupakan pilihan yang tepat. "Kondisi fiskal kita tertekan, defisit APBN melebar, sehingga memerlukan extra efforts untuk mempertipis defisit," ujarnya. bari/mohar/fba

Daftar Menteri Baru Kabinet Kerja Jilid II:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Wiranto

2. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati

3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Eko Putro Sanjoyo

4. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi

5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy

6. Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukita

7. Menteri Perindustrian: Airlangga Hartarto

8. Menteri ESDM: Archandra Tahar

9. Menteri PAN dan RB: Asman Abnur

10. Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya: Luhut B. Panjaitan

11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN : Sofyan Djalil

12. Kepala BKPM: Thomas Lembong

13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro