Jakarta – Cukai rokok perlu dinaikkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Peningkatan cukai rokok akan menyebabkan harga rokok tinggi sehingga konsumsi rokok menurun. Dengan begitu, diharapkan masyarakat Indonesia akan menjadi lebih sehat. Apalagi, pemerintah telah mencanangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang salah satunya adalah mempromosikan pola hidup sehat seperti tidak merokok.

NERACA

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Salah satu tujuan SDG's adalah memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua orang di segala usia.

“Salah satu yang direncanakan dalam RPJMN adalah penurunan prevalensi merokok usia 15 tahun ke atas dan pengendalian penyakit tidak menular yang disebabkan pola hidup yang tidak sehat serta asupan gizi yang kurang,” tuturnya di Jakarta, Senin (30/5).

Dia mengatakan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada 2030, yaitu penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia tidak produktif. “Jangan sampai bonus demografi itu menjadi percuma bila penduduk di usia produktif tidak sehat,” ujarnya.

Selain itu, Subandi Sardjoko, sebagaimana dikutip dari Antara, mengatakan peningkatan produksi rokok tidak ada dalam RPJMN 2015-2019. “Tidak ada rencana untuk meningkatkan produksi rokok, yang ada adalah rencana untuk menurunkan prevalensi merokok. Menurun prevalensi merokok dengan peningkatan produksi rokok tentu bertolak belakang,” kata Subandi.

Subandi mengaku baru tahu bahwa ada peta jalan dari Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan industri hasil tembakau. Menurut dia, Bappenas akan mengecek hal itu dan akan melakukan evaluasi bila memang benar ada. Menurut dia, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada 2030, yaitu penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia tidak produktif. “Jangan sampai bonus demografi itu menjadi percuma bila penduduk di usia produktif tidak sehat,” ujarnya.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan Produksi Industri Hasil Tembakau 2015-2020 menetapkan peningkatan produksi rokok mencapai 524,2 miliar batang pada 2020. Peta jalan itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan yang menetapkan penurunan prevalensi merokok. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Jalan Produksi Industri Hasil Tembakau itu telah digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh beberapa orang.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendesak pemerintah untuk meningkatkan cukai rokok, tidak hanya dibatasi hingga 57 persen saja. “Di Singapura, cukai rokok 70 persen hingga 80 persen dan terus meningkat sehingga tidak terjangkau oleh uang saku anak-anak dan orang miskin,” kata Tulus dilansir laman yang sama.

Tulus mengatakan cukai rokok sangat penting untuk membentengi agar perokok dari rumah tangga miskin dan anak-anak tidak makin terperangkap oleh konsumsi rokok, karena harga rokok masih murah.  Menurut Tulus, Indonesia saat ini telah mengalami darurat konsumsi rokok karena jumlah perokok aktif menempati posisi ketiga di dunia setelah China dan India. Perokok aktif di Indonesia tidak kurang dari 29,3 persen dari total populasi. “Konsumsi rokok telah memiskinkan masyarakat, khususnya di rumah tangga miskin. Mereka rata-rata menghabiskan satu bungkus rokok perhari,” tuturnya.

Dia mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun menyebutkan konsumsi rokok pada rumah tangga termiskin menempati posisi kedua setelah beras, mengalahkan pembelanjaan untuk telur, daging, susu dan pendidikan anak. “Karena itu, peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia sangat relevan. Bila uang untuk membeli rokok dialihkan untuk konsumsi makanan bergizi seperti susu, daging, telur dan buah, akan membawa dampak yang lebih positif terhadap masyarakat,” katanya.

Di samping itu, Tulus mengatakan pemerintah harus mencabut hak penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bila terbukti perokok. “Pemerintah harus mengaudit rumah tangga miskin yang menjadi PBI BPJS Kesehatan. Bila mereka merokok satu bungkus per hari, hak PBI-nya perlu dicabut,” jelasnya.

Menurut Tulus, Indonesia saat ini telah mengalami darurat konsumsi rokok karena jumlah perokok aktif menempati posisi ketiga di dunia setelah China dan India. Perokok aktif di Indonesia tidak kurang dari 29,3 persen dari total populasi.

Untuk mengurangi konsumsi rokok, Tulus mendesak pemerintah untuk meningkatkan tarif cukai rokok, tidak hanya dibatasi hingga 57 persen saja. Peningkatan cukai rokok akan menyebabkan harga rokok tinggi sehingga tidak bisa dijangkau anak-anak dan rumah tangga miskin.

Yang juga penting, YLKI mendesak pemerintah untuk memperbesar peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok minimal 75 persen. “Itu sangat mendesak agar konsumen perokok dan nonperokok semakin paham tentang bahaya rokok yang selama ini dimanipulasi industri rokok,” kata Tulus.

Tulus juga mendesak pelarangan total iklan dan promosi rokok di semua lini media. Apalagi, saat ini semua negara di dunia telah melarang total iklan dan promosi rokok. Masyarakat Indonesia, kata Tulus, bisa menghemat Rp605 miliar bila para perokok tidak merokok satu hari saja. “Menurut data Riset Kesehatan Dasar 2013 dan riset dari Pusat Data dan Informasi Kementerian kesehatan, jumlah penduduk usia 10 tahun yang merokok 24,3 persen,” katanya.

Tulus mengatakan 24,3 persen itu setara dengan 48.400.322 jiwa. Bila rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap setiap hari adalah 12 batang dan harga sebungkus rokok berisi 12 batang adalah Rp12.500, maka pembelanjaan rokok setiap hari adalah Rp605.004.150.000.